Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PAsal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu fasilitas pelayanan umum yang layak itu adalah jalan.
Nah, bagaimana jika negara tidak menunaikan tanggung jawabnya itu? Apakah negara bisa dituntut/digugat andaikata terjadi kecelakaan di sana dan penyebab utamanya itu adalah karena faktor jalan? Kalau ya, siapa yang yang bertanggung jawab? Atau dalam bahasa lain, negara yang dimaksud dalam hal ini siapa? Sebab faktanya banyak jalan yang rusak, berlobang, dan mengganggu perjalanan, namun dalam hal ini “negara” mendiamkan saja. Tak terkecuali beberapa jalan yang ada di Kota Pe kanbaru ini.
Secara sederhana, karena penyedian jalan yang layak adalah tanggung jawab negara, maka ketika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, tentu saja membawa konsekwensi hukum. Artinya ada sanksi yang dikenakan kepada “penyelenggara negara”.
Menarik, tak tanggung-tanggung di dalam Undang-Undang (UU) 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbaru (sebelumnya UU 14/1992) telah mencantumkan sanksi pidana kepada “negara” dalam hal ini penyelenggara jalan. Pasal 273 menyebutkan bahwa, Ayat (1): “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ayat (2): “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00”. Ayat (3): “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00”. Ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00”.
Harus diakui bahwa UU 22/2009 sama sekali tidak menyebutkan siapa itu penyelenggara jalan yang bisa dipidana atau dituntut. Untuk itu, maka perlu dilakukan penafsiran.
Dari beberapa jenis penafsiran yang dikenal di dalam kajian ilmu hukum, keyakinan hukum saya menyatakan bahwa penafsiran sistematiklah yang dapat menjelaskan apa itu penyelenggara jalan. Di mana di dalam penafsiran sistematik ini, untuk memahami suatu pasal maka perlu dengan mengaitkan dengan pasal-pasal yang lain di dalam UU yang sama atau bahkan di dalam UU lain. Karena di dalam UU 22/2009 sama sekali tidak dijelaskan, maka perlu merujuk kepada UU lain.
Di dalam Pasal 1 Butir (14) UU 38/2004 Tentang Jalan, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 13 penyelenggara jalan itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang dimaksud pemerintah pusat yang bertanggung jawab di dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 Butir 39 UU 22/2009 adalah menteri yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah di dalam pasal tersebut dengan merujuk Pasal 1 Butir (38) UU 22/2009 adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah kategori jalan manakah yang menjadi tangung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
Pertama, pemerintah pusat. Pasal 14 Ayat (1) UU 38/2004 menyebutkan bahwa, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Berdasarkan Pasal 26 PP 34/2006 Tentang Jalan, kategori jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
Kedua, pemerintah provinsi. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UU 38/2004, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Merujuk Pasal 27 PP 34/2006, jalan provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi, dan jalan di daerah khusus ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Ketiga, pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 16 (1), wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Merujuk Pasal 28 jalan kabupaten itu terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten. Sedangkan jalan desa seperti yang termaktub di dalam Pasal 30 PP 34/2006 adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
Keempat, pemerintah kota. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2), wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Di dalam Pasal 29 PP 34/2006 disebutkan yang masuk kategori jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
Dengan demikian, bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dikarenakan jalan rusak serta tidak diberi tanda dapat menun tut penyelenggara jalan dimana tempat kecelakaan terjadi. Bagi penyelenggara jalan, maka berhati-hatilah. Pantau mana jalan yang rusak. Turun ke lapangan. Jangan hanya duduk-duduk saja di kantor.***
Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Nah, bagaimana jika negara tidak menunaikan tanggung jawabnya itu? Apakah negara bisa dituntut/digugat andaikata terjadi kecelakaan di sana dan penyebab utamanya itu adalah karena faktor jalan? Kalau ya, siapa yang yang bertanggung jawab? Atau dalam bahasa lain, negara yang dimaksud dalam hal ini siapa? Sebab faktanya banyak jalan yang rusak, berlobang, dan mengganggu perjalanan, namun dalam hal ini “negara” mendiamkan saja. Tak terkecuali beberapa jalan yang ada di Kota Pe kanbaru ini.
Secara sederhana, karena penyedian jalan yang layak adalah tanggung jawab negara, maka ketika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, tentu saja membawa konsekwensi hukum. Artinya ada sanksi yang dikenakan kepada “penyelenggara negara”.
Menarik, tak tanggung-tanggung di dalam Undang-Undang (UU) 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbaru (sebelumnya UU 14/1992) telah mencantumkan sanksi pidana kepada “negara” dalam hal ini penyelenggara jalan. Pasal 273 menyebutkan bahwa, Ayat (1): “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ayat (2): “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00”. Ayat (3): “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00”. Ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00”.
Harus diakui bahwa UU 22/2009 sama sekali tidak menyebutkan siapa itu penyelenggara jalan yang bisa dipidana atau dituntut. Untuk itu, maka perlu dilakukan penafsiran.
Dari beberapa jenis penafsiran yang dikenal di dalam kajian ilmu hukum, keyakinan hukum saya menyatakan bahwa penafsiran sistematiklah yang dapat menjelaskan apa itu penyelenggara jalan. Di mana di dalam penafsiran sistematik ini, untuk memahami suatu pasal maka perlu dengan mengaitkan dengan pasal-pasal yang lain di dalam UU yang sama atau bahkan di dalam UU lain. Karena di dalam UU 22/2009 sama sekali tidak dijelaskan, maka perlu merujuk kepada UU lain.
Di dalam Pasal 1 Butir (14) UU 38/2004 Tentang Jalan, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 13 penyelenggara jalan itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang dimaksud pemerintah pusat yang bertanggung jawab di dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 Butir 39 UU 22/2009 adalah menteri yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah di dalam pasal tersebut dengan merujuk Pasal 1 Butir (38) UU 22/2009 adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah kategori jalan manakah yang menjadi tangung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
Pertama, pemerintah pusat. Pasal 14 Ayat (1) UU 38/2004 menyebutkan bahwa, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Berdasarkan Pasal 26 PP 34/2006 Tentang Jalan, kategori jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
Kedua, pemerintah provinsi. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UU 38/2004, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Merujuk Pasal 27 PP 34/2006, jalan provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi, dan jalan di daerah khusus ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Ketiga, pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 16 (1), wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Merujuk Pasal 28 jalan kabupaten itu terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten. Sedangkan jalan desa seperti yang termaktub di dalam Pasal 30 PP 34/2006 adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
Keempat, pemerintah kota. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2), wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Di dalam Pasal 29 PP 34/2006 disebutkan yang masuk kategori jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
Dengan demikian, bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dikarenakan jalan rusak serta tidak diberi tanda dapat menun tut penyelenggara jalan dimana tempat kecelakaan terjadi. Bagi penyelenggara jalan, maka berhati-hatilah. Pantau mana jalan yang rusak. Turun ke lapangan. Jangan hanya duduk-duduk saja di kantor.***
Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

