Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harapan Gerakan Penyelamatan SDA di Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
JANGAN pesimis dulu. Tidak ada kata terlambat untuk upaya penyelamatan aset dan uang negara. Gerakan penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan KPK harus tetap didukung. Walau ada bertanya, kenapa baru sekarang dimulai. Dari dulu SDA di Riau ini dikuras habis, hasilnya tidak memberikan kemakmuran kepada anak negeri. Kemiskinan, kebodohan dan rendahnya kualitas kesehatan masih membelenggu.

Kesampingkan rasa pesimis itu. Ini lembaga negara yang tinggi tingkat kepercayaanya. Banyak pejabat yang gemetaran dengan langkah penanganan korupsinya. Jika sudah ditetapkan tersangka, sudah dipastikan banyak pihak bakal menerima ganjaran hukuman. Kecuali Budi Gunawan, calon Kapolri yang kini jadi Wakapolri yang berhasil mengkaburkan sistim hukum Indonesia dengan memenangkan praperadilan status tersangkanya.

Pesimis itu kita ganti dengan optimis dan mendorong KPK berbuat lebih banyak untuk penyelamatan Riau. Dorongan itu sekaligus menitip harapan besar ke KPK, agar gerakan itu tidak sekedar pengawasan saja. Akan tetapi, disertai upaya pengembalian hak-hak rakyat Riau yang selama ini dikesampingkan. Jika salah satu SDA itu adalah perkebunan, kita titip harap supaya diperjelas status perizinan perusahaan yang dikeluarkan pusat itu. Sebab banyak disiarkan tentang ketidaksesuaian perizinan itu. Mulai lebih luas lahan yang digunakan dari perizinan, membabat hutan lindung hingga mengambil alih paksa lahan ulayat adat.

Gerakan itu akan memaksa perusahaan untuk taat pajak. Akan memaksa semua perusahaan yang beroperasi di Riau taat akan segala aturan. Pajak perusahaan berkontribusi langsung ke pusat. Taat aturan hanya berkontribusi sebagian kecil PAD bagi daerah. Tapi yang diharapkan itu adalah bagi hasil pajak. Perkebunan sawit Riau terluas di Indonesia. Tapi DBH atas sawit, belum jelas sampai saat ini. Migas, batu bara juga besar di Riau. Tapi besar berupa setoran pajak ke pusat. Dana bagi hasil, tidak seperti Aceh atau Papua. Riau masih kebagian 15 persen saja. Itu pun dipotong dana cost recovery.

Kita titip harap, gerakan dimotori KPK ini membuka tabir ketertutupan pengelolaan kekayaan SDA di Riau selama ini. Berapa sebenarnya hasil atau untung perusahaan hingga berkewajiban mengeluarkan sejumlah pajak. Berapa produksi ril migas dan batu bara di Riau ini. Dan berapa banyak potensi perikanan dan kelautan yang sudah digarap. Jika sudah didapat KPK dengan nilai rill. Mari bandingkan apakah sesuai dengan yang didapat rakyat Riau.

Disadari, gerakan ini didorong kepala daerah dan pejabat di Riau selalu tersangkut korupsi akibat SDA. Kebanyakan soal pemberian rekomendasi perizinan atau pelepasan kawasan hutan. Gerakan ini akan menakutkan para pejabat dan pengusaha untuk tidak lagi bermain di SDA Riau. Itu penting dan mengingatkan pejabat kita untuk tidak lagi mencoba korupsi di SDA itu. Tapi selain penting, harapan untuk dampak lebih luas gerakan itu sangat diharapkan. Semoga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer