Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PERDAGANGAN bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan akhir Desember 2015. Tidak bisa dipungkiri, implementasi MEA akan memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia industri dan perdagangan. Dampak positif dari pelaksanaannya antara lain adalah terciptanya pasar internasional yang lebih luas. Sementara dampak negatif yang bisa dipastikan muncul adalah persaingan pasar internasional yang akan semakin berkompetisi.
Indonesia diharapkan akan diwakili para pelaku usaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selama ini memang telah teruji dan terbukti sebagai kelompok usaha yang paling banyak menyerap lapangan kerja, kreatif dan sangat cepat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan perubahan kebijakan politik. UKM juga diakui sebagai sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia.
Dengan keadaan yang seperti itu, berikut juga tantangan yang akan dihadapi saat pemberlakukan MEA. Tidak salahlah jika kebijakan kebijakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap dunia UKM ditingkatkan. Diakui, bukan hanya omzet saja yang membuat para UKM Indonesia berbeda. Kesiapan UKM ini juga berbeda-beda. Kesiapan itu pula ada yang diuntungkan karena habibat UKM tersebut berada pada sektor pariwisata atau merupakan daerah tujuan wisata. Walhasil, produk-produk UKM tersebut memang sudah terserap oleh pasar jauh sebelum MEA 2015 ini digagas. Jadi, ketika peluit MEA 2015 dibunyikan, UKM seperti ini jelas memetik keuntungan karena menjadi MEA sebagai ekspansi untuk produk-produk mereka.
Untuk UKM yang berada pada kawasan yang jauh dari tujuan periwisata, kulturnya tentu akan berbeda. UKM dari Riau tentu saja tidak akan sama ”habitatnya” dengan UKM di Bali, atau Jogjakarta. Mereka sudah terbiasa mendapatkan order partai besar dari luar negeri. Walau begitu, tidak berarti UKM Riau tidak siap. Hanya saja, apakah jumlahnya akan sebanyak dua kawasan tadi? Itu yang perlu diteliti lebih jauh.
Jumlah UKM yang akan memasuki MEA 2015 ini tentulah penting. Namun membuat surplus perdagangan setelah diberlakukanya MEA ini juga sangat penting. Jika pemberlakukan MEA itu —dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar membuat neraca perdagangan luar negeri kita minus—berarti ada yang salah dengan UKM kita: tidak mampu bersaing, produk UKM tidak diterima pasar, atau UKM kita balik arah menjadi distributor UKM asing?
Karena itu, selagi ada waktu kita harus memperbanyak UKM tanah air, termasuk Riau ini. Dengan kekuatan ekonomi yang pertumbuhannya termasuk tertinggi di dunia yaitu 4,5 persen setelah Cina dan India semestinya jumlah UKM kita juga terbanyak di kalangan negara ASEAN, terbanyak produknya dan terbanyak pula pendapatannya.
Perlu ada pendampingan dan pelatihan yang terus-menerus untuk melahirkan lebih banyak lagi UKM di seluruh daerah yang ready to fight untuk memasuki market yang lebih besar yang disebut MEA. Semua itu perlu dilakukan secara intensif dan berkala, bukan asal-asalan. Apalagi diproyekkan.***
Indonesia diharapkan akan diwakili para pelaku usaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selama ini memang telah teruji dan terbukti sebagai kelompok usaha yang paling banyak menyerap lapangan kerja, kreatif dan sangat cepat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan perubahan kebijakan politik. UKM juga diakui sebagai sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia.
Dengan keadaan yang seperti itu, berikut juga tantangan yang akan dihadapi saat pemberlakukan MEA. Tidak salahlah jika kebijakan kebijakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap dunia UKM ditingkatkan. Diakui, bukan hanya omzet saja yang membuat para UKM Indonesia berbeda. Kesiapan UKM ini juga berbeda-beda. Kesiapan itu pula ada yang diuntungkan karena habibat UKM tersebut berada pada sektor pariwisata atau merupakan daerah tujuan wisata. Walhasil, produk-produk UKM tersebut memang sudah terserap oleh pasar jauh sebelum MEA 2015 ini digagas. Jadi, ketika peluit MEA 2015 dibunyikan, UKM seperti ini jelas memetik keuntungan karena menjadi MEA sebagai ekspansi untuk produk-produk mereka.
Untuk UKM yang berada pada kawasan yang jauh dari tujuan periwisata, kulturnya tentu akan berbeda. UKM dari Riau tentu saja tidak akan sama ”habitatnya” dengan UKM di Bali, atau Jogjakarta. Mereka sudah terbiasa mendapatkan order partai besar dari luar negeri. Walau begitu, tidak berarti UKM Riau tidak siap. Hanya saja, apakah jumlahnya akan sebanyak dua kawasan tadi? Itu yang perlu diteliti lebih jauh.
Jumlah UKM yang akan memasuki MEA 2015 ini tentulah penting. Namun membuat surplus perdagangan setelah diberlakukanya MEA ini juga sangat penting. Jika pemberlakukan MEA itu —dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar membuat neraca perdagangan luar negeri kita minus—berarti ada yang salah dengan UKM kita: tidak mampu bersaing, produk UKM tidak diterima pasar, atau UKM kita balik arah menjadi distributor UKM asing?
Karena itu, selagi ada waktu kita harus memperbanyak UKM tanah air, termasuk Riau ini. Dengan kekuatan ekonomi yang pertumbuhannya termasuk tertinggi di dunia yaitu 4,5 persen setelah Cina dan India semestinya jumlah UKM kita juga terbanyak di kalangan negara ASEAN, terbanyak produknya dan terbanyak pula pendapatannya.
Perlu ada pendampingan dan pelatihan yang terus-menerus untuk melahirkan lebih banyak lagi UKM di seluruh daerah yang ready to fight untuk memasuki market yang lebih besar yang disebut MEA. Semua itu perlu dilakukan secara intensif dan berkala, bukan asal-asalan. Apalagi diproyekkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

