Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
MARAKNYA berita porstitusi online yang menyeret perempuan bernama Tata Chubby beberapa waktu yang lalu menggelitik penulis untuk mengulas tentang perempuan dan pernikahan dini. Di beberapa media disebutkan, Tata Chubby yang meninggal karena dibunuh oleh pengguna jasanya adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 26 tahun dan mempunyai anak berusia sekitar 10 tahun. Ini berarti Tata Chubby telah menikah di usia sekitar kurang dari 16 tahun. Menurut berita Tata Chubby juga telah bercerai. Pernikahan Tata Chubby yang menikah di usia di bawah 16 tahun tentunya bisa dikategorikan sebagai sebuah pernikahan dini.
Tata Chubby mungkin hanyalah salah dari sekian banyak perempuan Indonesia yang mengalami pernikahan dini. Berdasarkan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (PSGS) Universitas Indonesia tercatat negara Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dalam hal jumlah pernikahan dini bagi perempuan. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun, 2 jutanya telah menikah. Diprediksikan apa bila situasi yang meresahkan ini tidak diintervensi dengan benar maka pada 2030 akan ada sekitar 3 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun yang mengalami pernikahan dini.
Pernikahan dini bagi perempuan ini tentunya sangat memprihatinkan terutama bagi perempuan itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa perempuan dirugikan dalam hal kasus pernikahan dini ini. Alasan yang paling kuat adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini lebih memberatkan pada pihak perempuan itu sendiri. Pertama, seorang perempuan yang menikah di usia dini ketika alat-alat reproduksi belum sepenuhnya berkembang secara sempurna maka seorang perempuan terebut berdasarkan penelitian lebih rentan terkena atau berpotensi terkena kanker serviks.
Kedua, seorang perempuan yang menikah di usia remaja memiliki peluang untuk hamil dan melahirkan anak dengan jumlah yang banyak selama rentang usia reproduksinya ( rata-rata sampai 49 tahun). Hal ini dengan sendirinya juga akan berisiko terhadap angka kematian ibu yang lebih tinggi.
Ketiga, kehamilan dan persalinan di usia di bawah 20 tahun tentunya juga akan beresiko yang lebih tinggi terhadap kematian bukan hanya kepada ibunya namun juga anak yang akan dilahirkannya dibandingkan bagi seorang perempuan yang hamil dan melakukan persalinan di usia di atas 20 tahun.
Keempat, pernikahan dini juga akan menghambat perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan khususnya perempuan akan menurun jika masalah pernikahan dini ini semakin hari semakin meningkat. Ini bisa dipahami karena kebanyakan seorang remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini biasanya tidak melanjutkan sekolahnya. Dengan gagalnya perempuan yang melakukan pernikahan dini tidak melanjutkan sekolah maka negara akan di hadapkan dengan persoalan penduduk berusia potensial namun tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai karena terputusnya jenjang pendidikan yang seharusnya bisa ditempuh seandainya tidak melakukan pernikahan dini.
Kelima, pernikahan dini juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Yayasan Perempuan Indonesia menemukan bahwa 50 persen pernikahan dini berujung pada perceraian setelah satu tahun menikah. Hal ini tentunya dikarenakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini belum siap secara fisik, psikis dan juga ekonomi untuk membangun rumah tangga. Jika perceraian terjadi tentunya hal ini akan merugikan bagi perempuan dan juga anaknya yang berpotensi besar untuk terlantar secara sosial dan juga ekonomi lalu menciptakan mata rantai kemiskinan yang mungkin sama seperti yang dialami Tata Chubby dalam kasus di atas.
Tentunya kita semua ingin agar pernikahan dini yang merugikan bagi kaum perempuan itu bisa ditekan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar pernikahan dini jumlahnya tidak meningkat. Pertama, pemerintah harus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja Indonesia tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan dini ini. Dengan diadakannya sosialisasi terus-menerus melalui berbagai jalur seperti sekolah dan media diharapkan remaja semakin sadar terhadap dampak pernikahan dini dan tidak akan melakukan pernikahan dini sebelum matang secara usia, psikis, fisik dan ekonomi.
Kedua, perlunya ada konseling bagi remaja yang hendak melakukan pernikahan dini. Konseling bisa dilakukan oleh tokoh agama, psikolog dan juga orang yang ahli kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Dengan konseling ini diharapkan remaja benar-benar tahu tentang faktor risiko melakukan pernikahan dini.
Ketiga, sering kali pernikahan dini bagi perempuan disebabkan oleh faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan seorang keluarga tidak mampu membiayai anak perempuannya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya memilih untuk mengawinkan anaknya sedini mungkin. Untuk hal-hal seperti ini pemerintah harus mampu memberikan solusi, jika toh benar pendididikan gratis lalu bagaimana dengan seragam, buku dan ongkos ke sekolah? Tentunya itu semua tak gratis, persoalan-persoalan seperti ini memerlukan sebuah solusi yang strategis agar remaja-remaja perempuan dari keluarga kurang mampu bisa melanjutkan ke jenjang yang pendidikan lebih tinggi dan terbebas dari pernikahan dini.
Keempat, perlu dipikirkan kembali kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai usia perkawinan yang membolehkan seorang perempuan menikah di usia 16 tahun dan juga laki-laki berusia 19 tahun. Tak ada salahnya jika hal tersebut dikaji kembali demi masa depan keluarga Indonesia yang lebih cerdas, kreatif dan jauh lebih sejahtera. Semoga pernikahan dini yang berdampak negatif bagi perempuan pelan namun pasti pada tahun-tahun mendatang dapat dikurangi.***
Supriyadi
PNS di BKKBN Provinsi Riau
Tata Chubby mungkin hanyalah salah dari sekian banyak perempuan Indonesia yang mengalami pernikahan dini. Berdasarkan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (PSGS) Universitas Indonesia tercatat negara Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dalam hal jumlah pernikahan dini bagi perempuan. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun, 2 jutanya telah menikah. Diprediksikan apa bila situasi yang meresahkan ini tidak diintervensi dengan benar maka pada 2030 akan ada sekitar 3 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun yang mengalami pernikahan dini.
Pernikahan dini bagi perempuan ini tentunya sangat memprihatinkan terutama bagi perempuan itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa perempuan dirugikan dalam hal kasus pernikahan dini ini. Alasan yang paling kuat adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini lebih memberatkan pada pihak perempuan itu sendiri. Pertama, seorang perempuan yang menikah di usia dini ketika alat-alat reproduksi belum sepenuhnya berkembang secara sempurna maka seorang perempuan terebut berdasarkan penelitian lebih rentan terkena atau berpotensi terkena kanker serviks.
Kedua, seorang perempuan yang menikah di usia remaja memiliki peluang untuk hamil dan melahirkan anak dengan jumlah yang banyak selama rentang usia reproduksinya ( rata-rata sampai 49 tahun). Hal ini dengan sendirinya juga akan berisiko terhadap angka kematian ibu yang lebih tinggi.
Ketiga, kehamilan dan persalinan di usia di bawah 20 tahun tentunya juga akan beresiko yang lebih tinggi terhadap kematian bukan hanya kepada ibunya namun juga anak yang akan dilahirkannya dibandingkan bagi seorang perempuan yang hamil dan melakukan persalinan di usia di atas 20 tahun.
Keempat, pernikahan dini juga akan menghambat perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan khususnya perempuan akan menurun jika masalah pernikahan dini ini semakin hari semakin meningkat. Ini bisa dipahami karena kebanyakan seorang remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini biasanya tidak melanjutkan sekolahnya. Dengan gagalnya perempuan yang melakukan pernikahan dini tidak melanjutkan sekolah maka negara akan di hadapkan dengan persoalan penduduk berusia potensial namun tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai karena terputusnya jenjang pendidikan yang seharusnya bisa ditempuh seandainya tidak melakukan pernikahan dini.
Kelima, pernikahan dini juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Yayasan Perempuan Indonesia menemukan bahwa 50 persen pernikahan dini berujung pada perceraian setelah satu tahun menikah. Hal ini tentunya dikarenakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini belum siap secara fisik, psikis dan juga ekonomi untuk membangun rumah tangga. Jika perceraian terjadi tentunya hal ini akan merugikan bagi perempuan dan juga anaknya yang berpotensi besar untuk terlantar secara sosial dan juga ekonomi lalu menciptakan mata rantai kemiskinan yang mungkin sama seperti yang dialami Tata Chubby dalam kasus di atas.
Tentunya kita semua ingin agar pernikahan dini yang merugikan bagi kaum perempuan itu bisa ditekan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar pernikahan dini jumlahnya tidak meningkat. Pertama, pemerintah harus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja Indonesia tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan dini ini. Dengan diadakannya sosialisasi terus-menerus melalui berbagai jalur seperti sekolah dan media diharapkan remaja semakin sadar terhadap dampak pernikahan dini dan tidak akan melakukan pernikahan dini sebelum matang secara usia, psikis, fisik dan ekonomi.
Kedua, perlunya ada konseling bagi remaja yang hendak melakukan pernikahan dini. Konseling bisa dilakukan oleh tokoh agama, psikolog dan juga orang yang ahli kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Dengan konseling ini diharapkan remaja benar-benar tahu tentang faktor risiko melakukan pernikahan dini.
Ketiga, sering kali pernikahan dini bagi perempuan disebabkan oleh faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan seorang keluarga tidak mampu membiayai anak perempuannya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya memilih untuk mengawinkan anaknya sedini mungkin. Untuk hal-hal seperti ini pemerintah harus mampu memberikan solusi, jika toh benar pendididikan gratis lalu bagaimana dengan seragam, buku dan ongkos ke sekolah? Tentunya itu semua tak gratis, persoalan-persoalan seperti ini memerlukan sebuah solusi yang strategis agar remaja-remaja perempuan dari keluarga kurang mampu bisa melanjutkan ke jenjang yang pendidikan lebih tinggi dan terbebas dari pernikahan dini.
Keempat, perlu dipikirkan kembali kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai usia perkawinan yang membolehkan seorang perempuan menikah di usia 16 tahun dan juga laki-laki berusia 19 tahun. Tak ada salahnya jika hal tersebut dikaji kembali demi masa depan keluarga Indonesia yang lebih cerdas, kreatif dan jauh lebih sejahtera. Semoga pernikahan dini yang berdampak negatif bagi perempuan pelan namun pasti pada tahun-tahun mendatang dapat dikurangi.***
Supriyadi
PNS di BKKBN Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

