Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
INDONESIA adalah negara hukum. Setiap warga negara punya posisi yang sama di mata hukum. Seorang pelaku kejahatan, pidana atau perdata, bahkan tertangkap tangan (OTT) sekalipun tetap saja akan diproses secara hukum. Si pelaku tetap saja akan diselidik dan disidik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum dijalankan, dan setelah disidang di pengadilan barulah akan diketahui hasil akhirnya setelah vonis dan status keputusan hakimnya incraht.
Beberapa waktu belakangan, kita disuguhkan pula dengan proses hukum yang membingungkan. Banyak pihak yang mengajukan praperadilan. Pihak-pihak atau person yang berkasus berani mengajukan keberatan ke pengadilan agar proses hukumnya yang sedang berjalan ditinjau kembali. Dan, aneh bin ajaib, banyak pula sidang pra-peradilan tersebut yang memenangkan tergugat.
Cerita praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai contoh. Proses hukum sedang berjalan, tahu-tahu yang bersangkutan mengajukan praperadilan. Dan, hasilnya, BG dimenangkan oleh pengadilan atas gugatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau akhirnya KPK tidak terima begitu saja, tapi pesan penting yang bisa ditangkap dari proses penegakan hukum di negeri kita ini, adalah pentingnya penegakan hukum ini kita kawal bersama-sama.
Tak bisa dipungkiri, kuatnya pengaruh civil society (masyarakat umum) dalam proses dan penetapan sebuah kasus hukum di Indonesia saat ini sangat kuat. Begitu juga dalam hal penetapan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh paling konkret, ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Ketika rencana itu mendapat tentangan keras dari masyarakat, apa yang terjadi? Kebijakan itu tidak jadi ditetapkan. Ini membuktikan, kekuatan civil society tadi betul-betul menjadi penentu.
Saat ini, yang paling heboh dan banyak menghiasi muka-muka media, baik cetak maupun online, adalah terkait dengan kasus hukum yang menimpa mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Dahlan Iskan. Status hukum tersangka yang disandang Pak DI, begitu Dahlan Iskan biasa disapa, memunculkan banyak spekulasi pendapat. Seolah-olah apa yang dilakukannya saat menjabat Dirut PLN waktu itu banyak yang menyimpang. Padahal, sebagai pemimpin dengan tipe pekerja, dan tidak terlalu senang dengan birokrasi, begitulah Pak DI menjalankan kepemimpinannya.
Suara-suara netizen, suara-suara masyarakat luas di media sosial sebagai wujud civil society pun justru banyak yang memberi dukungan moral buat Pak DI. Boleh dibilang, tak satupun komentar mereka yang mendukung upaya hukum yang sedang dijalankan oleh kejaksaan. Karena KPK saja yang getol menyuarakan pemberantasan korupsi di negeri ini, justru tidak sampai mengusut dugaan kasus ini. Malah kejaksaan pula yang bersemangat untuk memroses dan mengusutnya. Ada apa sebenarnya dibalik proses hukum ini?
Oleh karena itu, mengawal penegakan hukum di negeri ini tak bisa lagi disepelekan atau sudah harus menjadi suatu keniscayaan. Masyarakat luas sebagai wujud civil society mesti berperan aktif dan terus menerus memberi pressure yang logis dan realistis kepada person dan lembaga penegak hukum. Harapannya, siapapun yang berproses hukum tidak dikorbankan akibat keputusan-keputusan yang ditetapkan. Mari bersama-sama kita kawal penegakan hukum di negeri ini.***
Beberapa waktu belakangan, kita disuguhkan pula dengan proses hukum yang membingungkan. Banyak pihak yang mengajukan praperadilan. Pihak-pihak atau person yang berkasus berani mengajukan keberatan ke pengadilan agar proses hukumnya yang sedang berjalan ditinjau kembali. Dan, aneh bin ajaib, banyak pula sidang pra-peradilan tersebut yang memenangkan tergugat.
Cerita praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai contoh. Proses hukum sedang berjalan, tahu-tahu yang bersangkutan mengajukan praperadilan. Dan, hasilnya, BG dimenangkan oleh pengadilan atas gugatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau akhirnya KPK tidak terima begitu saja, tapi pesan penting yang bisa ditangkap dari proses penegakan hukum di negeri kita ini, adalah pentingnya penegakan hukum ini kita kawal bersama-sama.
Tak bisa dipungkiri, kuatnya pengaruh civil society (masyarakat umum) dalam proses dan penetapan sebuah kasus hukum di Indonesia saat ini sangat kuat. Begitu juga dalam hal penetapan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh paling konkret, ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Ketika rencana itu mendapat tentangan keras dari masyarakat, apa yang terjadi? Kebijakan itu tidak jadi ditetapkan. Ini membuktikan, kekuatan civil society tadi betul-betul menjadi penentu.
Saat ini, yang paling heboh dan banyak menghiasi muka-muka media, baik cetak maupun online, adalah terkait dengan kasus hukum yang menimpa mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Dahlan Iskan. Status hukum tersangka yang disandang Pak DI, begitu Dahlan Iskan biasa disapa, memunculkan banyak spekulasi pendapat. Seolah-olah apa yang dilakukannya saat menjabat Dirut PLN waktu itu banyak yang menyimpang. Padahal, sebagai pemimpin dengan tipe pekerja, dan tidak terlalu senang dengan birokrasi, begitulah Pak DI menjalankan kepemimpinannya.
Suara-suara netizen, suara-suara masyarakat luas di media sosial sebagai wujud civil society pun justru banyak yang memberi dukungan moral buat Pak DI. Boleh dibilang, tak satupun komentar mereka yang mendukung upaya hukum yang sedang dijalankan oleh kejaksaan. Karena KPK saja yang getol menyuarakan pemberantasan korupsi di negeri ini, justru tidak sampai mengusut dugaan kasus ini. Malah kejaksaan pula yang bersemangat untuk memroses dan mengusutnya. Ada apa sebenarnya dibalik proses hukum ini?
Oleh karena itu, mengawal penegakan hukum di negeri ini tak bisa lagi disepelekan atau sudah harus menjadi suatu keniscayaan. Masyarakat luas sebagai wujud civil society mesti berperan aktif dan terus menerus memberi pressure yang logis dan realistis kepada person dan lembaga penegak hukum. Harapannya, siapapun yang berproses hukum tidak dikorbankan akibat keputusan-keputusan yang ditetapkan. Mari bersama-sama kita kawal penegakan hukum di negeri ini.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

