Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sorotan tajam kepada institusi kepolisian masih belum pupus dari berbagai aspek. Setelah calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka perlawanan tampak kasat mata dilakukan institusi Tri Brata itu. Ketua KPK Abraham Samad jadi tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Teranyar, pegiat antikorupsi yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana juga ditetapkan sebagai tersangka.
Di mata mayoritas publik, apa yang dilakukan polisi tentu saja kontraproduktif, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi kepolisian tentu saja memiliki alasan tersendiri tentang apa yang mereka lakukan. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki alasan-alasan hukum yang diatur peraturan perundangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Di masa kekosongan jabatan puncak di kepolisian setelah Presiden Jokowi akhirnya menarik Komjen BG dari pencalonan Kapolri dan mengajukan nama baru, yakni Komjen Badrodin Haiti, berbagai peristiwa keamanan muncul. Ada isu terorisme soal ISIS hingga pembunuhan aparat intelijen TNI di Aceh. Semuanya tentu saja memerlukan perhatian serius aparat kepolisian. Polisi pun bergerak cepat. Polri pun seakan mendapatkan momentum. Sebuah momentum untuk berbenah dan ?membersihkan diri? dari imej negatif.
Salah satu momentum yang didapatkan Polri adalah keluarnya keputusan Kapolri tentang hijab atau jilbab bagi polisi wanita (polwan) yang beragama Islam (muslimah). Keputusan ini memang memberikan harapan baru pada institusi ini. Keputusan ini seakan menjawab pertanyaan publik selama ini tentang isu antihijab institusi Polri. Berbagai gerakan polisi yang menangkap beberapa orang yang diduga pentolan ISIS, yang tentu saja muslim atau muslimah ternyata tak sejalan dengan keputusan membolehkan hijab. Artinya, Polri berhasil memilah antara menjalankan kewajiban beragama (dengan mengenakan hijab bagi muslimah) dengan aktivitas radikalisme.
Adalah Keputusan Kapolri Nomor: 245/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No Pol: SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas seragam Polri dan PNS Polri, yang menjadi landasannya. Keputusan itu dikeluarkan Mabes Polri ,Rabu (25/3/2015) lalu.
Wacana polwan boleh berhijab sebenarnya sudah ada sejak Kapolri Jenderal (pol) Timur Pradopo dan diteruskan oleh Jenderal (pol) Sutarman. Tapi baru di masa Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri, yang juga dulunya adalah wakil Jenderal Sutarman di Polri, keputusan itu dikeluarkan. Awalnya, pada 2009-2010, pihak parlemen bersama MUI mengusulkan bolehnya jilbab untuk polwan muslimah. Mereka menyaksikan, bahwa polisi wanita di Inggris menggunakan uniform berhijab dalam pakaian dinas resminya. Malaysia bahkan sejak lama telah menerapkan hijab bagi Skuad Aman Wanita (Amanita), salah satu tim Polis Diraja Malaysia (PDRM). Jika Inggris saja bisa, dan Malaysia sudah menerapkan sejak lama, kenapa Indonesia tidak? Apalagi, tidak ada yang dilanggar dari keputusan itu.
Keputusan bolehnya polwan berhijab tentu saja merupakan harapan baru bagi institusi ini, sekarang dan ke depan. Ia menjadi sebuah setawar-sedingin. Ini bisa juga merupakan pembentukan imej (brand) untuk institusi ini yang telanjur dicap sebagai tidak propemberantasan korupsi dan di sisi lain pro-Barat. Sudah sejak lama isu bahwa kepolisian Indonesia selalu menerima ?order? dari Barat terkait isu terorisme dan radikalisasi agama bergulir. Sulit menepis isu itu karena kenyataannya memang selalu menyudutkan institusi Polri. Tapi, keputusan hijab untuk polwan seakan menepis ?paling tidak dalam tataran imej? tentang isu yang selama ini menyelimuti kepolisian.***
Di mata mayoritas publik, apa yang dilakukan polisi tentu saja kontraproduktif, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi kepolisian tentu saja memiliki alasan tersendiri tentang apa yang mereka lakukan. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki alasan-alasan hukum yang diatur peraturan perundangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Di masa kekosongan jabatan puncak di kepolisian setelah Presiden Jokowi akhirnya menarik Komjen BG dari pencalonan Kapolri dan mengajukan nama baru, yakni Komjen Badrodin Haiti, berbagai peristiwa keamanan muncul. Ada isu terorisme soal ISIS hingga pembunuhan aparat intelijen TNI di Aceh. Semuanya tentu saja memerlukan perhatian serius aparat kepolisian. Polisi pun bergerak cepat. Polri pun seakan mendapatkan momentum. Sebuah momentum untuk berbenah dan ?membersihkan diri? dari imej negatif.
Salah satu momentum yang didapatkan Polri adalah keluarnya keputusan Kapolri tentang hijab atau jilbab bagi polisi wanita (polwan) yang beragama Islam (muslimah). Keputusan ini memang memberikan harapan baru pada institusi ini. Keputusan ini seakan menjawab pertanyaan publik selama ini tentang isu antihijab institusi Polri. Berbagai gerakan polisi yang menangkap beberapa orang yang diduga pentolan ISIS, yang tentu saja muslim atau muslimah ternyata tak sejalan dengan keputusan membolehkan hijab. Artinya, Polri berhasil memilah antara menjalankan kewajiban beragama (dengan mengenakan hijab bagi muslimah) dengan aktivitas radikalisme.
Adalah Keputusan Kapolri Nomor: 245/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 tentang Perubahan atas Sebagian Isi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No Pol: SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas seragam Polri dan PNS Polri, yang menjadi landasannya. Keputusan itu dikeluarkan Mabes Polri ,Rabu (25/3/2015) lalu.
Wacana polwan boleh berhijab sebenarnya sudah ada sejak Kapolri Jenderal (pol) Timur Pradopo dan diteruskan oleh Jenderal (pol) Sutarman. Tapi baru di masa Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri, yang juga dulunya adalah wakil Jenderal Sutarman di Polri, keputusan itu dikeluarkan. Awalnya, pada 2009-2010, pihak parlemen bersama MUI mengusulkan bolehnya jilbab untuk polwan muslimah. Mereka menyaksikan, bahwa polisi wanita di Inggris menggunakan uniform berhijab dalam pakaian dinas resminya. Malaysia bahkan sejak lama telah menerapkan hijab bagi Skuad Aman Wanita (Amanita), salah satu tim Polis Diraja Malaysia (PDRM). Jika Inggris saja bisa, dan Malaysia sudah menerapkan sejak lama, kenapa Indonesia tidak? Apalagi, tidak ada yang dilanggar dari keputusan itu.
Keputusan bolehnya polwan berhijab tentu saja merupakan harapan baru bagi institusi ini, sekarang dan ke depan. Ia menjadi sebuah setawar-sedingin. Ini bisa juga merupakan pembentukan imej (brand) untuk institusi ini yang telanjur dicap sebagai tidak propemberantasan korupsi dan di sisi lain pro-Barat. Sudah sejak lama isu bahwa kepolisian Indonesia selalu menerima ?order? dari Barat terkait isu terorisme dan radikalisasi agama bergulir. Sulit menepis isu itu karena kenyataannya memang selalu menyudutkan institusi Polri. Tapi, keputusan hijab untuk polwan seakan menepis ?paling tidak dalam tataran imej? tentang isu yang selama ini menyelimuti kepolisian.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

