Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pelaksana tugas kepala daerah secara logikanya juga memiliki enam kewenangan. Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak ada membatasi tentang tugas dan kewenangan dari pelaksana tugas kepala daerah yang diamanahkan kepada wakil kepala daerah, atau dalam arti kata pada hakikatnya wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah berstatus sebagai kepala daerah. Bedanya hanya terletak pada posisi pemberhentian dari kedua jabatan tersebut. Kalau kepala daerah hanya dapat diberhentikan, apabila; meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan (seperti; berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan bagi KDH, melakukan perbuatan tercela, rangkap jabatan, dan lain-lain). Sedangkan kalau pelaksana tugas KDH dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pejabat yang mengangkatnya setelah ada kepastian tentang status dari kepala daerah yang bersangkutan.
Hal ini juga dipertegas dengan tugas wakil kepala daerah, seperti telah diatur pada Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa; Wakil kepala daerah mempunyai tugas yakni membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laboran/dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota. Wakil kepala daerah juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari tugas wakil kepala daerah seperti tersebut di atas, salah satunya yakni poin yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tugas wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Oleh karena itu, apabila wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksanan tugas kepala daerah tidak ada pembatasan kewenangan, dalam melaksanakan tugas, sehingga wakil kepala daerah yang berstatus sebagai pelaksana tugas kepala daerah dapat menjalankan seluruh tugas dan kewenangan dari kepala daerah sesuai dengan aturan yang ada pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 65 Ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa; “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
Pasal tersebut di atas sangat jelas dan tegas, bahwa tidak ada pembatasan kewenangan dari seorang wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, begitu juga pada penjelasan Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada penjelasan tentang pembatasan kewenangan pelaksana tugas kepala daerah yang diamanahkan kepada wakil gubernur, oleh karena itu apabila ada peraturan di bawahnya yang membatasi tentang kewenangan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, jelas hal itu bertentangan dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembatasan kewenangan hanya diberlakukan apabila sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, hal ini dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membatasi kewenangan pelaksana tugas kepala daerah yang diamanahkan kepada sekretaris daerah, seperti yang telah diatur pada penjelasan Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa; yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini ádalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya. Hal ini untuk menjelaskan bunyi Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 tahun 2014, berbunyi; Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, “sekretaris daerah” melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah.
Begitu juga pada penjelasan Pasal 65 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni; Melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah, dalam ketentuan ini ádalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Hal ini untuk menjelaskan bunyi Pasal 65 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa; apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, “sekretaris daerah” melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah.
Oleh karena itu, secara jelas dapat dinyatakan bahwa apabila wakil kepala daerah yang tunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah tidak ada pembatasan kewenangan sebagai pelaksanan tugas kepala daerah, sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari kepala daerah. Kecuali apabila sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, maka ada pembatasan kewenangan. Selamat bertugas wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Jangan ragu-ragu karena Anda adalah seorang “kepala daerah”. Jutaan nasib rakyat daerah ada di tangan Anda.***
Rahyunir Rauf
Dosen Ilmu Pemerintahan UIR
Hal ini juga dipertegas dengan tugas wakil kepala daerah, seperti telah diatur pada Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa; Wakil kepala daerah mempunyai tugas yakni membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laboran/dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota. Wakil kepala daerah juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari tugas wakil kepala daerah seperti tersebut di atas, salah satunya yakni poin yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tugas wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Oleh karena itu, apabila wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksanan tugas kepala daerah tidak ada pembatasan kewenangan, dalam melaksanakan tugas, sehingga wakil kepala daerah yang berstatus sebagai pelaksana tugas kepala daerah dapat menjalankan seluruh tugas dan kewenangan dari kepala daerah sesuai dengan aturan yang ada pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 65 Ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa; “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
Pasal tersebut di atas sangat jelas dan tegas, bahwa tidak ada pembatasan kewenangan dari seorang wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, begitu juga pada penjelasan Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada penjelasan tentang pembatasan kewenangan pelaksana tugas kepala daerah yang diamanahkan kepada wakil gubernur, oleh karena itu apabila ada peraturan di bawahnya yang membatasi tentang kewenangan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, jelas hal itu bertentangan dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembatasan kewenangan hanya diberlakukan apabila sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, hal ini dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membatasi kewenangan pelaksana tugas kepala daerah yang diamanahkan kepada sekretaris daerah, seperti yang telah diatur pada penjelasan Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa; yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini ádalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya. Hal ini untuk menjelaskan bunyi Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 tahun 2014, berbunyi; Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, “sekretaris daerah” melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah.
Begitu juga pada penjelasan Pasal 65 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni; Melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah, dalam ketentuan ini ádalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Hal ini untuk menjelaskan bunyi Pasal 65 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa; apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, “sekretaris daerah” melaksanakan tugas seharí-hari kepala daerah.
Oleh karena itu, secara jelas dapat dinyatakan bahwa apabila wakil kepala daerah yang tunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah tidak ada pembatasan kewenangan sebagai pelaksanan tugas kepala daerah, sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari kepala daerah. Kecuali apabila sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, maka ada pembatasan kewenangan. Selamat bertugas wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Jangan ragu-ragu karena Anda adalah seorang “kepala daerah”. Jutaan nasib rakyat daerah ada di tangan Anda.***
Rahyunir Rauf
Dosen Ilmu Pemerintahan UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

