Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polri di Bawah Kementerian?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
DARI sisi struktur ketatanegaraan, kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan sama sekali tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berbeda halnya dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Pasal 10 UUD 1945 menyebutkan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

Kendatipun kedudukan Polri tidak ditentukan di dalam UUD 1945 secara kelembagaan, Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 “meminta” pembentuk undang-undang (UU) untuk menindaklanjuti kedudukan Polri itu. Karenanya, dibentuklah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana UU ini menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”.

Mengenai kedudukan Polri langsung di bawah presiden ini, beberapa waktu belakangan ini, muncul lagi ke permukaan wacana perihal reformasi polri secara institusi. Wacana tersebut adalah penempatan Polri secara langsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak lagi langsung di bawah presiden. Wacana ini dimunculkan kembali oleh Menteri Pertahanan Kabinet Joko Widodo, Ryamizard Ryacudu beberapa waktu belakangan ini. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari itu, wacana untuk mereformasi Polri secara kelembagaan, perlu selalu diwacanakan. Sebab reformasi adalah perubahan tanpa akhir. Baik secara teoritis maupun secara hukum, reformasi lanjutan kedudukan Polri di bawah kementerian atau tetap dipertahankan di bawah presiden, punya landasan teoritis dan landasan konstitusional yang sama.

Secara teoritis, dalam pandangan Trias Politika, kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat UU (dalam peristilahan baru sering disebut rulemaking function). Kedua, kekuasan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan UU (dalam peristilahan baru sering disebut rule application function). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran UU (dalam peristilahan baru sering disebut rule adjucation function). (Miriam Budiardjo, 2008).

Berdasarkan doktrin Trias Politika di atas, presiden dan menteri adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Andaikata Polri ditempatkan di bawah kementerian, tetap saja Polri di bawah kekuasaan eksekutif.

Secara hukum, kedudukan Polri masuk ranah kebijakan terbuka pembentuk UU (open legal policy). Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, secara hukum tidak ada persoalan bilamana Polri ditempatkan di bawah kementerian atau tetap dipertahankan langsung di bawah presiden. Artinya sama-sama konstitusional.

Kendatipun secara teoritis dan hukum tidak ada persoalan, serta kedudukan Polri adalah open legal policy, maka wacana reformasi kedudukan Polri di bawah kementerian bukan berarti dapat diterima begitu saja.

Di Bawah Kementerian
Penempatan Polri di bawah kementerian terdapat beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, mengurangi beban presiden. Biarlah itu menjadi beban menteri sebagai pembantu presiden. Kedua, memudahkan pengontrolan anggaran. Ketiga, memudahkan penyelesaian konflik. Keempat, menyetarakan Polri dan TNI. Kendatipun dari satu sisi TNI di bawah Presiden. Namun di sisi lain TNI juga di bawah Menteri Pertahanan. Berbeda halnya dengan Polri. Di mana Polri secara menyeluruh langsung di bawah Presiden. Bilamana hal ini diterapkan, paling tidak bisa mengurangi kecemburuan TNI terhadap Polri.

Di Bawah Presiden
Penempatan Polri di bawah presiden juga punya alasan yang kuat. Pertama, presiden punya posisi lebih kuat dibandingkan dengan menteri. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Tentu saja dalam sistem ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Kedua, berpotensi menimbulkan resistensi dari Polri. Dalam pembuatan kebijakan tidak hanya persoalan deretan hukum semata. Oleh karena itu Friedman juga melihat bahwa hukum tidak hanya layak dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari kulturnya. Termasuk dalam hal ini kultur internal Polri. Sebab selama ini Polri cukup menikmati keistimewaan. Tentu saja hal ini mendapatkan resistensi secara internal bilamana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Untuk itu jauh lebih baik dengan menguatkan posisi Kompolnas dari pada menempatkan Polri di bawah kementerian.

Ketiga, Indonesia punya kemandirian dalam bernegara dan berhukum. Salah satu alasan penempatan Polri di bawah kementerian adalah hampir di seluruh dunia kepolisian di bawah kementerian.  Ini salah salah satu kelemahan bernegara dan berhukum di negeri ini. Acapkali merujuk praktik di negara lain. Padahal setiap negara punya kepribadian dan jiwa yang berbeda-beda. Oleh karenanya, terlepas lah negara lain menempatkan kepolisian di bawah kemeterian atau tidak, sebagai negara merdeka dan berdaulat, negeri ini mesti berani menentukan arah dan berani berdiri di atas kaki sendiri. Negara ini berhak menentukan kebijakan apa yang akan dan hendak diberlakukan.

Keempat, berpotensi melemahkan Polri. Andaikata Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal ini akan berpotensi kepada pelemahan terhadap institusi Polri. Sebab nantinya Polri akan sulit untuk menyelidiki kasus yang ada pada kementerian yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan presiden. Ketika ada kasus hukum ataupun moral yang dituduhkan kepada presiden, tidaklah mesti Polri yang menangani. DPR, MK, dan MPR bisa saja memprosesnya baik secara politik maupun hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama, kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah persoalan open legal policy. Artinya UUD 1945 menyerahkan itu sepenuhnya kepada DPR dan Presiden. UU Polri hari ini menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Karena kedudukan Polri merupakan persoalan open legal policy, secara konstitusional tidak ada persoalan bilamana Polri ditempatkan di bawah kementerian melalui revisi UU Polri.

Kedua, kendatipun merujuk UUD 1945 tidak ada persoalan, bukan berarti Polri kedudukan bisa ditempatkan di mana saja. Namun mestilah ditinjau terlebih dahulu sisi positif dan negatifnya atau hal-hal yang potensial lainnya yang membuat Polri tidak lebih baik. Ketiga, pertimbangan dengan penempatan Polri di bawah kementerian adalah mengurangi beban presiden,  memudahkan kendali anggaran,  memudahkan penyelesaian konflik, dan menyetarakan Polri dan TNI.

Keempat, pertimbangan penempatan Polri di bawah presiden adalah presiden punya posisi lebih kuat dibandingkan dengan menteri, berpotensi menimbulkan resistensi dari Polri, Indonesia punya kemandirian dalam bernegara dan berhukum, serta berpotensi melemahkan Polri.***


Wira Atma Hajri
Dosen Ilmu Hukum UIR

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer