Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontradiksi Perubahan PKB dan BBNKB

R
Penulis: Rindra Yasin❯
TERHITUNG mulai 1 April 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan baru tentang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014, khusus untuk kendaraan angkutan umum orang dan angkutan umum barang terdapat beberapa perubahan yang mendasar di antaranya terkait tarif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada peraturan sebelumnya tarif kedua jenis kendaraan tersebut adalah 60 persen untuk kendaraan angkutan umum orang dan 90 persen untuk kendaraan angkutan umum barang. Sekarang berubah menjadi 30 persen untuk kendaraan angkutan umum orang dan 50 persen untuk kendaraan angkutan umum barang dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Semakin ringannya pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum menjadi kontradiksi dengan usaha mengembangkan sistem transportasi masal di negeri ini. Pengembangan transportasi massal yang bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan dijalan raya justru berbenturan dengan regulasi yang mempermudah dalam kepemilikan kendaraan bermotor, terutama untuk angkutan barang.

Keringanan pajak yang diberikan pemerintah menjadikan daya tarik sendiri bagi masyarakat dan para pengusaha untuk memiliki kendaraan. Pengusaha tentu akan memilih kendaraan sendiri untuk mengangkut produknya dibanding angkutan massal yang telah disiapkan pemerintah. Angkutan truk barang yang ditengarai sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan akan semakin banyak di jalan raya. Sementara itu sarana transportasi massal yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kegagalan memaksimalkan transportasi massal yang ada di Indonesia bukanlah cerita kosong. Ketika Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB) di Gedebage dibangun, diharapkan dapat memperlancar angkutan barang di wilayah Jawa Barat ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Angkutan dengan menggunakan moda transportasi kereta api tersebut awalnya disambut antusias besar masyarakat, namun dengan beroperasinya Tol Cipularang kegiatan di TPKB menjadi lumpuh karena pengguna jasa lebih memilih menggunakan moda truk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Natalia dari ITB terkait lumpuhnya TPKB tersebut, yang dimuat dalam Jurnal Manajemen dan Teknologi Vol. 11 No.2 Tahun 2012, bahwa salah satu sebab tingginya minat perusahaan di Jawa Barat untuk memiliki kendaraan truk sendiri adalah rendahnya pengenaan pajak bagi angkutan ini. Dengan demikian perusahaan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Konsekuensinya telah menjadikan pertumbuhan kondisi lalu lintas koridor Jakarta-Bandung semakin macet, meningkatnya kerusakan badan jalan, dan sistem transportasi yang tidak ekonomis lagi.

Berbicara lebih makro, kerugian besar yang ditimbulkan akibat gagalnya memaksimalkan angkutan massal dapat dilihat di beberapa kota besar di Indonesia. Pada 2011 saja kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan Kota Jakarta mencapai Rp28,1 triliun pertahunnya. Mencakup kerugian akan bahan bakar, waktu produktif yang terbuang dan kesehatan yang terancam. Apabila masalah kemacetan di Jakarta ini belum juga dapat dituntaskan sampai tahun 2020, Japan International Cooperation Agency (JICA) memprediksi kerugian ekonomi akan mencapai Rp65 triliun per tahun.

Pengembangan transportasi masal di sebuah kawasan tidak saja berbicara hal yang berkaitan dengan infrastrukturnya. Tetapi pengembangannya juga didukung dengan regulasi dari pemerintah. Menjadi sesuatu yang ambigu ketika negara maju melakukan pengetatan dalam kepemilikan kendaraan demi mendukung sarana transportasi masalnya, Pemerintah Indonesia justru mempermudahnya.

Ketika terus terjadi ketidaksingkronan antara perencanaan dengan regulasi yang dibuat, maka perencanaan yang semula dibuat menjadi sebuah kebijakan tumpul yang susah dilaksanakan. Hasil yang diharapkan untuk terwujudnya sebuah sistem transportasi massal yang saling terintegrasi di negeri ini masih akan jauh di awang-awang.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil berkaitan dengan regulasi yang telah dikeluarkan yang bersinggungan dengan pengembangan transportasi massal di negeri ini. Pertama, memberikan porsi subsidi pajak yang lebih untuk angkutan umum orang yang memuat penumpang dalam skala besar dan mengurangi untuk angkutan skala kecil. Kedua, tidak memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 101 Tahun 2014 tersebut secara kolektif tetapi dapat dipilah untuk kawasan yang belum memiliki sarana transportasi masal.

Ketiga, kawasan yang sedang mengembangkan transportasi massal memiliki aturan terpisah dan bersifat pengetatan dalam kepemilikan kendaraan orang dan barang. Keempat, segera menyiapkan angkutan transportasi massal terutama untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Kelima, membuat dan melaksanakan cetak biru sistem transportasi massal di negeri ini secara utuh dan terintegrasi tanpa adanya intervensi kepentingan kalangan tertentu.

Koordinasi dan komunikasi yang intensif antar lembaga pemerintah tetap terus dipelihara, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Bappenas, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih atas kebijakan yang dikeluarkan.***


Zosmel Zuly
Alumni Pascasarjana UKM Kajian Teknologi Transportasi

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer