Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika belum juga kunjung stabil. Kecenderungan yang terjadi, nilai dolar malah terus naik. Di mana nilai rupiah semakin anjlok (terbaru, Rp13.000 lebih per dolar Amerika). Padahal, batas waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sudah semakin dekat. Artinya, para Jamaah Calon Haji (JCH) perlu kepastian, berapa besaran pasti BPIH yang harus mereka lunasi.
Kondisi ini pulalah yang akhirnya membuat pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemanag) berkonsultasi ke DPR untuk mendapat kepastian. Dan, gayung pun bersambut. DPR RI lewat Komisi VIII sudah menetapkan besaran BPIH tahun ini sebesar 2.717 dolar Amerika per JCH. Tinggal menunggu Keppres (Keputusan Presiden), resmilah besaran BPIH tersebut.
Namun, sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, gejolak nilai tukar rupiah membuat DPR RI bersama pemerintah berketetapan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dibandrol Rp12.500 per dolar, khusus untuk pelunasan BPIH. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bersama DPR hanya menetapkan besaran BPIH dalam bentuk kurs dolar saja. Lalu, besaran rupiahnya akan mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat pelunasan dilakukan oleh masing-masing JCH.
Bila memang benar ketetapan ini yang akan dijalankan pada musim haji tahun ini, artinya akan ada subsidi pemerintah kepada seluruh JCH reguler yang akan melunasi BPIH, jika pada saat pelunasan BPIH nanti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di atas angka Rp12.500 per dolar.
Melihat tren saat ini, seperti gambaran di atas, misalkan saja kurs dolar Amerika Rp13.000 per dolar, tentu pemerintah akan mensubsidi BPIH sebesar Rp500 per JCH. Dan, untuk antisipasi persoalan ini pemerintah ternyata juga sudah menyiapkan dana darurat (save guarding) sebesar Rp100 miliar. Tentu saja ini angka yang cukup fantastis untuk subsidi BPIH. Di mana asumsi selama ini, bahwa orang yang berangkat haji itu adalah orang-orang yang mampu seperti disyariatkan agama.
Bila dikalkulasikan lagi secara lebih cermat, sebenarnya subsidi atau dana darurat yang harus disiapkan pemerintah buat seluruh JCH di Indonesia tahun ini, jauh lebih besar dari dana cadangan yang sudah disiapkan. Kok bisa begitu?
Ilustrasi hitungannya begini; tahun ini, jumlah kuota JCH seluruh Indonesia sebanyak 168.800 orang. Besaran BPIH dalam bentuk kurs dolar Amerika yang ditetapkan, yaitu 2.717 dolar Amerika per JCH. Bila subsidi yang diberikan pemerintah Rp500 per JCH (untuk kurs Rp13.000 per dolar Amerika), berarti sekitar Rp1,3 juta lebih (Rp1.358.500) yang perlu disubsidi pemerintah per JCH. Bila Rp1.358.500 itu dikalikan dengan jumlah JCH se-Indonesia, sesuai kuota, maka total subsidi itu akan menjadi Rp229 miliar lebih (Rp229.314.800.000). Itu artinya, dari dana darurat yang disiapkan, pemerintah masih kekurangan sekitar Rp129 miliar lebih.
Belum lagi akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Semisal, apakah nanti subsidi ini tidak akan ada persoalan di belakang hari? Lalu, apakah nanti tidak jadi pertanyaan di masyarakat, kenapa kenapa justru JCH yang disubsidi oleh pemerintah? Dan, pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin menyudutkan Kemenag dan DPR.
Maka dari itu, sebelum Presiden mengeluarkan Keppres tentang BPIH tahun ini, sebaiknya Kemenag dan DPR kembali mengkaji rencana kebijakan tersebut. Sebab, pertanyaan lainnya yang bakal muncul nanti, bisa saja seperti ini, ‘’subsidi BPIH, apa mungkin?’’ Semoga kita tidak salah langkah.***
Kondisi ini pulalah yang akhirnya membuat pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemanag) berkonsultasi ke DPR untuk mendapat kepastian. Dan, gayung pun bersambut. DPR RI lewat Komisi VIII sudah menetapkan besaran BPIH tahun ini sebesar 2.717 dolar Amerika per JCH. Tinggal menunggu Keppres (Keputusan Presiden), resmilah besaran BPIH tersebut.
Namun, sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, gejolak nilai tukar rupiah membuat DPR RI bersama pemerintah berketetapan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dibandrol Rp12.500 per dolar, khusus untuk pelunasan BPIH. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bersama DPR hanya menetapkan besaran BPIH dalam bentuk kurs dolar saja. Lalu, besaran rupiahnya akan mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat pelunasan dilakukan oleh masing-masing JCH.
Bila memang benar ketetapan ini yang akan dijalankan pada musim haji tahun ini, artinya akan ada subsidi pemerintah kepada seluruh JCH reguler yang akan melunasi BPIH, jika pada saat pelunasan BPIH nanti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di atas angka Rp12.500 per dolar.
Melihat tren saat ini, seperti gambaran di atas, misalkan saja kurs dolar Amerika Rp13.000 per dolar, tentu pemerintah akan mensubsidi BPIH sebesar Rp500 per JCH. Dan, untuk antisipasi persoalan ini pemerintah ternyata juga sudah menyiapkan dana darurat (save guarding) sebesar Rp100 miliar. Tentu saja ini angka yang cukup fantastis untuk subsidi BPIH. Di mana asumsi selama ini, bahwa orang yang berangkat haji itu adalah orang-orang yang mampu seperti disyariatkan agama.
Bila dikalkulasikan lagi secara lebih cermat, sebenarnya subsidi atau dana darurat yang harus disiapkan pemerintah buat seluruh JCH di Indonesia tahun ini, jauh lebih besar dari dana cadangan yang sudah disiapkan. Kok bisa begitu?
Ilustrasi hitungannya begini; tahun ini, jumlah kuota JCH seluruh Indonesia sebanyak 168.800 orang. Besaran BPIH dalam bentuk kurs dolar Amerika yang ditetapkan, yaitu 2.717 dolar Amerika per JCH. Bila subsidi yang diberikan pemerintah Rp500 per JCH (untuk kurs Rp13.000 per dolar Amerika), berarti sekitar Rp1,3 juta lebih (Rp1.358.500) yang perlu disubsidi pemerintah per JCH. Bila Rp1.358.500 itu dikalikan dengan jumlah JCH se-Indonesia, sesuai kuota, maka total subsidi itu akan menjadi Rp229 miliar lebih (Rp229.314.800.000). Itu artinya, dari dana darurat yang disiapkan, pemerintah masih kekurangan sekitar Rp129 miliar lebih.
Belum lagi akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Semisal, apakah nanti subsidi ini tidak akan ada persoalan di belakang hari? Lalu, apakah nanti tidak jadi pertanyaan di masyarakat, kenapa kenapa justru JCH yang disubsidi oleh pemerintah? Dan, pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin menyudutkan Kemenag dan DPR.
Maka dari itu, sebelum Presiden mengeluarkan Keppres tentang BPIH tahun ini, sebaiknya Kemenag dan DPR kembali mengkaji rencana kebijakan tersebut. Sebab, pertanyaan lainnya yang bakal muncul nanti, bisa saja seperti ini, ‘’subsidi BPIH, apa mungkin?’’ Semoga kita tidak salah langkah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

