Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden Juga Bisa Keliru

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KELUARNYA Peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 tentang Down Payment (DP) Mobil Pejabat bikin publik heboh dan bertanya-tanya. Reaksi ini tak hanya karena kebijakan tersebut dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tapi juga karena sikap kepala negara yang blunder. Perpres sudah ditandatangani, bahkan sudah diundangkan, tetapi katanya, akan dievaluasi kembali.

Heboh soal Perpres ini sebenarnya dipicu oleh rasa heran publik atas sikap dan kebijakan presiden. Saat kampanye mau jadi presiden lalu, Jokowi termasuk yang menentang pola-pola alokasi anggaran ”mubazir” seperti DP mobil bagi para pejabat ini. Tapi kenapa, kok sekarang saat sudah menjabat, Presiden Jokowi justru menyetujui Perpres seperti ini? Kan, memuculkan tanda tanya.

Selain itu, kondisi perekonomian di tanah air saat ini sedang tidak menentu. Rakyat sedang susah. Salah satunya karena semua harga keperluan naik, termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja dinaikkan. Diikuti pula dengan harga keperluan pokok yang selalu naik tatkala harga BBM naik, tetapi tak turun-turun tatkala harga BBM justru turun.

Mengetahui kekeliruan yang sudah terlanjur, telah menandatangani Perpres tersebut, Presiden segera menyampaikan argumen ke publik. Alasannya, saat tanda tangan, ia tidak membaca detil draf Perpres. Sehingga, kenaikan DP mobil untuk pejabat tidak terpantau. Juga, kata presiden, terkadang dirinya tidak terlalu rinci meneliti satu per satu hal-hal yang perlu ditandatanganinya.

Padahal, hal ihwal Perpres 39/2015 ini termasuk salah satu yang paling urgen dan sangat erat kaitannya dengan jabatan presiden yang melekat pada dirinya. Bukankah setiap Perpres itu punya ”judul” atau tentang apanya? Apakah mungkin sebelum tanda tangan presiden tak melihatnya? Rasanya, untuk se-level kepala negara dua pertanyaan ini tentulah akan dilakukan, sebelum membubuhkan tanda tangan.

Seberapa besar sebenarnya pengaruh Perpres ini? Bisa dibayangkan, kalau saja Perpres tersebut benar-benar dijalankan, seperti disampaikan dan dianalisa oleh Manajer Advokasi Seknas Fitra Apung Widadi, Rp158,8 miliar anggaran negara harus direlakan untuk dijadikan sebagai DP mobil para pejabat di negeri ini. Lantas, apakah presiden juga tidak mengecek ini? Ya. Presiden pun bisa keliru, karena presiden juga manusia biasa.

Ke depan, Presiden Jokowi mestinya ekstra hati-hati dan selalu cek dan ricek sebelum membuat keputusan dan mengeluarkan kebijakan. Implikasi dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh seorang presiden tentunya sangat luas. Karena presiden adalah kepala negara. Seorang presiden bukan berarti tidak pernah salah satu keliru, tetapi bila kekeliruan itu berulang-ulang terjadi tentu dampak kurang baik juga buat presiden sendiri.

Namun begitu, sikap kenegarawanan Presiden Jokowi patut juga diacungi jempol. Begitu tahu keliru, publik heboh dan tercengang, ia langsung angkat bicara dan cepat bertindak. Akhirnya, Perpres ini benar-benar dicabut oleh Presiden Jokowi. Sehingga dana publik tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer