Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mulai Senin hingga Rabu (15/4), seluruh siswa SMA/MA sederajat tingkat akhir akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2015. UN ini akan dilaksanakan serentak. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari UN 2015, perhelatan akbar tahunan pendidikan ini tidak lagi menjadi penentu satu-satunya kelulusan, namun lebih sebagai evaluasi dan pemetaan atas jalannya proses pendidikan yang berlangsung.
Kebijakan untuk tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa menjadi keputusan yang berani dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebab sejarah mencatat, selama ini UN menjadi barometer dan penentu kelulusan siswa. Bahkan, UN telah menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, guru dan orang tua siswa.
Argumentasi pemerintah untuk tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan tentu melalui perhitungan yang cermat dan bijak. Sungguhpun demikian, publik melihat inilah saatnya untuk menguji UN. Benarkah langkah tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia atau malah mereduksi nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Menguji UN tersebut meliputi beberapa hal.
Pertama, ujian kualitas siswa. Peningkatan kualitas siswa menjadi urgen dalam proses belajar mengajar. Walaupun pirantinya bukan UN semata, tapi UN tetaplah menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan siswa. Sebab evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan adalah penting untuk dilakukan. Untuk itu siswa harus menjadikan UN sebagai pemacu semangat belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Demikian juga peran guru sangat dituntut untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang keberadaan UN. Bila tidak, UN akan kehilangan makna, dan siswa melihatnya sebagai formalitas belaka.
Kedua, ujian kejujuran. UN tidak hanya untuk mengukur kualitas siswa tapi telah berubah wujud menjadi ajang pencitraan sekolah, guru dan pemerintah daerah. Sehingga segala cara dipakai untuk meluluskan siswa dan tak jarang menggunakan cara-cara yang tidak jujur.
Ketiga, ujian stakeholder pendidikan. UN bukanlah ajang politik pemerintah untuk terlihat beda dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Artinya UN haruslah menjadi kebijakan objektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walau bagaimanapun, mengelola dunia pendidikan haruslah secara komprehensif bukan sepenggal-sepenggal dan trial and error. Apalagi melakukan kebijakan agar terlihat berpihak kepada siswa dan guru, namun sesungguhnya menghilangkan cita-cita awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Keberadaan UN sesungguhnya adalah mandat UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yakni melakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabiltas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai standar pendidikan nasional.
Oleh karena itu jangan sampai UN menjadi tes diagnosis atau pemetaan yang tidak tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Apalagi pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Untuk itu lima pilar dasar pembelajaran yang direkomendasikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam program pendidikan patut dilaksanakan oleh pemerintah. Lima pilar tersebut yakni, learning to know, learning to do, learning to live togother, learning to be dan learning to transform oneself and society.
Pendidikan Indonesia sendiri sesungguhnya masih tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Brunei. Data Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan Unesco menempatkan Indonesia pada posisi 64 dari 120 negara. Bahkan, Kishore Mahbubani dalam bukunya yang berjudul Can Asians Think? menjelaskan, bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih dianggap rendah. Untuk itu UN sebagai salah satu mandated examination haruslah dilakukan secara baik dan terukur, baik filosofis maupun implementasinya. Apalagi tahun ini UN dengan sistem CBT (Computer Based Test) akan dilaksanakan di beberapa sekolah.
Kini, UN tidak hanya sebagai ujian bagi peserta didik, tapi juga menjadi UN bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Jangan sampai hilangnya tekanan psikologis pada siswa, guru dan orangtua dalam menghadapi UN, menghilangkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat.
Publik saat ini sedang menguji UN, benarkah UN sebagai media evaluasi dan pemetaan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, atau malah semakin membuat pendidikan Indonesia semakin terpuruk. Untuk itu publik berharap bahwa pelaksanaan UN 2015 yang menelan dana Rp560 miliar, benar-benar memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pendidikan. Sehingga pemerintah memiliki semacam road map yang jelas dalam melaksanakan agenda peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Semoga sukses UN seluruh pelajar SMA/MA sederajat di Riau.***
Suhardi
PNS Kemenag Provinsi Riau
Kebijakan untuk tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa menjadi keputusan yang berani dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebab sejarah mencatat, selama ini UN menjadi barometer dan penentu kelulusan siswa. Bahkan, UN telah menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, guru dan orang tua siswa.
Argumentasi pemerintah untuk tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan tentu melalui perhitungan yang cermat dan bijak. Sungguhpun demikian, publik melihat inilah saatnya untuk menguji UN. Benarkah langkah tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia atau malah mereduksi nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Menguji UN tersebut meliputi beberapa hal.
Pertama, ujian kualitas siswa. Peningkatan kualitas siswa menjadi urgen dalam proses belajar mengajar. Walaupun pirantinya bukan UN semata, tapi UN tetaplah menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan siswa. Sebab evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan adalah penting untuk dilakukan. Untuk itu siswa harus menjadikan UN sebagai pemacu semangat belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Demikian juga peran guru sangat dituntut untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang keberadaan UN. Bila tidak, UN akan kehilangan makna, dan siswa melihatnya sebagai formalitas belaka.
Kedua, ujian kejujuran. UN tidak hanya untuk mengukur kualitas siswa tapi telah berubah wujud menjadi ajang pencitraan sekolah, guru dan pemerintah daerah. Sehingga segala cara dipakai untuk meluluskan siswa dan tak jarang menggunakan cara-cara yang tidak jujur.
Ketiga, ujian stakeholder pendidikan. UN bukanlah ajang politik pemerintah untuk terlihat beda dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Artinya UN haruslah menjadi kebijakan objektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walau bagaimanapun, mengelola dunia pendidikan haruslah secara komprehensif bukan sepenggal-sepenggal dan trial and error. Apalagi melakukan kebijakan agar terlihat berpihak kepada siswa dan guru, namun sesungguhnya menghilangkan cita-cita awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Keberadaan UN sesungguhnya adalah mandat UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yakni melakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabiltas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai standar pendidikan nasional.
Oleh karena itu jangan sampai UN menjadi tes diagnosis atau pemetaan yang tidak tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Apalagi pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Untuk itu lima pilar dasar pembelajaran yang direkomendasikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam program pendidikan patut dilaksanakan oleh pemerintah. Lima pilar tersebut yakni, learning to know, learning to do, learning to live togother, learning to be dan learning to transform oneself and society.
Pendidikan Indonesia sendiri sesungguhnya masih tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Brunei. Data Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan Unesco menempatkan Indonesia pada posisi 64 dari 120 negara. Bahkan, Kishore Mahbubani dalam bukunya yang berjudul Can Asians Think? menjelaskan, bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih dianggap rendah. Untuk itu UN sebagai salah satu mandated examination haruslah dilakukan secara baik dan terukur, baik filosofis maupun implementasinya. Apalagi tahun ini UN dengan sistem CBT (Computer Based Test) akan dilaksanakan di beberapa sekolah.
Kini, UN tidak hanya sebagai ujian bagi peserta didik, tapi juga menjadi UN bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Jangan sampai hilangnya tekanan psikologis pada siswa, guru dan orangtua dalam menghadapi UN, menghilangkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat.
Publik saat ini sedang menguji UN, benarkah UN sebagai media evaluasi dan pemetaan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, atau malah semakin membuat pendidikan Indonesia semakin terpuruk. Untuk itu publik berharap bahwa pelaksanaan UN 2015 yang menelan dana Rp560 miliar, benar-benar memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pendidikan. Sehingga pemerintah memiliki semacam road map yang jelas dalam melaksanakan agenda peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Semoga sukses UN seluruh pelajar SMA/MA sederajat di Riau.***
Suhardi
PNS Kemenag Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

