Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BERKEMBANGNYA suatu kota, bisa berdampak positif dan memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya. Namun suatu kota bisa saja menjadi momok bagi warganya sendiri. Karena kota terasa gersang untuk sebuah kehidupan yang layak dan ramah lingkungan. Maka dari itu diperlukan suatu tata kelola yang baik agar kota atau daerah tersebut dapat menjadi rahmat bagi penghuninya.
Penyebab suatu kota tidak terkelola dengan baik, salah satunya adalah meningkatnya penduduk alami atau pun migrasi yang datang ke kota tersebut. Karena kota-kota secara penampilan fisiknya penghuninya tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi suatu kota, terjadi pembauran aktivitas dengan wilayah kabupaten kota yang berada sekitar kota tersebut. Sehingga terjadi perbedaan jumlah penduduk siang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk malam. Ini pertanda suatu kota tidak dapat dibatasi pelayanannya hanya sebatas wilayah administrasi kotanya saja.
Maka di sinilah diperlukan kerja sama yang terukur, mengikat antara satu dengan kota lainnya. Berkembangnya wacana kerja sama daerah di Provinsi Riau saat ini seperti kerja sama Kota Pekanbaru, Siak, Kampar serta Pelalawan (Pekansikawan). Masing masing daerah mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus diambil, ataupun diberikan dalam rangka menjalin kerja sama yang saling memerlukan dari masing masing pihak yang bekerja sama.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau 2014-2019 pada misi terakhir disebutkan, mewujudkan jalinan kerja sama masing masing daerah di Provinsi Riau, maka dengan tertuangnya peluang kerja sama antara daerah kabupaten/kota, maka sudah seharusnya perlu diwujudkan pola kerja sama daerah tersebut ke depan, sehingga keberadaan daerah/kota-kota yang berada dalam wilayah Provinsi Riau sudah sangat mendesak untuk dikembangkan.
Kota Pekanbaru bersama daerah yang berada di sekitarnya, dalam hal ini pada wilayah Pekansikawan. Lebih kurang setahun yang lalu sudah melakukan penekenan kerja sama daerah. Tanpa melibatkan pemerintah provinsi belum menampakkan hasil. Maka sekitar dua bulan yang lalu sudah dilakukan juga penekenan kerja sama antara kabupaten/kota dalam lingkup Pekansikawan yang diinisiasi Kadin Riau bekerja sama Pemerintah Provinsi Riau.
Namun lagi-lagi belum nampak perkembangannya di lapangan. Maka ke depannya, perlu diwujudkan payung hukum kerja sama dalam konteks daerah provinsi, berupa Perda Pekansikawan Provinsi Riau. Sehingga peran dan fungsi pemerintah provinsi sebagai kordinator pembangunan dapat diwujudkan. Apalagi dalam hal pembangunan fisik di masing masing kabupaten/kota sebagai wadah penggelontoran APBD Provinsi Riau yang selalu berbuah silpa. Bahkan 2014 lalu 50 persen lebih. Ini suatu angka yang fantastis, seakan akan kita ”mempunyai duit banyak, tetapi tak pandai menggunakannya”, suatu kalimat miris dan memojokkan pemerintah provinsi Riau dengan segala problematikanya yang berkepanjangan.
Kajian Urgensi Perda
Definisi kerja sama seperti yang tertuang dalam Permendagri No: 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan menjelaskan kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antara kepala daerah yang dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan. Sedangkan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antara kepala daerah yang bertetangga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antara kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah/geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan. Demikian halnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 50/ 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah. Setelah berkembangnya berbagai bentukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Indonesia, disahkannya PP mengenai tatacara pelaksanaan kerja sama ini memang sangat dinantikan oleh daerah.
Dalam PP ini, yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.
Mengacu pada Undang undang Republik Indonesia No 12/ 2011, sebelum dibuatnya perda pada suatu daerah, maka perlu dikaji dahulu tentang kelayakan dan seberapa penting perda tersebut dibuat. Sebelum dibuat dan diundangkan maka perlu dibuat naskah akademik yang mendukung perlunya peraturan daerah tersebut, maka dari itu perlu ditinjau yang antara lain meliputi dasar filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik dan ekonomi serta kajian teknis kerjasama dan kajian pengembangan wilayah regionalnya.
Adapun maksud dan tujuan pembuatan perda tersebut adalah memberikan penguatan dasar untuk kerja sama Pekansikawan Provinsi Riau. Sebagai dasar pertimbangan hukum pembentukan kerja sama daerah Pekansikawan dan merumuskan sasaran utama diadakannya kerja sama antar masing masing daerah atau kota yang berdekatan. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam tata kelolah kerja sama masing masing pihak yang bekerja sama agar saling menguntungkan dan tidak saling membuntungkan.
Dengan terbentuknya Perda Pekansikawan, maka kerja sama yang selama ini vakum akan dapat diimplementasikan di dunia nyata. Sudah saatnya kita berkerja sama yang saling menguntungkan. Karena bagaimanapun masing masing kota dan daerah dalam wilayah Pekansikawan saling memerlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam ukuran ukuran economies of scale (skala ekonomi). Efektivitas dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah daerah. Adanya daerah yang surplus fasiltas/sumber daya di beberapa daerah yang berdekatan. Semoga dengan adanya Pekansikawan terwujudnya persekawanan dalam wilayah saling berbatasan.***
Mardianto Manan
Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR
Penyebab suatu kota tidak terkelola dengan baik, salah satunya adalah meningkatnya penduduk alami atau pun migrasi yang datang ke kota tersebut. Karena kota-kota secara penampilan fisiknya penghuninya tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi suatu kota, terjadi pembauran aktivitas dengan wilayah kabupaten kota yang berada sekitar kota tersebut. Sehingga terjadi perbedaan jumlah penduduk siang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk malam. Ini pertanda suatu kota tidak dapat dibatasi pelayanannya hanya sebatas wilayah administrasi kotanya saja.
Maka di sinilah diperlukan kerja sama yang terukur, mengikat antara satu dengan kota lainnya. Berkembangnya wacana kerja sama daerah di Provinsi Riau saat ini seperti kerja sama Kota Pekanbaru, Siak, Kampar serta Pelalawan (Pekansikawan). Masing masing daerah mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus diambil, ataupun diberikan dalam rangka menjalin kerja sama yang saling memerlukan dari masing masing pihak yang bekerja sama.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau 2014-2019 pada misi terakhir disebutkan, mewujudkan jalinan kerja sama masing masing daerah di Provinsi Riau, maka dengan tertuangnya peluang kerja sama antara daerah kabupaten/kota, maka sudah seharusnya perlu diwujudkan pola kerja sama daerah tersebut ke depan, sehingga keberadaan daerah/kota-kota yang berada dalam wilayah Provinsi Riau sudah sangat mendesak untuk dikembangkan.
Kota Pekanbaru bersama daerah yang berada di sekitarnya, dalam hal ini pada wilayah Pekansikawan. Lebih kurang setahun yang lalu sudah melakukan penekenan kerja sama daerah. Tanpa melibatkan pemerintah provinsi belum menampakkan hasil. Maka sekitar dua bulan yang lalu sudah dilakukan juga penekenan kerja sama antara kabupaten/kota dalam lingkup Pekansikawan yang diinisiasi Kadin Riau bekerja sama Pemerintah Provinsi Riau.
Namun lagi-lagi belum nampak perkembangannya di lapangan. Maka ke depannya, perlu diwujudkan payung hukum kerja sama dalam konteks daerah provinsi, berupa Perda Pekansikawan Provinsi Riau. Sehingga peran dan fungsi pemerintah provinsi sebagai kordinator pembangunan dapat diwujudkan. Apalagi dalam hal pembangunan fisik di masing masing kabupaten/kota sebagai wadah penggelontoran APBD Provinsi Riau yang selalu berbuah silpa. Bahkan 2014 lalu 50 persen lebih. Ini suatu angka yang fantastis, seakan akan kita ”mempunyai duit banyak, tetapi tak pandai menggunakannya”, suatu kalimat miris dan memojokkan pemerintah provinsi Riau dengan segala problematikanya yang berkepanjangan.
Kajian Urgensi Perda
Definisi kerja sama seperti yang tertuang dalam Permendagri No: 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan menjelaskan kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antara kepala daerah yang dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan. Sedangkan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antara kepala daerah yang bertetangga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antara kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah/geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan. Demikian halnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 50/ 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah. Setelah berkembangnya berbagai bentukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Indonesia, disahkannya PP mengenai tatacara pelaksanaan kerja sama ini memang sangat dinantikan oleh daerah.
Dalam PP ini, yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.
Mengacu pada Undang undang Republik Indonesia No 12/ 2011, sebelum dibuatnya perda pada suatu daerah, maka perlu dikaji dahulu tentang kelayakan dan seberapa penting perda tersebut dibuat. Sebelum dibuat dan diundangkan maka perlu dibuat naskah akademik yang mendukung perlunya peraturan daerah tersebut, maka dari itu perlu ditinjau yang antara lain meliputi dasar filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik dan ekonomi serta kajian teknis kerjasama dan kajian pengembangan wilayah regionalnya.
Adapun maksud dan tujuan pembuatan perda tersebut adalah memberikan penguatan dasar untuk kerja sama Pekansikawan Provinsi Riau. Sebagai dasar pertimbangan hukum pembentukan kerja sama daerah Pekansikawan dan merumuskan sasaran utama diadakannya kerja sama antar masing masing daerah atau kota yang berdekatan. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam tata kelolah kerja sama masing masing pihak yang bekerja sama agar saling menguntungkan dan tidak saling membuntungkan.
Dengan terbentuknya Perda Pekansikawan, maka kerja sama yang selama ini vakum akan dapat diimplementasikan di dunia nyata. Sudah saatnya kita berkerja sama yang saling menguntungkan. Karena bagaimanapun masing masing kota dan daerah dalam wilayah Pekansikawan saling memerlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam ukuran ukuran economies of scale (skala ekonomi). Efektivitas dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah daerah. Adanya daerah yang surplus fasiltas/sumber daya di beberapa daerah yang berdekatan. Semoga dengan adanya Pekansikawan terwujudnya persekawanan dalam wilayah saling berbatasan.***
Mardianto Manan
Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

