Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jilbab dan Polwan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
ANGIN segar datang dari institusi kepolisian. Polemik jilbab di kepolisian mengenai pelarangan mengenai jilbab bagi Korp Polisi Wanita (Polwan) berakhir. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Kapolri Nomor 245/III/2015 pada 25 Maret.

Keputusan ini merupakan sinyal positif setelah permasalahan ini berlarut-larut dengan tidak adanya kepastian. Padahal, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak warga negarannya, larangan mengenakan jilbab tentu tidak sejalan dengan azas azas kebebasan berekspresi dalam lingkungan agama. Surat ini membawa angin segar bagi para polwan muslimah yang berkehendak untuk mengenakan jilbab ketika bertugas. Drama berawal sejak awal Juni tahun 2013, polwan di Semarang berkeluh kesah karena tidak diperbolehkan mengenakan jilbab, tiga hari berselang, larangan berjilbab datang dari Mabes Polri disebabkan tidak adanya anggaran untuk itu, kontan saja, pelarangan tersebut mendatangkan tantangan keras dari perlbagai tokoh tokoh ormas, dan seluruh eleman masyarakat yang tidak sepakat dalam hal itu.

Berjilbab bagi wanita muslimah adalah  salah satu tuntutan Islam yang wajib ditaati. Karena itu, muslimah berjilbab merupakan  satu hak paling asasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan sesuai dengan sejumlah konvensi nasional. UUD 1945 tegas menyatakan hak setiap individu warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Bahkan kini seluruh dunia menyadari kesalahannya ketika melarang muslimah berjilbab. Termasuk tentara dan polisi wanita muslim di negara-negara barat sekarang mendesain uniform-nya berjilbab, namun tidak akan menghambat kegesitannya sebagai polisi atau wanita tentara. Kebebebasan beragama menjadi hak setiap warga negara termasuk polwan, dan tentunya dilindungi oleh undang-undang pelarangan jilbab tidak sesuai dengan Pancasila sebab pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama dipahami kehidupan beragama dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti negara memberikan kebebasan kepada setiap warga masyarakat untuk memilih agama yang diyakini dan menjalankan nilai-nilainya.

Anggapan seragam berjilbab bagi para polwan itu mengganggu aktivitas ternyata tidak terbukti. Para polwan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD)  yang memakai seragam berjilbab juga bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat mereka secara profesional. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang baju dinas memang seharusnya mengakomondasi keperluan polwan muslimah yang ingin berjilbab dalam menjalankan agamanya secara sempurna (kaffah). Jika hal ini tidak terpenuhi tentu akan sangat bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia dalam beragama. Tentunya harapan masyarakat luas dari tokoh agama dan aktivis HAM peraturan tersebut perlu direformasi dan disempurnakan

Patut Dihargai
Keberpihakan terhadap Polwan muslimah yang ingin mengamalkan nilai nilai nilai agama bagi mereka merupakan langkah maju, mengawali keteladan bagi institusi lain, dan patut dihargai, aprisiasi setinggi tingginya, langkah maju dalam keragaman umat beragama. Indonesia tidak menganut paham sekularisme dan meski juga tidak menganut paham agama tertentu khususnya Islam yang merupakan agama dipeluk mayoritas absolut penduduknya. Mungkin keresahan yang dirasakan selama ini tentang  larangan jilbab tidak akan mungkin dari pribadi yang masih kosong nilai. Pasti ada seperangkat nilai yang mereka pegangi erat-erat sebagai kebenaran, pasti ada landasan iman yang kokoh yang melatar belakanginya. Nilai-nilai yang mereka pegang adalah batasan mahram dan aurat dalam relasi laki laki dan perempuan yang didasarkan pada kebenaran wahyu.

Menutup aurat adalah perintah Allah SWT terbuka atau membuka aurat di hadapan lain mahramnya adalah sesuatu yang tercela, itulah keyakinan mereka yang didasari pada ajaran agama yang mereka anut Islam yang mereka imani. Inilah kegelisahan dan ekspresi keagamaan yang seharusnya dimiliki setiap umat Islam. Aurat berasal dari kata aurat yang berarti segala sesuatu yang harus ditutupi, segala yang menjadi malu apabila dilihat. Menurut istilah aurat adalah anggota badan manusia yang wajib ditutupi dan haram apabila dilihat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam QS An-Nur 24:31.
Memang terdapat perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat bagi perempuan muslimah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua pergelangan tangan. Batasan inilah yang dipegangi oleh mayoritas ulama mazhab fiqih yang diambil dari dalil yang kuat dari Alquran dan hadis, sehingga busana yang menampakkan rambut, leher dan dada tentunya dinilai tidak sempurna.

Sebagai warga negara Indonesia, tiap dari kita berhak mengekspresikan pengamalan ke agamaan masing masing, tentunya selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD45, dan tentunya jilbab bukan dalam upaya makar terhadap negara. Oleh karena itu, tiada pilihan bagi bangsa yang berketuhanan dan menghormati hak asasi manusia, selain mengakomondasi kebutuhan kaum muslimah dalam menutup aurat.

Dalam konteks HAM, sejatinya jilbab telah masuk pada forum internum (kebebasan internal). Setiap manusia berhak untuk berpikir, bersikap sesuai dengan hati nurani dan menganut suatu agama atau keyakinan pilihanya sendiri. Sudah menjadi keputusan universal hak hak tersebut mutlak, yakni tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun, kapanpun dimanapun. Jilbab menjadi bagian dari forum internum atau kebebasan internal, sebab penggunanya merupakan hasil dari sebuah  pengembangan  pemikiran dan  penafsiran terhadap keyakinan yang dianut yakni Islam.

Dalam konteks HAM, hal ini harus dilindungi sebagai bentuk sebuah pemikiran. Setiap orang juga bebas menjalankan agama atau keyakinan dengan ibadah dan pengamalan, dari konteks ini tentunya sebagai intitusi negara Polri harus bias melakukan perlindungan, pemenuhan, dan menghormati terhadap HAM, terkadang negara sering abai dalam kewajiban dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.
Seringkali pula terkadang bersikap ambigu dalam penegakkan HAM seperti halnya terhadap kebebasan beragama, HAM, demokrasi  dan kebebasan  beragama diperjuangkan ketika menguntungkan rezim. Tetapi, menjadi musuh saat HAM, demokrasi dan kebebasan beragama tersebut mengancam sebuah eksistensi kekuasaan sebuah rezim. Tentunya pelarangan jilbab bagi penggunaan jilbab merupakan sebuah pelanggaran, sebab kebebasan beragama menjadi hak setiap warga negara.

Pada akhirnya dengan jilbab, semoga kontrol diri oleh para penggunanya menjadi semakin kuat. Semoga Allah SWT meridhai atas keputusan polwan berjilbab. Semoga menjadi pelopor keteladan bagi masyarakat tidak saja dalam  tugas pokok dan profesi tetapi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Wallahu a’lam.***


Masrizal Al Husyaini
Aktivis Dai Ikmi Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer