Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengawasan Harga Pangan Harus Lebih Ketat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
EKONOMI melemah, kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan di pasar-pasar tradisional pun sudah mulai naik. Pemerintah harus piawai untuk menyiasatinya. Kalau sekadar statemen tanpa mau turun langsung mengendalikan harga, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pemerintah pusat memang sudah mengaba-abakan secepatnya mencairkan gaji ke-13 PNS dan dana sertifikasi guru sebelum Idul Fitri. Apakah kebijakan ini membantu kelesuan ekonomi?

Bagi PNS atau guru yang menerima memang sangat membantu. Kita semua sangat yakin itu. Sebab kebijakan sejak lama, PNS tidak menerima THR jelang Idul Fitri. Gaji ke-13 akan jadi pengganti THR itu. Tapi apakah pemerintah memikirkan imbasnya? Bukankah ahli ekonomi sedari dulu selalu katakan, meningkatnya pendapatan PNS akan selalu diiringi dengan kenaikan harga barang. Dan kenyataan di lapangan juga begitu, kenaikan harga barang tidak akan lama berselang setelah naiknya pendapat PNS.

Bukan tidak setuju dengan percepatan pembayaran gaji ke-13 dan dana sertifikasi itu. Tapi pemerintah harus mengambil langkah lain untuk mengantisipasi lonjakan harga yang bisa saja tidak rasional. Ketidakrasional ini seringkali dilakukan oleh oknum atau mafia bahan pangan yang memang jauh hari mempersiapkannya untuk mendulang untung sebanyak-banyaknya. Apakah pemerintah selama ini mengetahui pasti dari mana bahan pangan itu dipasok, siapa pemasok utamanya, distributor atau pengumpul hingga agen di pasar-pasar? Distributor atau agen yang resmi dan berbadan hukum bisa jadi diketahui. Tapi yang tidak, tentu akan luput dari pantauan. Dan jumlahnya bisa lebih banyak dari yang diketahui pemerintah.

Pemerintah mestinya tidak bisa membiarkan begitu saja harga bahan pangan ditentukan mekanisme pasar. Apalagi mekanisme pasar itu didompleng oleh para mafia. Pengontrolan ketat harus dilakukan mulai dari sekarang. Pastikan stok bahan pangan cukup, pendistribusian lancar dan harga yang ditetapkan juga wajar. Jika ada gejala terjadi kenaikan harga pada satu atau dua komoditi yang bergerak naik tidak wajar, harus cepat-cepat menelusuri penyebabnya. Jika ada yang bermain, harus ditindak tegas baik secara administratif sampai ke ranah pidana.

Pengetatan kontrol harga barang jelang Ramadan ini mesti benar-benar diseriuskan. Kenapa kali ini mesti lebih ketat? Karena melemahnya ekonomi saat ini. Banyak pengusaha mulai dari besar hingga kecil mengeluh dengan turunnya omzet. Pendapatan jauh berkurang. Akibanya merembet ke semua lapisan masyarakat. Semua pihak sudah mengetatkan ikat pinggang untuk pengeluaran. Baik korporasi maupun perorangan. Bila kondisi ini terus diperparah dengan kenaikan harga yang tidak rasional, ditakutkan ekonomi, sosial, politik menjadi tidak stabil.

Langkah lainnya, pemerintah harus secepatnya menggerakkan anggaran APBN maupun APBD. Pergerakan anggaran pemerintah akan mempengaruhi jalannya roda ekonomi. Apalagi Provinsi Riau. Dengan mempercepat penggunaan APBD, baik Pemprov Riau maupun kabupaten/kota, selalu beriringan dengan bergeraknya ekonomi. Pasar yang lesu akan bergairah lagi. Berbagai pihak yang tergantung dengan anggaran daerah, akan memacu diri. Jika semua sektor ekonomi sudah bergairah lagi, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi akan membaik.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer