Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketika muncul gerakan Islamic State of Iraq and Syiria of (ISIS) yang menggemparkan dengan berbagai aksinya yang tak bisa dibenarkan, dunia serentak menggalang kekuatan untuk memerangi kelompok ini. Berbagai modus yang dilakukan kelompok ISIS untuk membangun jaringan komunikasi guna merekrut pengikut dengan berbagai “iming-iming” materi. Bahkan, karena ajakan umrah murah, mereka yang merupakan kelompok awam dianggap pengikut dan akan bergabung dengan ISIS. Padahal, mereka belum tentu paham dengan motif di sebalik itu semua. Mereka hanya memahaminya dalam rangka ibadah. Terakhir, dilakukan kebijakan pemblokiran beberapa situs dunia maya yang dianggap menyebarkan faham radikal yang membahayakan.
Fenomena di atas sesungguhnya tidak sesederhana dan terlalu gampang dilakukan. Perlu analisa secara mendalam. Jika terlalu sesederhana dan dianggap gampang, maka tindakan yang dilakukan kelihatan terlalu “murahan” dan mengarah pada sentimen kelompok agama tertentu. Kondisi ini sangat merugikan dimensi persatuan bangsa, tatkala sebelumnya bangsa ini demikian harmonis. Anehnya, meski negeri ini mayoritas muslim, namun tak banyak kelompok Islam yang merespon persoalan ini.
Ada beberapa dimensi yang perlu dianalisa secara bijak, terutama bagi pengambil kebijakan agar tidak keliru dalam mengambil sikap, antara lain: Pertama, dalam dimensi global perlu menyelidiki apakah ISIS memang berangkat dari kelompok Islam un sich. Apakah tidak ada kemungkinan Islam yang dikembangkan melalui ISIS hanya sekadar “wayang”, sementara si dalang belum tentu dari kelompok Islam. Namun, sayangnya sampai saat ini belum pernah terbongkar, sehingga sulit dicari sosok aktor dalang utamanya.
Kedua, perlu dijelaskan makna, indikator, dan kriteria radikalisme. Acuannya perlu jelas dan terukur secara obyektif. Sebab, secara historis ketika berbicara radikalisme ternyata bukan hanya milik kelompok umat Islam semata. Semua agama memiliki kelompok radikal. Kacamata radikalisme jangan hanya dilihat di negeri ini yang memang mayoritas Islam. Coba dilihat pula di negara lain. Bahkan anehnya, Israel sebagai negara radikal dan melanggar HAM rakyat Palestina sejak bertahun-tahun lalu, namun seakan tak tersentuh oleh dunia dan dianggap biasa-biasa saja. Ditambah lagi tatkala kaca mata hitam dipakai sebelum melihat Islam, maka tak akan ada kebaikan yang terlihat.
Ketiga, pemblokiran perlu mengacu pada standar dan acuan yang jelas. Perlu dibaca, ditelaah, dan dianalisa isi situs secara komprehensif, dan bukan bersifat parsial, apatahlagi subparsial. Di sisi lain, perlu diselidiki status situs yang mungkin berisi “provokasi radikal” yang mengatasnamakan kelompok Islam, namun ternyata tidak memiliki wujudnya, apatahlagi kepengurusannya. Bisa jadi ada kelompok yang tidak senang dengan keharmonisan umat beragama di Indonesia, lalu “melempar batu, sembunyi tangan”. Bila situs yang wujudnya ada dan dianggap memberitakan sesuatu yang terindikasi menanamkan radikalisme, maka langkah bijak perlu dilakukan, yaitu dengan pemanggilan penanggung jawab situs untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Dengan langkah ini, maka kebijakan yang diambil oleh aparatur (pejabat) negara akan terkesan memiliki kedewasaan dan kualitas. Bila hal ini dilakukan tanpa kecerdasan dan tidak populer, maka justru akan menghancurkan kepercayaan rakyat dan melukai umat Islam.
Keempat, bila radikalisme dianggap virus yang harus dihancurkan, maka bagaimana dengan virus lainnya yang ada dan terpublikasi secara bebas. Contoh sederhana adalah situs “dunia esek-esek” dengan berbagai variannya, atau situs yang berisi informasi pembohongan sehingga tak sedikit mereka yang tertipu.
Kelima, tatkala ada segelintir rakyat negeri ini tertarik untuk bergabung dengan ISIS, maka apakah pernah negara bertanya mengapa hal tersebut terjadi. Apakah begitu rentannya nasionalisme sehingga lebih memilih untuk membela negara lain. Atau apakah sedemikian rendahnya pendidikan di negeri ini sehingga rakyat sedemikian mudah terprovokasi dan dibodohi oleh mereka yang “pintar”. Atau apakah demikian parahnya ekonomi rakyat di negeri yang konon kaya ini. Sebab, dengan demikian mudahnya segelintir rakyat negeri ini dibujuk dengan materi dan kemewahan. Jika memang demikian, apa upaya negara agar rakyat menjadi cerdas dan tidak mudah dibujuk oleh “kelompok asing”. Kenyataannya belum terlihat sama sekali. Fenomena ini justru menjadi “alasan sakti” yang dijadikan dasar kebijakan pemilik kekuasaan. Tatkala bawahan yang dipimpin melakukan sesuatu yang di luar keinginannya, maka dianggap musuh dan perlu disingkirkan. Tak pernah dirinya bertanya, mengapa rakyat dan bawahanku tidak mau mengikuti yang diinginkannya. Fenomena ini disebabkan karena tak banyak yang bertanya dengan dirinya sendiri dan apa yang harusnya diberikan kepada bawahan sehingga hal yang demikian tidak terjadi. Namun yang banyak terjadi adalah bawahan harus mengikuti apa yang diinginkan, namun tak pernah bertanya (apatahlagi memberikan) apa yang diinginkan bawahan. Akibatnya, semua persoalan hanya menggunakan alat pisau bermata satu, bukan bermata ganda.
Persoalan di atas perlu disikapi secara bijak dan sangat hati-hati. Apatahlagi bila suatu kebijakan akan mengganggu keharmonisan yang sudah demikian lama terbangun di negeri ini. Jangan gunakan pendekatan yang tidak bijak dan tidak populer karena akan memperlihatkan secara jelas ketidakmampuan dan ketidakarifan. Banyak persoalan di negeri ini berada pada ketidaktuntasan. Acapkali suatu persoalan diangkat untuk menutupi masalah lain dan demikian silih berganti.
Sudah saatnya tindakan yang mendeskreditkan agama Islam dihentikan karena hal tersebut tidak bijak. Bila memang benar ada segelintir umat Islam melakukannya, maka hal tersebut tidak bisa digeneralkan. Di sisi lain, perlu disingkap siapa di sebalik kejadian yang terjadi secara tuntas juga perlu dilakukan. Semoga kearifan kebijakan muncul dan keobyektifan publikasi terjadi guna mencerdaskan umat.***
Samsul Nizar
Guru Besar FTK UIN Suska Riau dan Ketua STAIN Bengkalis
Fenomena di atas sesungguhnya tidak sesederhana dan terlalu gampang dilakukan. Perlu analisa secara mendalam. Jika terlalu sesederhana dan dianggap gampang, maka tindakan yang dilakukan kelihatan terlalu “murahan” dan mengarah pada sentimen kelompok agama tertentu. Kondisi ini sangat merugikan dimensi persatuan bangsa, tatkala sebelumnya bangsa ini demikian harmonis. Anehnya, meski negeri ini mayoritas muslim, namun tak banyak kelompok Islam yang merespon persoalan ini.
Ada beberapa dimensi yang perlu dianalisa secara bijak, terutama bagi pengambil kebijakan agar tidak keliru dalam mengambil sikap, antara lain: Pertama, dalam dimensi global perlu menyelidiki apakah ISIS memang berangkat dari kelompok Islam un sich. Apakah tidak ada kemungkinan Islam yang dikembangkan melalui ISIS hanya sekadar “wayang”, sementara si dalang belum tentu dari kelompok Islam. Namun, sayangnya sampai saat ini belum pernah terbongkar, sehingga sulit dicari sosok aktor dalang utamanya.
Kedua, perlu dijelaskan makna, indikator, dan kriteria radikalisme. Acuannya perlu jelas dan terukur secara obyektif. Sebab, secara historis ketika berbicara radikalisme ternyata bukan hanya milik kelompok umat Islam semata. Semua agama memiliki kelompok radikal. Kacamata radikalisme jangan hanya dilihat di negeri ini yang memang mayoritas Islam. Coba dilihat pula di negara lain. Bahkan anehnya, Israel sebagai negara radikal dan melanggar HAM rakyat Palestina sejak bertahun-tahun lalu, namun seakan tak tersentuh oleh dunia dan dianggap biasa-biasa saja. Ditambah lagi tatkala kaca mata hitam dipakai sebelum melihat Islam, maka tak akan ada kebaikan yang terlihat.
Ketiga, pemblokiran perlu mengacu pada standar dan acuan yang jelas. Perlu dibaca, ditelaah, dan dianalisa isi situs secara komprehensif, dan bukan bersifat parsial, apatahlagi subparsial. Di sisi lain, perlu diselidiki status situs yang mungkin berisi “provokasi radikal” yang mengatasnamakan kelompok Islam, namun ternyata tidak memiliki wujudnya, apatahlagi kepengurusannya. Bisa jadi ada kelompok yang tidak senang dengan keharmonisan umat beragama di Indonesia, lalu “melempar batu, sembunyi tangan”. Bila situs yang wujudnya ada dan dianggap memberitakan sesuatu yang terindikasi menanamkan radikalisme, maka langkah bijak perlu dilakukan, yaitu dengan pemanggilan penanggung jawab situs untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Dengan langkah ini, maka kebijakan yang diambil oleh aparatur (pejabat) negara akan terkesan memiliki kedewasaan dan kualitas. Bila hal ini dilakukan tanpa kecerdasan dan tidak populer, maka justru akan menghancurkan kepercayaan rakyat dan melukai umat Islam.
Keempat, bila radikalisme dianggap virus yang harus dihancurkan, maka bagaimana dengan virus lainnya yang ada dan terpublikasi secara bebas. Contoh sederhana adalah situs “dunia esek-esek” dengan berbagai variannya, atau situs yang berisi informasi pembohongan sehingga tak sedikit mereka yang tertipu.
Kelima, tatkala ada segelintir rakyat negeri ini tertarik untuk bergabung dengan ISIS, maka apakah pernah negara bertanya mengapa hal tersebut terjadi. Apakah begitu rentannya nasionalisme sehingga lebih memilih untuk membela negara lain. Atau apakah sedemikian rendahnya pendidikan di negeri ini sehingga rakyat sedemikian mudah terprovokasi dan dibodohi oleh mereka yang “pintar”. Atau apakah demikian parahnya ekonomi rakyat di negeri yang konon kaya ini. Sebab, dengan demikian mudahnya segelintir rakyat negeri ini dibujuk dengan materi dan kemewahan. Jika memang demikian, apa upaya negara agar rakyat menjadi cerdas dan tidak mudah dibujuk oleh “kelompok asing”. Kenyataannya belum terlihat sama sekali. Fenomena ini justru menjadi “alasan sakti” yang dijadikan dasar kebijakan pemilik kekuasaan. Tatkala bawahan yang dipimpin melakukan sesuatu yang di luar keinginannya, maka dianggap musuh dan perlu disingkirkan. Tak pernah dirinya bertanya, mengapa rakyat dan bawahanku tidak mau mengikuti yang diinginkannya. Fenomena ini disebabkan karena tak banyak yang bertanya dengan dirinya sendiri dan apa yang harusnya diberikan kepada bawahan sehingga hal yang demikian tidak terjadi. Namun yang banyak terjadi adalah bawahan harus mengikuti apa yang diinginkan, namun tak pernah bertanya (apatahlagi memberikan) apa yang diinginkan bawahan. Akibatnya, semua persoalan hanya menggunakan alat pisau bermata satu, bukan bermata ganda.
Persoalan di atas perlu disikapi secara bijak dan sangat hati-hati. Apatahlagi bila suatu kebijakan akan mengganggu keharmonisan yang sudah demikian lama terbangun di negeri ini. Jangan gunakan pendekatan yang tidak bijak dan tidak populer karena akan memperlihatkan secara jelas ketidakmampuan dan ketidakarifan. Banyak persoalan di negeri ini berada pada ketidaktuntasan. Acapkali suatu persoalan diangkat untuk menutupi masalah lain dan demikian silih berganti.
Sudah saatnya tindakan yang mendeskreditkan agama Islam dihentikan karena hal tersebut tidak bijak. Bila memang benar ada segelintir umat Islam melakukannya, maka hal tersebut tidak bisa digeneralkan. Di sisi lain, perlu disingkap siapa di sebalik kejadian yang terjadi secara tuntas juga perlu dilakukan. Semoga kearifan kebijakan muncul dan keobyektifan publikasi terjadi guna mencerdaskan umat.***
Samsul Nizar
Guru Besar FTK UIN Suska Riau dan Ketua STAIN Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

