Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diperlukan Sense of Crisis Bersama

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KONDISI ekonomi Indonesia hari ini bisa dibilang sangat labil. Salah satu indikator yang paling jelas, adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sangat fluktuatif. Perkembangan terbaru, nilai tukar rupiah berada di angka Rp12.947 per dolar Amerika. Sewaktu-waktu angka ini bisa berubah drastis. Bahkan sepanjang April ini sempat menyentuh angka Rp13.000 per dolar Amerika.

Indikator lain, harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus saja membuat jantung rakyat berdegup tidak stabil. Karena sewaktu-waktu harga BBM ini bisa naik, tergantung juga kepada harga minyak mentah dunia. Walau harga minyak mentah dunia lebih rendah dari sebelum-sebelumnya, tetapi tetap saja BBM di negeri ini tidak turun-turun harganya. Apalagi kalau harga minyak mentah dunia naik, alamatlah harga BBM juga ikut melambung.

Itu pulalah yang membuat pemerintah meminta rakyat untuk mengencangkan ikat pinggang, karena kenaikan harga BBM, gas elpiji, hingga tarif listrik. Tujuannya tentu agar sense of crisis (rasa peka terhadap krisis yang terjadi) rakyat terhadap kondisi kekinian yang melanda negeri ini, bisa muncul. Dengan begitu tidak akan terjadi gejolak yang mengakibatkan semakin labilnya perekonomian negara.

Tapi anehnya, dalam situasi seperti sekarang, di mana rakyat sedang susah, justru pemerintah sendiri yang terkesan tidak memiliki sense of crisis tersebut. Alih-alih membatasi atau mengurangi belanja untuk kalangan pejabat/birokrat di tanah air, sebagai bentuk peduli terhadap kondisi ekonomi rakyat, tapi pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada pemborosan.

Seperti yang dirilis Sekretariat Kabinet, baru baru ini, informasi terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik  Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.  Aturan ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani 14 April 2015 lalu.
Hal penting dalam aturan itu, adalah adanya tambahan fasilitas mobil dinas untuk para menteri atau pejabat setingkat menteri. Jika selama ini menteri mendapat satu unit mobil sedan sebagai kendaraan dinas, sekarang menteri bisa mendapat dua mobil sekaligus.

Dalam lampiran peraturan tersebut, dijelaskan, bahwa standar tertinggi untuk kendaraan dinas menteri adalah satu mobil sedan berkapasitas mesin 3.500 cc dan satu unit  mobil sport utility vehicle (SUV) 3.500 cc. Harganya pun sangat fantantis, mencapai Rp2,2 miliar. Padahal, fasilitas mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon sebelumnya, itu harganya mencapai Rp 1,2 miliar.

Pertanyaannya, dalam kondisi sulit seperti sekarang, siapa sebenarnya yang tidak punya sense of crisis? Kalaulah aturan Menkeu ini dijalankan, bisa dipastikan simpati rakyat kepada pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan saat ini, pasti akan terus berkurang. Alhasil, pemerintah tanpa dukungan rakyat, kebijakan pemerintah yang tidak mendapat tempat di hati rakyat, seperti apa nanti kelanjutan roda pemerintahan di negeri ini.

Maka dari itu, semestinya perlu kesamaan rasa antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam artian, diperlukan sense of crisis bersama. Jangan hanya rakyat yang diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, pemerintah pun harus berpikir dan membuat kebijakan-kebijakan yang sama. Barulah, ketika rasa itu sejalan otomatis pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Bukankah salah satu tujuan pemerintahan itu menyejahterakan rakyat? Mari diluruskan lagi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer