Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tensi dan turbulensi politik di Tanah Air semakin tinggi seiring konflik yang melanda dua partai politik senior. Yakni, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sengkarut dualisme partai ini tidak hanya menyangkut internal partai, tapi sudah menyeret dan merambah ranah eksternal institusi partai.
Sebagai sebuah partai politik yang sarat pengalaman, sejatinya bisa menyelesaikan konflik internal dengan baik, tanpa melibatkan institusi di luar partai. Apalagi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan tegas dan lugas menjelaskan, bahwa setiap masalah yang melanda partai politik sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi partai. Ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik haruslah mandiri dan jauh dari bias intervensi pihak manapun termasuk pemerintah.
Tapi persoalan yang melanda Partai Golkar dan PPP bukan konflik internal biasa. Publik mafhum bahwa lahirnya konflik dipicu oleh kepentingan besar di luar partai dengan segenap agenda politiknya. Hal ini terkesan dari cepatnya respons pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuzy dan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Hasilnya, api konflik bukannya semakin padam, malah kian berkobarnya dan sulit dipadamkan.
Perseteruan kedua kubu terus memasuki babak baru, yakni pertarungan melalui pengadilan. Partai Golkar menggelar pertarungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan pemenangnya akan ditentukan palu sidang hakim pengadilan tersebut yang menurut rencana akan dibacakan pada hari ini, Senin (18/05).
Apapun hasilnya, pasti salah satu kubu kecewa dan bila tidak ditangani dengan baik berpotensi membuat luka konflik kian menganga lebar. Dan tidak mustahil berimbas terhadap lahirnya embrio partai baru. Sejarah mencatat bagaimana setiap konflik yang melanda partai politik dan tokohnya berakhir dengan lahirnya partai baru. Seperti Wiranto dengan Hanura, Prabowo dengan Gerinda, Surya Paloh dengan Nasdem.
Masalahnya kian pelik, manakala helat pilkada serentak sudah semakin dekat. Dalam PKPU sudah dijelaskan tahap-tahapan pilkada serentak, seperti pendaftaran pasangan calon dan syarat pencalonan. Tarik ulur politik terkait partai yang berhak mencalonkan menjadi sebuah hal yang tak terelakkan lagi. Bahkan, ada keinginan DPR untuk merevisi UU No 8 Tahun 2015. Dan bila ini terealisasi dikhawatirkan akan mengganggu perhelatan pilkada serentak.
Mencermati kisruh yang tak kunjung usai ini, sejatinya terbentang jalan islah buat kedua kubu. Untuk itu diperlukan tokoh-tokoh pemersatu bagi kedua partai dan mengubur egoisme serta ambisi politik pribadi. Islah ini akan sulit tercapai, ketika pemerintah tidak serius menunjukkan netralitasnya. Aroma KIH dan KMP harus dibuang jauh-jauh untuk membiarkan kedua kubu yang bersiteru untuk menemukan jatidiri partainya kembali. Hal ini penting dilakukan agar roda pemerintahan bisa berjalan dalam koridor yang benar.
Untuk mendukung Islah ini, KPU telah menunjukkan inisiatif dan ketegasannya dalam menyahut konflik dan dualisme partai politik. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa KPU mengambil kebijakan untuk menunggu putusan pengadilan yang inkracht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ketika proses masih berjalan, parpol diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah.
Keputusan KPU ini sesungguhnya harus dicermati oleh partai yang berkonflik. Sebab putusan pengadilan pertama memberikan peluang untuk kasasi, dan ini memakan waktu. Sementara tahapan pilkada kian dekat. Artinya kalau menunggu hasil putusan pengadilan yang inkracht, tipis kemungkinan PPP dan Partai Golkar bisa ikut pilkada serentak.
Pilihan tepat dan terbaik saat ini adalah islah dan mengedepankan kepentingan partai. Bukan kepentingan elite politik yang punya agenda politik tertentu. Kebuntuan kedua kubu harus segera diakhiri guna menyelamatkan partai dan menghilangkan dilema anggota partai dan konstituen di daerah. Apalagi persaingan partai politik menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019 semakin ketat dan kian kompetitif. Rakyat memerlukan partai dengan elite-elitenya yang bisa memberi contoh berpolitik yang baik. Bukan partai dan tokoh politik yang bisa ditawar dengan mahar politik temporer yang hanya menguntungkan segelintir elite partai.
Untuk itu sudah saatnya partai politik dan pemilik kebijakan di Indonesia mengedepankan nurani politik atau laku politik yang profetik. Menjalankan aktivitas politik harus selaras dengan kultur bangsa yang masyhur dengan budaya luhur. Perbedaan pandangan politik bukan menjadi lahan “perang” untuk saling “membunuh”, tapi menjadi arena pengabdian terhadap bangsa dan nilai-nilai kebenaran. Akhirnya setiap konflik akan bernilai positif, bila entitas-entitas di dalamnya bisa meretas jalan islah dalam setiap pertelagahan. Wallahu’alam.***
Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia
Sebagai sebuah partai politik yang sarat pengalaman, sejatinya bisa menyelesaikan konflik internal dengan baik, tanpa melibatkan institusi di luar partai. Apalagi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan tegas dan lugas menjelaskan, bahwa setiap masalah yang melanda partai politik sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi partai. Ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik haruslah mandiri dan jauh dari bias intervensi pihak manapun termasuk pemerintah.
Tapi persoalan yang melanda Partai Golkar dan PPP bukan konflik internal biasa. Publik mafhum bahwa lahirnya konflik dipicu oleh kepentingan besar di luar partai dengan segenap agenda politiknya. Hal ini terkesan dari cepatnya respons pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuzy dan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Hasilnya, api konflik bukannya semakin padam, malah kian berkobarnya dan sulit dipadamkan.
Perseteruan kedua kubu terus memasuki babak baru, yakni pertarungan melalui pengadilan. Partai Golkar menggelar pertarungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan pemenangnya akan ditentukan palu sidang hakim pengadilan tersebut yang menurut rencana akan dibacakan pada hari ini, Senin (18/05).
Apapun hasilnya, pasti salah satu kubu kecewa dan bila tidak ditangani dengan baik berpotensi membuat luka konflik kian menganga lebar. Dan tidak mustahil berimbas terhadap lahirnya embrio partai baru. Sejarah mencatat bagaimana setiap konflik yang melanda partai politik dan tokohnya berakhir dengan lahirnya partai baru. Seperti Wiranto dengan Hanura, Prabowo dengan Gerinda, Surya Paloh dengan Nasdem.
Masalahnya kian pelik, manakala helat pilkada serentak sudah semakin dekat. Dalam PKPU sudah dijelaskan tahap-tahapan pilkada serentak, seperti pendaftaran pasangan calon dan syarat pencalonan. Tarik ulur politik terkait partai yang berhak mencalonkan menjadi sebuah hal yang tak terelakkan lagi. Bahkan, ada keinginan DPR untuk merevisi UU No 8 Tahun 2015. Dan bila ini terealisasi dikhawatirkan akan mengganggu perhelatan pilkada serentak.
Mencermati kisruh yang tak kunjung usai ini, sejatinya terbentang jalan islah buat kedua kubu. Untuk itu diperlukan tokoh-tokoh pemersatu bagi kedua partai dan mengubur egoisme serta ambisi politik pribadi. Islah ini akan sulit tercapai, ketika pemerintah tidak serius menunjukkan netralitasnya. Aroma KIH dan KMP harus dibuang jauh-jauh untuk membiarkan kedua kubu yang bersiteru untuk menemukan jatidiri partainya kembali. Hal ini penting dilakukan agar roda pemerintahan bisa berjalan dalam koridor yang benar.
Untuk mendukung Islah ini, KPU telah menunjukkan inisiatif dan ketegasannya dalam menyahut konflik dan dualisme partai politik. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa KPU mengambil kebijakan untuk menunggu putusan pengadilan yang inkracht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ketika proses masih berjalan, parpol diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah.
Keputusan KPU ini sesungguhnya harus dicermati oleh partai yang berkonflik. Sebab putusan pengadilan pertama memberikan peluang untuk kasasi, dan ini memakan waktu. Sementara tahapan pilkada kian dekat. Artinya kalau menunggu hasil putusan pengadilan yang inkracht, tipis kemungkinan PPP dan Partai Golkar bisa ikut pilkada serentak.
Pilihan tepat dan terbaik saat ini adalah islah dan mengedepankan kepentingan partai. Bukan kepentingan elite politik yang punya agenda politik tertentu. Kebuntuan kedua kubu harus segera diakhiri guna menyelamatkan partai dan menghilangkan dilema anggota partai dan konstituen di daerah. Apalagi persaingan partai politik menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019 semakin ketat dan kian kompetitif. Rakyat memerlukan partai dengan elite-elitenya yang bisa memberi contoh berpolitik yang baik. Bukan partai dan tokoh politik yang bisa ditawar dengan mahar politik temporer yang hanya menguntungkan segelintir elite partai.
Untuk itu sudah saatnya partai politik dan pemilik kebijakan di Indonesia mengedepankan nurani politik atau laku politik yang profetik. Menjalankan aktivitas politik harus selaras dengan kultur bangsa yang masyhur dengan budaya luhur. Perbedaan pandangan politik bukan menjadi lahan “perang” untuk saling “membunuh”, tapi menjadi arena pengabdian terhadap bangsa dan nilai-nilai kebenaran. Akhirnya setiap konflik akan bernilai positif, bila entitas-entitas di dalamnya bisa meretas jalan islah dalam setiap pertelagahan. Wallahu’alam.***
Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

