Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jumat keramat yang selama ini disematkan untuk KPK, patut kiranya diberikan pula pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Adalah Jumat (24/4) lalu menjadi hari keramat dalam sejarah berokrasi Pemerintahan Provinsi Riau, karena untuk pertama kalinya Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman melantik 61 orang pejabat eselon II hasil assessment. Peristiwa yang sudah lama ditunggu, bukan hanya oleh para calon pejabat yang ikut dalam kompetisi terbuka yang disebut assessment akan tetapi seluruh masyarakat Riau juga turut menantinya.
Kenapa peristiwa itu menjadi keramat dan patut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Provinsi Riau. Bukan pada acara pelantikannya, akan tetapi adalah tersebab orang-orang yang dilantik menjadi pejabat eselon II tersebut. Berkaca pada pelantikan-pelantikan pejabat di era sebelumnya, orang-orang yang bakal duduk mengisi pos-pos bergengsi itu sudah dapat diterka oleh masyarakat bahkan sudah menjadi buah bibir di kedai-kedai kopi. Tapi, mereka yang dilantik kali ini beda, mereka adalah orang-orang terpilih bukan orang-orang yang dipilih.
Apa yang mendasari proses assessment ini adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan intansi pemerintah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang diperlukan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan secara terbuka.
Prinsip dasar dari UU ASN ini adalah pengembangan “sistem merit“ dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien dan melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Obyektif, adil dan transparan menjadi alasan kunci kenapa promosi terbuka pejabat struktural Eselon II, III dan IV perlu dilakukan di seluruh instansi pemerintah. Dengan jaminan obyektivitas, keadilan dan transparansi diharapkan mendapat pejabat yang profesional. Pejabat yang bekinerja tinggi, memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan uraian dan syarat jabatan yang tepat serta memiliki integritas yang jelas. Semua itu untuk menjawab stigma negatif masyarakat terhadap intansi pemerintah selama ini yaitu soal kinerja dan pelayanan publik yang buruk.
Masyarakat telah menjadi korban akibat pelayanan publik pemerintah yang tidak responsif, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Salah satu akar masalah kesemrawutan ini adalah sistem rekrutmen.
PNS dan promosi jabatan yang sarat nuansa KKN. Selama ini kita telah disuguhi oleh praktik-praktik rekrutmen yang walaupun terlihat legal tapi tertutup sehingga memberikan ruang masuknya campur tangan politik (termasuk money politics) dalam proses dan hasil rekrutmen itu. Apalagi di daerah-daerah seringkali terjadi pengangkatan dan penggeseran pejabat didasarkan pada utang budi politik setelah berlangsungnya pilkada.
Sudah menjadi rahasia umum terdapat begitu banyak situasi cukup menganggu yang berlangsung selama ini dalam hal rekrutmen pegawai dan atau pejabat. Dahulu sistem rekrutmen bersifat tertutup dan banyak yang didasarkan pada titipan dari pimpinan, yang penting calon tersebut memenuhi syarat administrasi. Dari segi kemampuan dan loyalitas mungkin tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang diusulkan itu tidak ada pembandingnya untuk diukur kualitas kemampuannya. Belum lagi dengan sistem promosi, di mana faktor like and dislike sangat berpengaruh.
Proses pengisian jabatan tinggi secara terbuka ini telah membuka tabir gelap prosedur pengangkatan pejabat negara di negeri ini. Walau pasti ada juga pihak yang merasa pahit. Seperti perumpamaan yang disampaikan Prof Eko Prasojo selaku WamenPAN-RB kala itu; “Ibarat menyuntikkan insulin ke dalam tubuh manusia yang tengah menjalani terapi pengobatan suatu penyakit, biasanya akan terjadi reaksi, seperti demam, gatal-gatal dan bahkan ada yang mengalami kebotakan. Dan reaksi itu wajar saja”
Ungkapan Stephen Parker di awal tulisan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan terobosan sebagus apapun yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berarti apa-apa jika pelaksanaan kebijakannya sendiri bermasalah. Hal inilah yang disadari betul oleh Arsyadjuliandi Rachman, walau hanya berstatus Plt Gubernur Provinsi Riau, beliau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin tidak akan dilakukan oleh gubernur sebenarnya. Mungkin inilah hikmah terbesar bagi perjalanan sejarah kepemimpinan di Provinsi Riau, setelah mengalami masa sulit dan terpuruk akibat tiga orang gubernur secara berurutan kacang tersangkut masalah hukum dengan KPK.
Momen pelantikan 61 pejabat eselon II ini, tentunya diharapkan menjadi titik balik kebangkitan birokrasi di negeri Lancang Kuning. Mereka yang terpilih adalah pejabat bermartabat, karena meraih amanah itu secara terbuka dan fair melalui assessment, dengan melewati proses seleksi tahap demi tahap hingga terpilih dari sekian banyak peserta yang ikut dalam kompetisi.
Masyarakat menunggu tekat mereka dalam mengimplementasikan program yang telah dipaparkan saat mengikuti assessment, langkah-langkah bahkan loncatan besar yang akan dilakukan akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebagai pejabat generasi pertama hasil dari assessment. Tentunya ini bukanlah perkara mudah, mengubah pola pikir dan pola kerja yang telah membudaya di intansi pemerintah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang setingkat eselon II saja. Dia harus didukung pula oleh pejabat yang berkualitas di bawahnya.
Untuk itu proses assessment promosi terbuka pejabat struktural ini tidak hanya terhenti pada di tingkat eselon II saja, akan tetapi juga harus diterapkan pada eselon III dan IV. Sehingga ada kesamaan perlakuan dalam setiap perngisian jabatan, agar tercipta kualitas yang seimbang antara bawahan dan atasan.
Pejabat bermartabat dan bawahan bermarwah. Apabila ini dapat terwujud, masyarakat akan bangga dengan aparatur pemerintah, kewibawaan pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Begitulah harapan masyarakat terhadap intansi pemerintah di Bumi Melayu ini, semoga harapan ini tidak seperti mengukir awan dan menggantang asap belaka, namun seperti mengukir di atas batu.***
Abdul Wahid
Ketua Umum DPW BKPRMI Riau
Kenapa peristiwa itu menjadi keramat dan patut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Provinsi Riau. Bukan pada acara pelantikannya, akan tetapi adalah tersebab orang-orang yang dilantik menjadi pejabat eselon II tersebut. Berkaca pada pelantikan-pelantikan pejabat di era sebelumnya, orang-orang yang bakal duduk mengisi pos-pos bergengsi itu sudah dapat diterka oleh masyarakat bahkan sudah menjadi buah bibir di kedai-kedai kopi. Tapi, mereka yang dilantik kali ini beda, mereka adalah orang-orang terpilih bukan orang-orang yang dipilih.
Apa yang mendasari proses assessment ini adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan intansi pemerintah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang diperlukan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan secara terbuka.
Prinsip dasar dari UU ASN ini adalah pengembangan “sistem merit“ dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien dan melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Obyektif, adil dan transparan menjadi alasan kunci kenapa promosi terbuka pejabat struktural Eselon II, III dan IV perlu dilakukan di seluruh instansi pemerintah. Dengan jaminan obyektivitas, keadilan dan transparansi diharapkan mendapat pejabat yang profesional. Pejabat yang bekinerja tinggi, memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan uraian dan syarat jabatan yang tepat serta memiliki integritas yang jelas. Semua itu untuk menjawab stigma negatif masyarakat terhadap intansi pemerintah selama ini yaitu soal kinerja dan pelayanan publik yang buruk.
Masyarakat telah menjadi korban akibat pelayanan publik pemerintah yang tidak responsif, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Salah satu akar masalah kesemrawutan ini adalah sistem rekrutmen.
PNS dan promosi jabatan yang sarat nuansa KKN. Selama ini kita telah disuguhi oleh praktik-praktik rekrutmen yang walaupun terlihat legal tapi tertutup sehingga memberikan ruang masuknya campur tangan politik (termasuk money politics) dalam proses dan hasil rekrutmen itu. Apalagi di daerah-daerah seringkali terjadi pengangkatan dan penggeseran pejabat didasarkan pada utang budi politik setelah berlangsungnya pilkada.
Sudah menjadi rahasia umum terdapat begitu banyak situasi cukup menganggu yang berlangsung selama ini dalam hal rekrutmen pegawai dan atau pejabat. Dahulu sistem rekrutmen bersifat tertutup dan banyak yang didasarkan pada titipan dari pimpinan, yang penting calon tersebut memenuhi syarat administrasi. Dari segi kemampuan dan loyalitas mungkin tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang diusulkan itu tidak ada pembandingnya untuk diukur kualitas kemampuannya. Belum lagi dengan sistem promosi, di mana faktor like and dislike sangat berpengaruh.
Proses pengisian jabatan tinggi secara terbuka ini telah membuka tabir gelap prosedur pengangkatan pejabat negara di negeri ini. Walau pasti ada juga pihak yang merasa pahit. Seperti perumpamaan yang disampaikan Prof Eko Prasojo selaku WamenPAN-RB kala itu; “Ibarat menyuntikkan insulin ke dalam tubuh manusia yang tengah menjalani terapi pengobatan suatu penyakit, biasanya akan terjadi reaksi, seperti demam, gatal-gatal dan bahkan ada yang mengalami kebotakan. Dan reaksi itu wajar saja”
Ungkapan Stephen Parker di awal tulisan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan terobosan sebagus apapun yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berarti apa-apa jika pelaksanaan kebijakannya sendiri bermasalah. Hal inilah yang disadari betul oleh Arsyadjuliandi Rachman, walau hanya berstatus Plt Gubernur Provinsi Riau, beliau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin tidak akan dilakukan oleh gubernur sebenarnya. Mungkin inilah hikmah terbesar bagi perjalanan sejarah kepemimpinan di Provinsi Riau, setelah mengalami masa sulit dan terpuruk akibat tiga orang gubernur secara berurutan kacang tersangkut masalah hukum dengan KPK.
Momen pelantikan 61 pejabat eselon II ini, tentunya diharapkan menjadi titik balik kebangkitan birokrasi di negeri Lancang Kuning. Mereka yang terpilih adalah pejabat bermartabat, karena meraih amanah itu secara terbuka dan fair melalui assessment, dengan melewati proses seleksi tahap demi tahap hingga terpilih dari sekian banyak peserta yang ikut dalam kompetisi.
Masyarakat menunggu tekat mereka dalam mengimplementasikan program yang telah dipaparkan saat mengikuti assessment, langkah-langkah bahkan loncatan besar yang akan dilakukan akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebagai pejabat generasi pertama hasil dari assessment. Tentunya ini bukanlah perkara mudah, mengubah pola pikir dan pola kerja yang telah membudaya di intansi pemerintah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang setingkat eselon II saja. Dia harus didukung pula oleh pejabat yang berkualitas di bawahnya.
Untuk itu proses assessment promosi terbuka pejabat struktural ini tidak hanya terhenti pada di tingkat eselon II saja, akan tetapi juga harus diterapkan pada eselon III dan IV. Sehingga ada kesamaan perlakuan dalam setiap perngisian jabatan, agar tercipta kualitas yang seimbang antara bawahan dan atasan.
Pejabat bermartabat dan bawahan bermarwah. Apabila ini dapat terwujud, masyarakat akan bangga dengan aparatur pemerintah, kewibawaan pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Begitulah harapan masyarakat terhadap intansi pemerintah di Bumi Melayu ini, semoga harapan ini tidak seperti mengukir awan dan menggantang asap belaka, namun seperti mengukir di atas batu.***
Abdul Wahid
Ketua Umum DPW BKPRMI Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

