Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
"Nanti ada sanksi bagi rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS," ujar Presiden Jokowi saat penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada buruh perkapalan di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Jakarta seperti yang ditulis koran ini, Rabu (29/4) .
Ancaman Presiden Jokowi ini harus dipahami sebagai pembelaan para masyarakat lemah yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai gambaran dari kondisi masyarakat saat ini, bahwa banyak masyarakat lemah yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga yang dilindungi negara secara hukum.
Selama ini, jauh sebelum presiden secara resmi memberikan komentar dan pembelaan pada pasien kurang mampu, sudah sangat banyak kejadian, bahwa kalangan akar rumput itu tidak mendapat perlakukan baik dari pihak rumah sakit. Rata-rata derita mereka tidak sampai terangkat ke permukaan.
Hal ini tentu sangat wajar, karena kondisi dan perhatian tidak berpihak kepada mereka. Tumbuhnya beberapa rumah sakit di negeri ini, tentu lebih banyak didorong oleh pertumbuhan ekonomi, yang membuka pasar untuk pasien ekonomi menengah ke atas.
Lalu, seperti apa baiknya, agar ancaman presiden ini sejalan dengan komitmen para pengelola rumah sakit di negeri ini agar memperhatikan para pasien sulit, yang selama ini sudah dipermudah oleh fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pemerintah.
Menyikapi hal itu, ada beberapa langkah yang patut direnungkan bersama, yaitu: Pertama, ancaman Presiden Jokowi ini sebaiknya langsung ditanggapi oleh menteri terkait bagaimana menjalankan kebijakan dengan perangkat yang mampu menjangkau sampai ke daerah-daerah. Sehingga ketika peristiwa penolakan itu terjadi, sanksi yang benar-benar dijalankan, sehingga menjadi pelajaran untuk berikutnya.
Kedua, pihak rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, seharusnya sudah langsung menjalankan perintah presiden itu, tanpa harus menunggu petunjuk teknis dan segala macamnya, yang bisa memperlambat, sementara pasien tiap hari tidak pernah berkurang dan terus bertambah.
Ketiga, bagi rumah sakit swasta, tentu dimintakan komitmen untuk mendukung pemerintah, dengan sistem subsidi silang, sehingga mereka menjalankan program ini bukan berarti merugikan pihak rumah sakit swasta, namun hanya mengurangi sedikit keuntungan.
Persoalan kesehatan warga ini memang harus menjadi sesuatu yang segara ditangani dan terus berbenah diri dalam pelayanan. Bukankah dengan sehatnya warga, negara akan kuat dan mampu menopang negara dalam mencapai kemajuan.
Namun demikian, masih sulit dibayangkan, ancaman presiden itu akan berjalanan hingga sampai ke daerah seperti air sungai mengalir. Untuk itu, kita berharap presiden dan jajarannya harus memperhatikan bahwa ancaman itu bukan sekadar bicara, tapi benar-benar dipastikan berjalan. Semoga.***
Ancaman Presiden Jokowi ini harus dipahami sebagai pembelaan para masyarakat lemah yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai gambaran dari kondisi masyarakat saat ini, bahwa banyak masyarakat lemah yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga yang dilindungi negara secara hukum.
Selama ini, jauh sebelum presiden secara resmi memberikan komentar dan pembelaan pada pasien kurang mampu, sudah sangat banyak kejadian, bahwa kalangan akar rumput itu tidak mendapat perlakukan baik dari pihak rumah sakit. Rata-rata derita mereka tidak sampai terangkat ke permukaan.
Hal ini tentu sangat wajar, karena kondisi dan perhatian tidak berpihak kepada mereka. Tumbuhnya beberapa rumah sakit di negeri ini, tentu lebih banyak didorong oleh pertumbuhan ekonomi, yang membuka pasar untuk pasien ekonomi menengah ke atas.
Lalu, seperti apa baiknya, agar ancaman presiden ini sejalan dengan komitmen para pengelola rumah sakit di negeri ini agar memperhatikan para pasien sulit, yang selama ini sudah dipermudah oleh fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pemerintah.
Menyikapi hal itu, ada beberapa langkah yang patut direnungkan bersama, yaitu: Pertama, ancaman Presiden Jokowi ini sebaiknya langsung ditanggapi oleh menteri terkait bagaimana menjalankan kebijakan dengan perangkat yang mampu menjangkau sampai ke daerah-daerah. Sehingga ketika peristiwa penolakan itu terjadi, sanksi yang benar-benar dijalankan, sehingga menjadi pelajaran untuk berikutnya.
Kedua, pihak rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, seharusnya sudah langsung menjalankan perintah presiden itu, tanpa harus menunggu petunjuk teknis dan segala macamnya, yang bisa memperlambat, sementara pasien tiap hari tidak pernah berkurang dan terus bertambah.
Ketiga, bagi rumah sakit swasta, tentu dimintakan komitmen untuk mendukung pemerintah, dengan sistem subsidi silang, sehingga mereka menjalankan program ini bukan berarti merugikan pihak rumah sakit swasta, namun hanya mengurangi sedikit keuntungan.
Persoalan kesehatan warga ini memang harus menjadi sesuatu yang segara ditangani dan terus berbenah diri dalam pelayanan. Bukankah dengan sehatnya warga, negara akan kuat dan mampu menopang negara dalam mencapai kemajuan.
Namun demikian, masih sulit dibayangkan, ancaman presiden itu akan berjalanan hingga sampai ke daerah seperti air sungai mengalir. Untuk itu, kita berharap presiden dan jajarannya harus memperhatikan bahwa ancaman itu bukan sekadar bicara, tapi benar-benar dipastikan berjalan. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

