Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konflik Internal dan Pelembagaan Parpol

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PASCADINAMIKA politik nasional yang melelahkan selama 2014 yang lalu, setiap partai politik (parpol) di Indonesia mulai disibukkan dengan agenda internal masing-masing. Seperti kongres, muktamar dan munas menghiasi wajah politik kepartaian di Indonesia akhir-akhir ini. Parpol silih berganti melaksanakan agenda tersebut demi menyonsong dan mempersiapkan parpolnya pada pemilihan umum 2019 mendatang. Segala bentuk evaluasi dari perjuangan pada 2014 yang lalu menjadi refleksi parpol untuk perbaikan ke depan. Namun di tengah proses evaluasi dan konsolidasi menuju perbaikan, hal penting yang menarik untuk kita lihat dari perhelatan demokrasi internal tersebut adalah terkait dengan maraknya konflik horizontal yang terjadi tubuh parpol.

Kita dapat melihat fenomena konflik internal yang dihadapi sejumlah parpol. Konflik yang berawal dari persaingan dalam merebut puncak kepemimpinan menjadi isu hangat dalam pembacaan politik nasional. Jabatan ketua umum yang menjadi rebutan dalam konflik tersebut memiliki nilai tawar yang sangat penting karena dapat menentukan arah kebijakan partai. Utamanya dalam menentukan arah koalisi parpol yang menjadi ranah pertarungan politik baru pascapemilu dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat seperti yang terjadi di internal Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di mana saat ini kedua partai tersebut terbagi menjadi dua kubu yang memiliki kepengurusan masing-masing.

Kegagalan Mengelola Konflik
Menurut Ramlan Surbakti (2010) konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat, yang berarti konflik tidak dapat dihilangkan. Namun, jika konflik dibiarkan berkembang tanpa kendali justru dapat merusak masyarakat dan negara. Sehingga harus diambil tindakan nyata yang mampu menyelesaikan konflik sehingga tidak timbul dampak negatif dari konflik. Pada dasarnya konflik dan parpol adalah dua elemen yang lazim. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi parpol sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Sejatinya dalam negara heterogen yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat yang mengundang konflik lumrah terjadi. Oleh sebab itu peran parpol sebagai penghubung psikologis dan organisasional masyarakat sangat diperlukan. Namun kondisi saat ini menunjukkan hal sebaliknya, parpol tidak lagi mampu menjadi katalisator konflik tetapi kemudian justru menjadi pemantik konflik dengan adanya konflik dalam internal parpol itu sendiri.

Pecahnya konflik internal seperti yang dialami Partai Golkar dan PPP menunjukkan kegagalan parpol tersebut dalam menjalankan fungsi sebagai pengatur konflik, yang terjadi justru sebagai penyulut konflik. Konflik yang dialami oleh kedua partai itu, setidaknya menghasilkan beberapa dampak buruk yang mempengaruhi gerak langkah parpol tersebut. Pertama, terganggunya kinerja anggota legislatif. Kader parpol yang saat ini sedang menduduki kursi legislatif akan sulit bekerja karena dampak domino dari konflik tersebut juga berimbas pada perpecahan kekuatan fraksi di DPR. Kedua, terganggunya konsentrasi parpol dalam menghadapi pilkada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam waktu dekat, akan diadakan serangkaian pilkada serentak di Indonesia. Dengan adanya konflik internal tersebut, konsentrari parpol dalam upaya menguasai ranah lokal akan terhambat dengan adanya konflik internal. Bahkan dengan adanya dualisme kepengurusan parpol akan semakin mempersulit jalannya demokrasi electoral di tingkat lokal. Ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap parpol. Sudah akan menjadi konsekuensi logis dari perilaku parpol terhadap persepsi masyarakat. Tindakan buruk yang tercermin dari gerak langkah parpol ini tentu akan semakin memperburuk citra publik terhadap parpol. Tingkat kepercayaan publik terhadap parpol ataupun elite parpol akan hilang. Tentu ini sangat merugikan bagi parpol, karena akan kehilangan konstituennya.

Pentingnya Pelembagaan Parpol
Konflik internal parpol yang berujung pada terpecahnya partai menjadi dua kubu menunjukkan kegagalan parpol dalam proses pelembagaannya. Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), sebagai sebuah organisasi yang memiliki aturan dan tujuan formal, parpol dapat terlihat melembaga dengan baik jika parpol tersebut mapan dalam hal pola-pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi. Pelembagaan parpol yang baik merupakan prasyarat utama agar internal parpol bisa berjalan stabil. Seperti yang pernah diungkapkan Huntington pada tahun 1969 yang lalu, bahwa pelembagaan parpol sebagai proses di mana sebuah partai/ organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan derajat stabilitas.

Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka dapat kita baca bahwa pecahnya konflik internal seperti yang dialami Partai Golkar dan PPP tersebut adalah bentuk kelengahan dari internal partai untuk mengawal proses pelembagaannya. Meskipun kedua parpol ini tergabung dalam parpol tertua di Indonesia, namun dapat kita lihat bahwa pelembagaannya masih belum berjalan dengan baik. Parpol yang pelembagaannya baik tentu akan mampu mengelola perbedaan pendapat sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh parpolnya.

Mengingat pentingnya pelembagaan parpol sebagai upaya perbaikan politik kepartaian di Indonesia, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh parpol saat ini. Seperti diungkapkan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) dalam “Party Institutionalization in New Democracies”, ada empat aspek yang harus diperbaiki oleh parpol. Pertama, kesisteman (systemness), yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai yang dilakukan menurut urutan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh  partai politik baik formal maupun nonformal. Pelembagaan parpol akan baik jika dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dan hingga membentuk sebuah struktur yang teratur.

Kedua, identitas nilai (value infusion), yaitu ideologi atau platform partai,  basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah  perjuangan partai. Parpol yang memiliki ideologi dan basis yang jelas akan menggambarkan pelembagaan yang baik. Dalam hal ini sangat diperlukan kejelasan identitas ideologi yang diperjuangkan oleh setiap parpol. Ketiga, otonomi kebijakan (decisional autonomy), yaitu berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan otoritas tertentu (penguasa) maupun sumber dana dan sumber dukungan massa. Otonomi ini berkaitan dengan bentuk saling ketergantungan yang ada, di mana partai tidak sepenuhnya tergantung pada lembaga pendukung, kelompok, maupun terkait dengan lembaga tersebut. Keempat, reifikasi (reification), yaitu bagaimana partai mampu memberikan citra yang baik ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetian konstituen dalam memberikan dukungannya. Parpol yang mampu bertahan pada citra baik di hadapan masyarakat menggambarkan pelembagaan parpol yang baik pula. Keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi dan menyelesaikan konflik internal merupakan salah satu indikator dari penilaian masyarakat terhadap citra tersebut.

Jika setiap parpol di Indonesia mampu mengawal keempat aspek dalam pelembagaan yang baik tersebut, maka tentunya suhu dunia politik kepartaian di Indonesia akan berjalan dengan efektif. Jika pelembagaan parpol sudah baik, tentu akan berdampak juga terhadap perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Kinerja parpol sebagai pilar demokrasi tentu akan semakin kokoh dan membawa perbaikan pada efektivitas pemerintahan dan lebih jauh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.***


Zulpandi
Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik Pemerintahan UGM, asal Pelalawan

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer