Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak di sembilan kabupaten/kota di Riau meliputi Inhu, Kuansing, Pelalawan, Siak, Rohil, Rohul, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Dumai sudah semakin dekat. Rakyat di sembilan daerah itu akan merayakan pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagai pemimpin lima tahun ke depan.
Kata “politik” bergemuruh, hiruk-pikuk, bergentayangan dan tak lepas dari bibir komunitas pecandu kedai kopi, komunitas masyarakat kota dan masyarakat sampai ke ceruk-ceruk desa. Di dalam berpolitik tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan abadi. Bagi masyarakat yang beradab, berbudaya, bermarwah tentulah yang diharapkan berpolitik santun, tidak menghalalkan berbagai cara yang tidak terpuji dalam mencapai kemenangan plus tujuan. Dalam hal ini berpolitik berkonotasi kepada hal-hal yang positif. Berpolitik berkonotasi kepada hal-hal yang negatif ini yang perlu dihindari dan ini juga yang membuat politik itu dipredikatkan kepada hal-hal yang jahat, kotor, munafik, egois, primordial, dendam serta tidak mendidik kepribadian masyarakat menjadi pribadi yang semakin matang dalam berpolitik bernegara, berbangsa dan bertanah air.
Prof Mirriam Budiharjo mendefinisikan politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang baik dan berkeadilan. Berpolitik berarti melibatkan diri dalam ruang lingkup kekuasan maupun dalam menetapkan berbagai kebijaksanaan pengambilan keputusan. Berpolitik bersinggungan langsung dengan negara, pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan umum, partai politik, golongan, assosiasi. Politik dengan teori-teorinya yang eksis untuk membela kepentingan umum, mencapai usaha yang mulia dalam menyejahterakan rakyat dan makna tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Di dalam komunitas masyarakat yang tergabung pada organisasi politik, organisasi massa, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan maupun perorangan yang mempunyai kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menetapkan sesuatu kebijakan. Mereka tidak mengerti dan tidak mau tahu dengan peradaban politik maka politik telah diracuni oleh tindakan dan upaya yang tidak santun serta beradab.
Politik yang berkonotasi negatif akan membuat arti demokrasi melenceng dari tujuan berdemokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kesiapan dan kematangan rakyat dalam berpolitik maupun motivasi rakyat yang berlandaskan pada kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin akan dapat membantu arti berpolitik dalam disiplin ilmu politik. Organisasi politik juga harus siap sebagai pilar atau mediator yang professional menjembatani berbagai kepentingan untuk mencapai masyarakat yang makmur berkeadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Diharapkan organisasi politik tidak beralih fungsi menjadi perusahaan penyalur tenaga kerja di dalam pelaksanaan pileg dan selalu lepas kontrol sebagai pilar demokrasi yang tangguh serta mediator yang professional dalam merangkul serta mensinergikan berbagai kepentingan guna mewujudkan makna yang hakiki dari demokrasi.
Sejarah telah mencatat di era reformasi dalam pelaksanaan pileg, pilpres, pilgub, pilbub, pilbup/pilwako, rakyat telah divonis dan dipaksakan harus siap berdemokrasi. Namun sebagian indikator produk berpolitik yang dihasilkan sangat mengecewakan. Rakyat menyaksikan sandiwara kebodohan para pimpinan hasil berpolitik melalui pertengkaran, perkelahian di ruang sidang parlemen, tarik ulur kebijakan, terjerat kasus korupsi, pelecehan seksual, narkoba, korupsi berjemaah dan lainnya.
Fenomena baru dihasilkan dari tatanan berpolitik di era reformasi, rakyat termotivasi untuk melecehkan makna politik dengan perilaku ambil kesempatan dalam kesempitan, menangguk di air keruh, aji mumpung, sumber mata pencaharian, semua aktivitas dalam berpolitik dihitung dengan uang (money politic). Produk money politic tidak lagi memperhitungkan keberadaan figur yang dilatarbelakangi oleh unsur kualitas, profesional, kemampuan, pengalaman, moral, marwah, adab sopan santun, genetitas.
Kelompok intelektual yang selalu risau dengan fenomena politik maupun kelompok intelektual yang apatis terhadap perpolitikan, kehabisan teori untuk mencari tahu agar dapat mengembalikan hakikat berpolitik dalam berdemokrasi yang sehat, santun dan beradab. Strategi politik yang dimotivasi oleh para politikus jahat membuat makna politik dikonotasikan menjadi politik itu jahat, melenceng dari filosofi politik dan teori politik.***
Hasrin Saily
Pemerhati sosial politik
Kata “politik” bergemuruh, hiruk-pikuk, bergentayangan dan tak lepas dari bibir komunitas pecandu kedai kopi, komunitas masyarakat kota dan masyarakat sampai ke ceruk-ceruk desa. Di dalam berpolitik tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan abadi. Bagi masyarakat yang beradab, berbudaya, bermarwah tentulah yang diharapkan berpolitik santun, tidak menghalalkan berbagai cara yang tidak terpuji dalam mencapai kemenangan plus tujuan. Dalam hal ini berpolitik berkonotasi kepada hal-hal yang positif. Berpolitik berkonotasi kepada hal-hal yang negatif ini yang perlu dihindari dan ini juga yang membuat politik itu dipredikatkan kepada hal-hal yang jahat, kotor, munafik, egois, primordial, dendam serta tidak mendidik kepribadian masyarakat menjadi pribadi yang semakin matang dalam berpolitik bernegara, berbangsa dan bertanah air.
Prof Mirriam Budiharjo mendefinisikan politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang baik dan berkeadilan. Berpolitik berarti melibatkan diri dalam ruang lingkup kekuasan maupun dalam menetapkan berbagai kebijaksanaan pengambilan keputusan. Berpolitik bersinggungan langsung dengan negara, pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan umum, partai politik, golongan, assosiasi. Politik dengan teori-teorinya yang eksis untuk membela kepentingan umum, mencapai usaha yang mulia dalam menyejahterakan rakyat dan makna tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Di dalam komunitas masyarakat yang tergabung pada organisasi politik, organisasi massa, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan maupun perorangan yang mempunyai kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menetapkan sesuatu kebijakan. Mereka tidak mengerti dan tidak mau tahu dengan peradaban politik maka politik telah diracuni oleh tindakan dan upaya yang tidak santun serta beradab.
Politik yang berkonotasi negatif akan membuat arti demokrasi melenceng dari tujuan berdemokrasi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kesiapan dan kematangan rakyat dalam berpolitik maupun motivasi rakyat yang berlandaskan pada kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin akan dapat membantu arti berpolitik dalam disiplin ilmu politik. Organisasi politik juga harus siap sebagai pilar atau mediator yang professional menjembatani berbagai kepentingan untuk mencapai masyarakat yang makmur berkeadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Diharapkan organisasi politik tidak beralih fungsi menjadi perusahaan penyalur tenaga kerja di dalam pelaksanaan pileg dan selalu lepas kontrol sebagai pilar demokrasi yang tangguh serta mediator yang professional dalam merangkul serta mensinergikan berbagai kepentingan guna mewujudkan makna yang hakiki dari demokrasi.
Sejarah telah mencatat di era reformasi dalam pelaksanaan pileg, pilpres, pilgub, pilbub, pilbup/pilwako, rakyat telah divonis dan dipaksakan harus siap berdemokrasi. Namun sebagian indikator produk berpolitik yang dihasilkan sangat mengecewakan. Rakyat menyaksikan sandiwara kebodohan para pimpinan hasil berpolitik melalui pertengkaran, perkelahian di ruang sidang parlemen, tarik ulur kebijakan, terjerat kasus korupsi, pelecehan seksual, narkoba, korupsi berjemaah dan lainnya.
Fenomena baru dihasilkan dari tatanan berpolitik di era reformasi, rakyat termotivasi untuk melecehkan makna politik dengan perilaku ambil kesempatan dalam kesempitan, menangguk di air keruh, aji mumpung, sumber mata pencaharian, semua aktivitas dalam berpolitik dihitung dengan uang (money politic). Produk money politic tidak lagi memperhitungkan keberadaan figur yang dilatarbelakangi oleh unsur kualitas, profesional, kemampuan, pengalaman, moral, marwah, adab sopan santun, genetitas.
Kelompok intelektual yang selalu risau dengan fenomena politik maupun kelompok intelektual yang apatis terhadap perpolitikan, kehabisan teori untuk mencari tahu agar dapat mengembalikan hakikat berpolitik dalam berdemokrasi yang sehat, santun dan beradab. Strategi politik yang dimotivasi oleh para politikus jahat membuat makna politik dikonotasikan menjadi politik itu jahat, melenceng dari filosofi politik dan teori politik.***
Hasrin Saily
Pemerhati sosial politik
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

