Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SETIAP Mei, ada beberapa makna yang harus menjadi bahan pemikiran bagi seluruh anak bangsa negeri ini. Bukan hanya momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Namun isi dari momentum tersebut yang seakan lepas dari perhatian. Akibatnya, peringatan hari besar nasional yang diperingati setiap Mei masih sebatas peringatan seremonial. Padahal, peringatan tersebut perlu ditingkatkan pada pemaknaan secara substansial dalam bentuk aksi nyata. Jika tidak dipahami secara benar, maka peringatan tersebut akan kehilangan esensinya.
Jika ditelaah secara seksama, kedua peringatan nasional yang ada di bulan Iei memiliki keterkaitan yang berkelindan dan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Sebab, pendidikan yang berkualitas akan menjadi prasyarat utama kebangkitan bangsa ini. Sedangkan, bangkitnya bangsa ini dari keterpurukan berbagai dimensi hanya akan terjawab tatkala pendidikan yang dilaksanakan berjalan secara ideal. Sebaliknya, bila pendidikan berjalan secara tidak ideal dan ditangani secara profesional, maka kebangkitan bangsa tidak akan pernah terwujud, bahkan akan mengalami kemunduran yang signifikan.
Demikian berkelindannya makna peringatan yang termaktub pada setiap Mei bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, sudah saatnya makna peringatan tersebut dipahami secara bijak guna memperoleh makna yang hakiki. Penataan pendidikan perlu menjadi prioritas utama agar bangsa ini “bangkit” dengan wajahnya yang berkualitas dan menjadi negara maju di segala bidang, tanpa kehilangan identitas ke-Indonesiaannya.
Ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan bagi menata pendidikan yang berkualitas. Pertama, meletakkan profesionalitas dan kualitas yang berangkat pada moral religius sebagai acuan pelaksanaan pendidikan. Aspek profesionalitas dan kualitas yang bermoral bukan hanya dituntut kepada pendidik, akan tetapi juga kepada pimpinan lembaga dan penentu kebijakan pendidikan. Pendidik bukan hanya dituntut untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pendidik, akan tetapi memiliki moral dan rasa malu. Dengan profesionalitas yang dimilikinya, seorang pendidik bagaikan seorang dokter spesialis yang hanya akan “mengobati dan memberikan resep ilmu” sesuai keahliannya. Ia akan malu bila mengajar di luar bidang keahliannya. Sebab, jika tetap dilakukannya juga, apa bedanya seorang pendidik dengan seorang “dukun” kampung yang mampu mengobati semua jenis penyakit atau “buruh kasar” yang tak pernah memilih apa yang akan diangkatnya asal ada uang yang menjadi target utama.
Tatkala seorang pendidik sudah kehilangan dimensi profesionalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan, maka kualitas akan tercampakkan dalam sebuah kamus jalanan belaka. Terkecuali tatkala zaman dahulu sosok pendidik masih memiliki kemampuan general, sehingga seluruh disiplin ilmu “terpaksa” harus dilaksanakan. Sementara di era modern yang mengedepankan profesionalitas dan kualitas justru seperti bagai era purbakala. Kondisi ini sangat ditentukan oleh sosok pimpinan lembaga pendidikan. Bila ia mendiamkan fenomena “tidak dewasa” ini berkelanjutan, maka berarti sosoknya tak layak menjadi pimpinan, sebab tidak mengedepankan kualitas sebagai standar utamanya. Bila kondisi ini sulit dielakkan, maka penentu kebijakan seyogyanya bijak dalam mengevaluasi dan melihat fenomena pelaksanaan pendidikan, sembari mengambil kebijakan konkrit yang tidak merugikan masa depan anak bangsa. Atau mungkin penentu kebijakan berada pada posisi yang ideal, namun tak mampu dipahami dan diterjemahkan pada tataran operasional. Pendidikan akan mengalami kegagalan untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukannya. Kondisi akan semakin parah tatkala kesemua pihak tidak berada pada syarat ideal, sehingga eksisensi lembaga pendidikan akan semakin memilukan.
Kedua, kurikulum yang ditawarkan perlu menjadi arah bagi peningkatan kualitas, bukan semata hanya pemenuhan syarat belaka. Kurikulum yang diterapkan harus memenuhi persyaratan prinsip-prinsip kurikulum, bukan malah mengangkangi prinsip-prinsip yang ada, seperti prinsip kontinuitas, fleksibelitas, efisensi, efektifitas, budaya, agama, dan psikologis. Untuk itu, penyusunan kurikulum perlu melibatkan mereka yang mengerti, bukan mereka yang sekadar bisa menyusun. Meski posisi kurikulum memegang peranan yang penting, namun kurang mendapat perhatian yang serius. Sebab, melalui susunan kurikulum arah pengajaran dan penyusunan buku ajar akan dibuat. Jika kurikulum mengalami kekeliruan, maka proses pengajaran dan buku ajar akan keliru pula. Satu contoh sederhana buku sains untuk kelas VI SD yang mengacu pada kurikulum 2006 yang di antara materinya adalah tentang proses pembuahan pada manusia. Materinya jelas bertentangan dengan prinsip psikologis, namun sayang kurang mendapat perhatian.
Ketiga, lembaga pendidikan harus berada pada posisi yang netral, tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik sesaat. Pengelolaan pendidikan bukan kerajaan yang diwariskan dengan menggunakan sistem monarki. Lembaga pendidikan merupakan miliki bersama yang patut dikelola dengan berlandaskan asas kebersamaan. Bila lembaga pendidikan mampu menjadi wadah berkumpulnya insan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas, maka lembaga pendidikan akan menjadi media ampuh bagi mencetak generasi yang berkualitas, sekaligus acuan bagi lembaga lain dalam melakukan pengelolaan yang bermutu. Keempat, orientasi dan standarisasi kualitas nasional yang diamanatkan melalui UN ternyata tidak diiringi oleh kebijakan dan fasilitas yang sama. Akibatnya, standar UN hanya sebatas standar yang “memaksa” dengan ketersediaan SDM pendidik dan prasarana pendidikan yang berbeda jauh.
Kelima, orientasi ijazah sebagai tujuan utama telah menggantikan orientasi ilmu yang seyogyanya menjadi acual ideal. Kondisi ini seyogyanya dibangun pada kepribadian peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat agar menggapai orientasi ideal guna menjadi generasi yang berkualitas. Tatkala kualitas kepribadian generasi yang dilandasi moral religius, maka akan mampu melahirkan lembaga pendidikan sebagai “mesin” terlahirnya generasi yang akan membangkitkan kualitas bangsa Indonesia, terutama di tengah-tengah persaingan pasar bebas yang tak bisa terbendung lagi.
Semoga dengan bangunan pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas, bangsa ini akan mampu memaknai Hari Pendidikan Nasional secara benar guna secara lantang meneriakkan dirinya sebagai generasi pemegang estafet Hari Kebangkitan Nasional yang diamanatkan padanya. Bila tidak, maka substansi peringatan di Mei yang dirayakan setiap tahun akan kehilangan elan vitalnya.Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Samsul Nizar
Guru Besar FTK UIN Suska Riau dan Ketua STAIN Bengkalis
Jika ditelaah secara seksama, kedua peringatan nasional yang ada di bulan Iei memiliki keterkaitan yang berkelindan dan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Sebab, pendidikan yang berkualitas akan menjadi prasyarat utama kebangkitan bangsa ini. Sedangkan, bangkitnya bangsa ini dari keterpurukan berbagai dimensi hanya akan terjawab tatkala pendidikan yang dilaksanakan berjalan secara ideal. Sebaliknya, bila pendidikan berjalan secara tidak ideal dan ditangani secara profesional, maka kebangkitan bangsa tidak akan pernah terwujud, bahkan akan mengalami kemunduran yang signifikan.
Demikian berkelindannya makna peringatan yang termaktub pada setiap Mei bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, sudah saatnya makna peringatan tersebut dipahami secara bijak guna memperoleh makna yang hakiki. Penataan pendidikan perlu menjadi prioritas utama agar bangsa ini “bangkit” dengan wajahnya yang berkualitas dan menjadi negara maju di segala bidang, tanpa kehilangan identitas ke-Indonesiaannya.
Ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan bagi menata pendidikan yang berkualitas. Pertama, meletakkan profesionalitas dan kualitas yang berangkat pada moral religius sebagai acuan pelaksanaan pendidikan. Aspek profesionalitas dan kualitas yang bermoral bukan hanya dituntut kepada pendidik, akan tetapi juga kepada pimpinan lembaga dan penentu kebijakan pendidikan. Pendidik bukan hanya dituntut untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pendidik, akan tetapi memiliki moral dan rasa malu. Dengan profesionalitas yang dimilikinya, seorang pendidik bagaikan seorang dokter spesialis yang hanya akan “mengobati dan memberikan resep ilmu” sesuai keahliannya. Ia akan malu bila mengajar di luar bidang keahliannya. Sebab, jika tetap dilakukannya juga, apa bedanya seorang pendidik dengan seorang “dukun” kampung yang mampu mengobati semua jenis penyakit atau “buruh kasar” yang tak pernah memilih apa yang akan diangkatnya asal ada uang yang menjadi target utama.
Tatkala seorang pendidik sudah kehilangan dimensi profesionalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan, maka kualitas akan tercampakkan dalam sebuah kamus jalanan belaka. Terkecuali tatkala zaman dahulu sosok pendidik masih memiliki kemampuan general, sehingga seluruh disiplin ilmu “terpaksa” harus dilaksanakan. Sementara di era modern yang mengedepankan profesionalitas dan kualitas justru seperti bagai era purbakala. Kondisi ini sangat ditentukan oleh sosok pimpinan lembaga pendidikan. Bila ia mendiamkan fenomena “tidak dewasa” ini berkelanjutan, maka berarti sosoknya tak layak menjadi pimpinan, sebab tidak mengedepankan kualitas sebagai standar utamanya. Bila kondisi ini sulit dielakkan, maka penentu kebijakan seyogyanya bijak dalam mengevaluasi dan melihat fenomena pelaksanaan pendidikan, sembari mengambil kebijakan konkrit yang tidak merugikan masa depan anak bangsa. Atau mungkin penentu kebijakan berada pada posisi yang ideal, namun tak mampu dipahami dan diterjemahkan pada tataran operasional. Pendidikan akan mengalami kegagalan untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukannya. Kondisi akan semakin parah tatkala kesemua pihak tidak berada pada syarat ideal, sehingga eksisensi lembaga pendidikan akan semakin memilukan.
Kedua, kurikulum yang ditawarkan perlu menjadi arah bagi peningkatan kualitas, bukan semata hanya pemenuhan syarat belaka. Kurikulum yang diterapkan harus memenuhi persyaratan prinsip-prinsip kurikulum, bukan malah mengangkangi prinsip-prinsip yang ada, seperti prinsip kontinuitas, fleksibelitas, efisensi, efektifitas, budaya, agama, dan psikologis. Untuk itu, penyusunan kurikulum perlu melibatkan mereka yang mengerti, bukan mereka yang sekadar bisa menyusun. Meski posisi kurikulum memegang peranan yang penting, namun kurang mendapat perhatian yang serius. Sebab, melalui susunan kurikulum arah pengajaran dan penyusunan buku ajar akan dibuat. Jika kurikulum mengalami kekeliruan, maka proses pengajaran dan buku ajar akan keliru pula. Satu contoh sederhana buku sains untuk kelas VI SD yang mengacu pada kurikulum 2006 yang di antara materinya adalah tentang proses pembuahan pada manusia. Materinya jelas bertentangan dengan prinsip psikologis, namun sayang kurang mendapat perhatian.
Ketiga, lembaga pendidikan harus berada pada posisi yang netral, tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik sesaat. Pengelolaan pendidikan bukan kerajaan yang diwariskan dengan menggunakan sistem monarki. Lembaga pendidikan merupakan miliki bersama yang patut dikelola dengan berlandaskan asas kebersamaan. Bila lembaga pendidikan mampu menjadi wadah berkumpulnya insan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas, maka lembaga pendidikan akan menjadi media ampuh bagi mencetak generasi yang berkualitas, sekaligus acuan bagi lembaga lain dalam melakukan pengelolaan yang bermutu. Keempat, orientasi dan standarisasi kualitas nasional yang diamanatkan melalui UN ternyata tidak diiringi oleh kebijakan dan fasilitas yang sama. Akibatnya, standar UN hanya sebatas standar yang “memaksa” dengan ketersediaan SDM pendidik dan prasarana pendidikan yang berbeda jauh.
Kelima, orientasi ijazah sebagai tujuan utama telah menggantikan orientasi ilmu yang seyogyanya menjadi acual ideal. Kondisi ini seyogyanya dibangun pada kepribadian peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat agar menggapai orientasi ideal guna menjadi generasi yang berkualitas. Tatkala kualitas kepribadian generasi yang dilandasi moral religius, maka akan mampu melahirkan lembaga pendidikan sebagai “mesin” terlahirnya generasi yang akan membangkitkan kualitas bangsa Indonesia, terutama di tengah-tengah persaingan pasar bebas yang tak bisa terbendung lagi.
Semoga dengan bangunan pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas, bangsa ini akan mampu memaknai Hari Pendidikan Nasional secara benar guna secara lantang meneriakkan dirinya sebagai generasi pemegang estafet Hari Kebangkitan Nasional yang diamanatkan padanya. Bila tidak, maka substansi peringatan di Mei yang dirayakan setiap tahun akan kehilangan elan vitalnya.Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***
Samsul Nizar
Guru Besar FTK UIN Suska Riau dan Ketua STAIN Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

