Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
USAI sudah penantian seputar kepastian kelengkapan payung hukum pelaksanaan pemilihan bupati dan wali kota di sembilan kabupaten/kota di Riau. Yakni Kabupaten Inhu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Kota Dumai. Hal ini setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang disahkan dan diundangkan tertanggal 18 Maret 2015 dan tercatat dalam Lembaran Negara dengan nomor 57 Tahun 2015.
Tak hanya sampai di situ, episode ini berlanjut dengan terkendala banyaknya instrumen turunan yang juga harus menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut. Idealnya Instrumen turunan harus mampu menerjemahkan, mengakomodir dan mengatur isu strategis seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) demi terkelola dan tercapainya pilkada yang lebih berkualitas dan akuntabel. Oleh KPU sebelum terbitnya UU tersebut telah dimulai terlebih dahulu 10 Peraturan KPU berbentuk draf untuk dilakukan uji publik yaitu Peraturan KPU tentang tahapan, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, dana kampanye, kampanye, badan ad hoc, rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, dan norma, standar dan prosedur perlengkapan pilkada dan sudah secara estafet diundangkan Menkumham.
Tuntutan normatif dan legal formal dalam Peraturan KPU harus mampu dipahami utuh oleh perangkat penyelenggara di kabupaten/kota sampai jajaran terbawah dengan tidak menimbulkan penafsiran baru lainnya.Karena pada prinsipnya KPU tetaplah sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan jajarannya sebagaimana yang dimaksud pasal 10 A dalam UU ini. Artinya semua produk pengaturan KPU dalam pemilihan kepala daerah tersebut sudah tidak lagi menimbulkan kontroversial, kurang lengkap dan salah pengertian karena semua Peraturan KPU ending-nya harus dilengkapi dengan bahasa penetapan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU kabupaten/kota yang merupakan kewenangan KPU di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya.
Konsekuensinya setiap Peraturan KPU yang dibuat sebagai regulasi penopang tidak lagi menampilkan bahasa final sebagai eksekutor sebagaimana yang dipublis akan tetapi lebih menampilkan posisinya sebagai regulator mengingat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 5 khususnya tentang tahapan penyelenggaraan pada ayat 3 lebih spesifik memandatkan kepada KPU kabupaten/kota untuk mengelola beberapa tahapan dimaksud yang secara implisit mengharuskan adanya tindaklanjut, berita acara, tugas, wewenang lain yang harus dipahami serta penetapan yang berujung pada surat keputusan. Peraturan KPU untuk menyikapi UU ini tidaklah hanya berhenti sampai di situ karena masih banyak lagi kemungkinan peluang peraturan tersebut akan direvisi untuk menjawab dinamika yang terjadi di tingkat lokal dan diterbitkannya peraturan pendukung lainnya yang mengharuskan untuk segera disikapi bahkan antisipasi keluarnya surat edaran KPU pun bukan suatu yang imposible.
Kerancuan dan Pengawasan
Pasca-UU Nomor 8 Tahun 2015 banyak menimbulkan pekerjaan rumah (PR) bagi KPU kabupaten/kota untuk melakukan percepatan penguasaan regulasi yang mengharuskan menghasilkan produk keputusan di tingkat lokal. Semua keputusan yang dihasilkan harus jelas, dapat dipahami, tidak kontra produktif dan memuat kepastian hukum.
Seakan berkejaran dengan waktu secara step by step proses sosialisasi harus dilakukan, di sisi lain produk keputusan sesuai keperluan tahapan harus digulirkan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat bukan saja pelaksanaan UU, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang harus ditegakkan dalam proses pemilihannya oleh panitia pengawas pemilihan bupati/wali kota dan jajarannya namun tak kalah pentingnya adalah pengawasan semua bentuk keputusan yang ditetapkan KPU di daerah harus berbanding lurus dan terukur dari tata kelola penyelenggaraan dan pengawasannya.
Percepatan sebuah keputusan sebagai implementasi peraturan harus dipastikan sampai dan dipahami oleh lembaga ad hoc penyelenggara dan pengawas pemilihan tepat pada waktunya untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi multitafsir atau pemahaman yang inkonstitusional kemudian menciptakan keputusan yang berbeda pula. Menilik fenomena di beberapa pilkada provinsi dan kabupaten/kota sebelumnya masih mencatat perbedaan substansi padahal berasal dari sumber/acuan payung hukum yang sama, UU Nomor 32 Tahun 2004 berikut Peraturan KPU-nya. Hal ini menyadarkan kita bahwa semua instrumen yang diterbitkan KPU untuk menghadapi pemilihan bupati/wali kota khususnya di Riau sudah harus dipersiapkan secara baik dan tidak menimbulkan pemahaman yang rancu.
Artinya keputusan yang dibuat oleh KPU di daerah tidak lagi bertentangan, kurang lengkap, atau dinilai terkesan belum mengakomodir. Setidaknya keputusan harus memuat konsideran berupa payung hukum, pembahasan, rincian, penjelasan dan penegasan dari sebuah penetapan untuk tidak memberi celah/potensi polemik dan gugatan hukum bagi peserta pilkada yang akan bertarung. Semua itu kembali pada kesiapan sumber daya manusia di KPU daerah untuk menuangkannya dengan tuntutan selalu up date regulasi dan membangun koordinasi secara berjenjang untuk menghindari kebingungan dan benturan antar-lembaga ad hoc dari KPU dan Bawaslu. Perlu improvisasi dalam penetapan keputusan dengan memperhatikan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dan mengurangi penjadwalan tahapan. Langkah untuk menyusun draf dalam semua penetapan sudah harus sejak awal dilakukan KPU kabupaten/kota untuk menghindari pelaksanaan penetapan tahapan yang saling berkejaran.
Kampanye Legal dan Prosedural
Dari semua pelaksanaan tahapan pemilihan bupati/wali kota di Riau 2015, yang paling menjadi sorotan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tahapan kampanye. Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 telah memberi ruang sepenuhnya kepada KPU untuk mengelola semua metode kampanye.
Artinya pengaturan pengelolaan kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan dan terekam dalam catatan pengelolaan kegiatan kampanye. Dengan kata lain KPU harus berani mengatur dan mengklaim kampanye yang dilakukan di luar agenda KPU adalah kampanye ilegal dan dapat dibubarkan oleh panitia pengawas. Penegasan tersebut sebagaimana Pasal 13 tentang Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota ayat d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.
Pengelolaan kampanye yang tercatat, terkelola dan berjalan taat aturan kata kunci bagi KPU, Panwas, pasangan calon dan tim. Sebab beberapa metode kampanye jelas-jelas telah ditetapkan dibiayai oleh APBD yang diusulkan KPU kabupaten/kota sedangkan non penganggaran masuk dalam kategori pengaturan-pedoman. Harus ada aturan keputusan pedoman hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan kampanye yang bersinggungan dengan banyak institusi, contohnya kepolisian. Jajaran kepolisian menjadi tumpuan adanya jaminan keamanan setiap kampanye. Menjadi tidak mudah sebab prosedur tetap (protap) kegiatan yang mengundang keramaian dalam konteks pemilu/pilkada harus memiliki prosedur izin tertulis berupa STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan–Kampanye). KPU di daerah harus mampu menerjemahkan bahasa semua bentuk kegiatan lain yang dimaksud UU ini ke dalam sebuah keputusan karena “kegiatan lain” tersebut dikategorikan kampanye yang menjadi sorotan pengawasan karena masih masuk dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2015.
Kepastian Anggaran
Keraguan tentang dasar hukum penetapan anggaran bagi kabupaten/kota yang belum juga memasukkan anggaran dalam pos APBD-nya sudah tidak perlu menjadi keresahan lagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Semua keperluan pendanaan KPU kabupaten/kota langsung diusulkan oleh KPU yang bersangkutan dan bagi panwas yang belum terbentuk diusulkan oleh bawaslu provinsi yang bersangkutan. Persoalan anggaran yang telah diusulkan dalam Permendagri ini juga mendapat penjelasan penegasan bahwa bagi daerah yang harus menyesuaikan APBD disebabkan belum ditetapkannya APBD perubahan dapat ditempuh dengan merubah peraturan daerah yang dituangkan dalam penjabarannya. Perlu good will dari pemerintah kabupaten/kota agar segera menyikapinya untuk menjawab apakah pemilihan bupati dan wali kota 2015 harus dilaksanakan apa tidak?***
Edy Syarifuddin
Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Tak hanya sampai di situ, episode ini berlanjut dengan terkendala banyaknya instrumen turunan yang juga harus menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut. Idealnya Instrumen turunan harus mampu menerjemahkan, mengakomodir dan mengatur isu strategis seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) demi terkelola dan tercapainya pilkada yang lebih berkualitas dan akuntabel. Oleh KPU sebelum terbitnya UU tersebut telah dimulai terlebih dahulu 10 Peraturan KPU berbentuk draf untuk dilakukan uji publik yaitu Peraturan KPU tentang tahapan, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, dana kampanye, kampanye, badan ad hoc, rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, dan norma, standar dan prosedur perlengkapan pilkada dan sudah secara estafet diundangkan Menkumham.
Tuntutan normatif dan legal formal dalam Peraturan KPU harus mampu dipahami utuh oleh perangkat penyelenggara di kabupaten/kota sampai jajaran terbawah dengan tidak menimbulkan penafsiran baru lainnya.Karena pada prinsipnya KPU tetaplah sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan jajarannya sebagaimana yang dimaksud pasal 10 A dalam UU ini. Artinya semua produk pengaturan KPU dalam pemilihan kepala daerah tersebut sudah tidak lagi menimbulkan kontroversial, kurang lengkap dan salah pengertian karena semua Peraturan KPU ending-nya harus dilengkapi dengan bahasa penetapan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU kabupaten/kota yang merupakan kewenangan KPU di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya.
Konsekuensinya setiap Peraturan KPU yang dibuat sebagai regulasi penopang tidak lagi menampilkan bahasa final sebagai eksekutor sebagaimana yang dipublis akan tetapi lebih menampilkan posisinya sebagai regulator mengingat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 5 khususnya tentang tahapan penyelenggaraan pada ayat 3 lebih spesifik memandatkan kepada KPU kabupaten/kota untuk mengelola beberapa tahapan dimaksud yang secara implisit mengharuskan adanya tindaklanjut, berita acara, tugas, wewenang lain yang harus dipahami serta penetapan yang berujung pada surat keputusan. Peraturan KPU untuk menyikapi UU ini tidaklah hanya berhenti sampai di situ karena masih banyak lagi kemungkinan peluang peraturan tersebut akan direvisi untuk menjawab dinamika yang terjadi di tingkat lokal dan diterbitkannya peraturan pendukung lainnya yang mengharuskan untuk segera disikapi bahkan antisipasi keluarnya surat edaran KPU pun bukan suatu yang imposible.
Kerancuan dan Pengawasan
Pasca-UU Nomor 8 Tahun 2015 banyak menimbulkan pekerjaan rumah (PR) bagi KPU kabupaten/kota untuk melakukan percepatan penguasaan regulasi yang mengharuskan menghasilkan produk keputusan di tingkat lokal. Semua keputusan yang dihasilkan harus jelas, dapat dipahami, tidak kontra produktif dan memuat kepastian hukum.
Seakan berkejaran dengan waktu secara step by step proses sosialisasi harus dilakukan, di sisi lain produk keputusan sesuai keperluan tahapan harus digulirkan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat bukan saja pelaksanaan UU, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang harus ditegakkan dalam proses pemilihannya oleh panitia pengawas pemilihan bupati/wali kota dan jajarannya namun tak kalah pentingnya adalah pengawasan semua bentuk keputusan yang ditetapkan KPU di daerah harus berbanding lurus dan terukur dari tata kelola penyelenggaraan dan pengawasannya.
Percepatan sebuah keputusan sebagai implementasi peraturan harus dipastikan sampai dan dipahami oleh lembaga ad hoc penyelenggara dan pengawas pemilihan tepat pada waktunya untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi multitafsir atau pemahaman yang inkonstitusional kemudian menciptakan keputusan yang berbeda pula. Menilik fenomena di beberapa pilkada provinsi dan kabupaten/kota sebelumnya masih mencatat perbedaan substansi padahal berasal dari sumber/acuan payung hukum yang sama, UU Nomor 32 Tahun 2004 berikut Peraturan KPU-nya. Hal ini menyadarkan kita bahwa semua instrumen yang diterbitkan KPU untuk menghadapi pemilihan bupati/wali kota khususnya di Riau sudah harus dipersiapkan secara baik dan tidak menimbulkan pemahaman yang rancu.
Artinya keputusan yang dibuat oleh KPU di daerah tidak lagi bertentangan, kurang lengkap, atau dinilai terkesan belum mengakomodir. Setidaknya keputusan harus memuat konsideran berupa payung hukum, pembahasan, rincian, penjelasan dan penegasan dari sebuah penetapan untuk tidak memberi celah/potensi polemik dan gugatan hukum bagi peserta pilkada yang akan bertarung. Semua itu kembali pada kesiapan sumber daya manusia di KPU daerah untuk menuangkannya dengan tuntutan selalu up date regulasi dan membangun koordinasi secara berjenjang untuk menghindari kebingungan dan benturan antar-lembaga ad hoc dari KPU dan Bawaslu. Perlu improvisasi dalam penetapan keputusan dengan memperhatikan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dan mengurangi penjadwalan tahapan. Langkah untuk menyusun draf dalam semua penetapan sudah harus sejak awal dilakukan KPU kabupaten/kota untuk menghindari pelaksanaan penetapan tahapan yang saling berkejaran.
Kampanye Legal dan Prosedural
Dari semua pelaksanaan tahapan pemilihan bupati/wali kota di Riau 2015, yang paling menjadi sorotan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tahapan kampanye. Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 telah memberi ruang sepenuhnya kepada KPU untuk mengelola semua metode kampanye.
Artinya pengaturan pengelolaan kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan dan terekam dalam catatan pengelolaan kegiatan kampanye. Dengan kata lain KPU harus berani mengatur dan mengklaim kampanye yang dilakukan di luar agenda KPU adalah kampanye ilegal dan dapat dibubarkan oleh panitia pengawas. Penegasan tersebut sebagaimana Pasal 13 tentang Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota ayat d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.
Pengelolaan kampanye yang tercatat, terkelola dan berjalan taat aturan kata kunci bagi KPU, Panwas, pasangan calon dan tim. Sebab beberapa metode kampanye jelas-jelas telah ditetapkan dibiayai oleh APBD yang diusulkan KPU kabupaten/kota sedangkan non penganggaran masuk dalam kategori pengaturan-pedoman. Harus ada aturan keputusan pedoman hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan kampanye yang bersinggungan dengan banyak institusi, contohnya kepolisian. Jajaran kepolisian menjadi tumpuan adanya jaminan keamanan setiap kampanye. Menjadi tidak mudah sebab prosedur tetap (protap) kegiatan yang mengundang keramaian dalam konteks pemilu/pilkada harus memiliki prosedur izin tertulis berupa STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan–Kampanye). KPU di daerah harus mampu menerjemahkan bahasa semua bentuk kegiatan lain yang dimaksud UU ini ke dalam sebuah keputusan karena “kegiatan lain” tersebut dikategorikan kampanye yang menjadi sorotan pengawasan karena masih masuk dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2015.
Kepastian Anggaran
Keraguan tentang dasar hukum penetapan anggaran bagi kabupaten/kota yang belum juga memasukkan anggaran dalam pos APBD-nya sudah tidak perlu menjadi keresahan lagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Semua keperluan pendanaan KPU kabupaten/kota langsung diusulkan oleh KPU yang bersangkutan dan bagi panwas yang belum terbentuk diusulkan oleh bawaslu provinsi yang bersangkutan. Persoalan anggaran yang telah diusulkan dalam Permendagri ini juga mendapat penjelasan penegasan bahwa bagi daerah yang harus menyesuaikan APBD disebabkan belum ditetapkannya APBD perubahan dapat ditempuh dengan merubah peraturan daerah yang dituangkan dalam penjabarannya. Perlu good will dari pemerintah kabupaten/kota agar segera menyikapinya untuk menjawab apakah pemilihan bupati dan wali kota 2015 harus dilaksanakan apa tidak?***
Edy Syarifuddin
Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

