Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) resmi memblokir 22 situs Islam. Situs-situs itu ?divonis? secara sepihak oleh pemerintahan setelah menerima permintaan yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Riau Pos, Senin (30/3). Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Ismail Cawidu, website-website berkonten Islam tersebut itu dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme.
Di tengah kegaduhan yang belum kunjung reda saat ini akibat kenaikan harga BBM yang berubah-ubah, konstelasi politik yang masih hiruk-pikuk, keputusan Kominfo melakukan pemblokiran situs-situs Islam tersebut terasa semakin membuat tanah air gaduh. Bahkan, sebelum keputusan itu dikeluarkan, isu-isu yang mem-blow up radikalisme saja sudah ditanggapi secara skeptis oleh masyarakat sebagai pengalihan isu atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak populer.
Depmenkominfo mestinya memberikan penjelasan secara gamblang, sejelas-jelasnya, apa yang menjadi dasar keputusan itu. Karena ini terkait dengan media publik, perlu juga meminta pandangan dewan pers terkait permintaan blokir BNPT ini. Kita mengkhawatirkan, pemblokiran ini sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa, sebelum Depmenkominfo melihat secara mendalam bagaimana konten yang diterbitkan media-media tersebut. Ada di antara situs yang diblokir itu, misalnya, justru memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang total utang luar negeri Indonesia yang telah Rp3.534 triliun hingga tahun 2015 ini. Kalau seperti itu keadaannya dapatkah pemberitaan seperti itu disebut sebagai radikalisme.
Istilah radikalisme sendiri masih dapat diperdebatkan dari kaca mata siapa dan kepentingan apa di balik yang mengeluarkannya; apa yang mendasarinya dan apa yang telah diperbuatnya. Kalau ingin adil, harus ada pendapat yang dapat diterima semua pihak sebelum seseorang, atau suatu lembaga dianggap radikal. Tanpa alasan yang jelas dan obyektif justru akan menimbulkan pertanyaan bahwa mungkinkah keputusan itu ditunggangi pihak-pihak tertentu? Atau mungkinkah itu pesanan pihak asing yang menginginkan destablisasi di negeri ini?
Kalau itu yang diinginkan, maka keputusan pemblokiran ini akan menjadi alat tes untuk mengetahui respon rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini: apatis atau diam saja, atau bereaksi menolaknya.
Hasilnya telah dapat dibaca. Onno W Purbo, pakar telematikan Indonesia mempertanyakan keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh pihak pemerintah atas seruan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Keputusan Kominfo itu dapat melanggar kebebasan HAM yang sejatinya kebebasan pers dilindungi oleh Deklarasi Human Right di dalam artikel nomor 19. Tokoh lain juga mempertanyakan hal yang sama.
Keputusan ini dikhawatirkan semakin meruncing dan akan stigmatisasi terhadap Islam. Apalagi kalau kemudian digunakan sebagai labelisasi untuk membungkam pandangan-pandangan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah sebagai ?radikal.?***
Di tengah kegaduhan yang belum kunjung reda saat ini akibat kenaikan harga BBM yang berubah-ubah, konstelasi politik yang masih hiruk-pikuk, keputusan Kominfo melakukan pemblokiran situs-situs Islam tersebut terasa semakin membuat tanah air gaduh. Bahkan, sebelum keputusan itu dikeluarkan, isu-isu yang mem-blow up radikalisme saja sudah ditanggapi secara skeptis oleh masyarakat sebagai pengalihan isu atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak populer.
Depmenkominfo mestinya memberikan penjelasan secara gamblang, sejelas-jelasnya, apa yang menjadi dasar keputusan itu. Karena ini terkait dengan media publik, perlu juga meminta pandangan dewan pers terkait permintaan blokir BNPT ini. Kita mengkhawatirkan, pemblokiran ini sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa, sebelum Depmenkominfo melihat secara mendalam bagaimana konten yang diterbitkan media-media tersebut. Ada di antara situs yang diblokir itu, misalnya, justru memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang total utang luar negeri Indonesia yang telah Rp3.534 triliun hingga tahun 2015 ini. Kalau seperti itu keadaannya dapatkah pemberitaan seperti itu disebut sebagai radikalisme.
Istilah radikalisme sendiri masih dapat diperdebatkan dari kaca mata siapa dan kepentingan apa di balik yang mengeluarkannya; apa yang mendasarinya dan apa yang telah diperbuatnya. Kalau ingin adil, harus ada pendapat yang dapat diterima semua pihak sebelum seseorang, atau suatu lembaga dianggap radikal. Tanpa alasan yang jelas dan obyektif justru akan menimbulkan pertanyaan bahwa mungkinkah keputusan itu ditunggangi pihak-pihak tertentu? Atau mungkinkah itu pesanan pihak asing yang menginginkan destablisasi di negeri ini?
Kalau itu yang diinginkan, maka keputusan pemblokiran ini akan menjadi alat tes untuk mengetahui respon rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini: apatis atau diam saja, atau bereaksi menolaknya.
Hasilnya telah dapat dibaca. Onno W Purbo, pakar telematikan Indonesia mempertanyakan keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh pihak pemerintah atas seruan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Keputusan Kominfo itu dapat melanggar kebebasan HAM yang sejatinya kebebasan pers dilindungi oleh Deklarasi Human Right di dalam artikel nomor 19. Tokoh lain juga mempertanyakan hal yang sama.
Keputusan ini dikhawatirkan semakin meruncing dan akan stigmatisasi terhadap Islam. Apalagi kalau kemudian digunakan sebagai labelisasi untuk membungkam pandangan-pandangan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah sebagai ?radikal.?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

