Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbedaan Tafsir LKPj

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Bulan-bulan ini berbagai kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia melakukan penyampaian dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2014. LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya LKPj tersebut akan dibahas oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Istilah LKPJ diperkenalkan pertama kali oleh undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya (UU No.32/2004). LKPJ merupakan metamorfosa dari pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dalam UU No.22/1999, atau dengan kalimat lain merupakan konsekuensi yuridis dari peralihan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi pemilihan oleh rakyat secara langsung. Tidak ada mekanisme menerima atau menolak terhadap LKPJ, LKPj tidak bisa dijadikan alat untuk memberhentikan kepala daerah.

Namun yang menarik berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa mekanisme berbeda yang dilakukan oleh berbagai DPRD di Indonesia dalam menindaklanjuti LKPj kepala daerah. Ada yang membahasnya di tingkat komisi atau gabungan komisi dengan mengundang satuan kerja dan perangkat daerah (SKPD) terkait, yang diawali dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi dan juga disertai dengan pandangan akhir fraksi-fraksi, layaknya pembuatan suatu peraturan daerah (perda). Sebagian DPRD lainnya menindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus), oleh pansus itulah pembahasan LKPj dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi terhadap pemerintah dalam bentuk keputusan DPRD yang akan disampaikan dalam paripurna istimewa. Selain itu ada pula yang menggunakan instrumen badan anggaran (banggar) untuk membahasnya, bahkan ada pula yang menggunakan badan musyawarah (bamus) DPRD.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, perbedaan tindak lanjut itu terjadi setidaknya disebabkan dua hal, pertama: perbedaan tafsir terhadap frasa “LKPJ dibahas oleh DPRD” yang terdapat dalam undang-undang pemerintahan daerah (sekarang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU No.23/2014).

Kedua: menyamakan LKPj dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), padahal secara yuridis formal maupun material masing-masing diatur dengan ketentuan yang berbeda. Waktu penyampaian dan mekanisme pembahasan bahkan keputusan yang diambil keduanya pun berbeda.

Sebagaimana disebutkan di atas, LKPj adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah informasi antara laporan dan kenyataan atau antara rencana/target dengan realisasi atas APBD.

Terkait perbedaan tafsir atas “LKPj dibahas oleh DPRD” dalam undang-undang pemerintahan daerah, sampai saat ini tidak ada aturan turunannya yang memberikan tafsir yang jelas atas frasa yang terdapat dalam UU No.32/2004 dan UU No.23/2014 tersebut. Namun, sungguhpun demikian, perbedaan tafsir itu bisa diminimalisir bila kita membaca secara seksama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. PP No.3/2007 merupakan aturan turunan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya (UU No.32/2004) dan masih berlaku hingga saat ini berdasarkan ketentuan peralihan undang-undang pemerintahan daerah yang baru (Pasal 408 UU No.23/2014).

Pada Pasal 23 ayat (2) PP No.3/2007 tersebut disebutkan bahwa LKPj dibahas secara internal oleh DPRD, itu artinya tidak perlu melibatkan pemerintah. Tafsir tidak melibatkan pemerintah itu akan semakin kuat bila kita ingat bahwa undang-undang pemerintahan daerah hanya memberi waktu 30 hari kepada DPRD untuk membahas sejak LKPj diterima. Penulis yakin tidak akan efektif waktu 30 hari sejak LKPj diterima untuk melakukan pembahasan bila melibatkan pihak eksekutif.

Secara filosofis dapat dimaknai dan dijelaskan dalam bahasa yang sederhana bahwa pembatasan waktu penyampaian LKPj tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir dan pembahasan oleh DPRD 30 hari sejak LKPJ diterima adalah ditujukan agar DPRD segera mengetahui secara lengkap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun sebelumnya, dan berdasarkan itu DPRD bisa segera melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (dalam bentuk keputusan DPRD) untuk perbaikan-perbaikan pada  tahun anggaran yang sedang berjalan.

Walaupun peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sanksi atas keterlambatan penyampaian dan pembahasan LKPj, namun secara moral dan etika pemerintahan itu jelas-jelas menyalahi. Keterlambatan penyampaian dan pembahasan LKPj akan berpotensi pada tidak adanya perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, bahkan bisa jadi akan lebih buruk daripada tahun anggaran sebelumnya.

Lalu, alat kelengkapan DPRD yang manakah yang tepat untuk melakukan pembahasan LKPj? Menurut penulis adalah melalui panitia khusus, tanpa diawali pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi, karena hal itu akan membuat waktu yang cukup terbatas itu tidak akan efektif.

Pendapat fraksi bisa disuarakan oleh anggotanya yang notabene tergabung dalam panitia khusus. Pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi secara formal hanya diperlukan dalam pembahasan ranperda yang notabene melibatkan pemerintah. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah Pansus LKPj mesti diisi oleh anggota-anggota DPRD yang paling berkompeten untuk itu, agar lahir rekomendasi-rekomendasi bernas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya. Kalau diperlukan pansus bisa melibatkan kelompok pakar atau tim ahli agar hasilnya lebih maksimal.

Terakhir, meskipun secara legal formal tidak ada perintah ataupun larangan penggunaan alat kelengkapan dewan tertentu dalam pembahasan LKPj kepala daerah, tetapi alangkah baiknya dipilih alat kelengkapan yang paling ideal untuk itu, yang paling efektif dan efisien tentunya agar pembahasan LKPJ kepala daerah oleh DPRD tidak hanya menjadi rutinitas seremonial tahunan belaka.***


Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer