Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1436 H. Bagi umat Islam pada bulan ini dilaksanakan puasa wajib yang disebut dengan puasa Ramadan.
Tentunya kita semua menyambut gembira bulan yang penuh berkah ini. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi saat bulan Ramadan tiba, yakni masalah kenaikan harga barang-barang, batas waktu buka tutup tempat hiburan malam dan rumah makan, dan masalah klasik lainnya soal menjamurnya jumlah pengemis.
Sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi anehnya selalu saja terjadi kecolongan. Bahkan yang sangat menyengsarakan adalah soal kenaikan harga barang, apalagi dalam waktu dekat PNS akan panen rapel dan gaji ke-13.
Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya keperluan pokok, seperti gula, minyak makan dan keperluan lainnya. Kita akui, jangankan di saat Ramadan, di bulan-bulan biasa saja harga gas elpiji tak mampu diredam, hingga kini terus naik dan sulit diperoleh.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Kesan yang muncul, selama ini yang terjadi pemerintah lengah, sehingga tatkala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah sibuk turun ke lapangan (operasi pasar). Akibatnya operasi pasar itu sendiri tidak ada artinya terhadap perubahan harga barang.
Sementara jauh-jauh hari para spekulan sudah menimbun barang, yang gunanya untuk dilepas di saat harga sudah melambung. Nah, andai saja pemerintah juga melakukan jauh-jauh hari antisipasi, tentu spekulan itu dapat diatasi. Hukum pasar bahwa harga tergantung pada ketersedian barang —stok cukup harga normal, stok terbatas maka harga naik—, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensi kenaikan harga ini, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka terbatas, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Di sini peranan pemerintah sebagai stabilisator harga —itu pun jika masih memiliki peranan— diperlukan. Sepertinya peran pemerintah dalam menyetabilkan harga, pemerintah sangat lemah. Yang terjadi selama ini, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga, yang bisa hanya menaikan harga.
Masalah lainnya menjelang Ramadan ini, perlu juga disosialisasikan bagaikana aturan atau etika pengusaha hiburan dalam menjalankan usahanya. Sebab, sering terjadi bentrokan antara pengusaha hiburan dengan masyarakat sekitar, karena pihak pengusaha tidak mengindahkan bulan suci Ramadan.
Untuk itu, Ramadan tahun lalu hendaknya menjadi pelajaran bersama, apa-apa saja kelemahan kita saat itu. Baik bagi pengusaha, pemerintah maupun umat Islam sendiri. Semoga memasuki Ramadan tahun ini segala permasalahan itu dapat diatasi hendaknya. Terutama diri kita sendiri.***
Tentunya kita semua menyambut gembira bulan yang penuh berkah ini. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi saat bulan Ramadan tiba, yakni masalah kenaikan harga barang-barang, batas waktu buka tutup tempat hiburan malam dan rumah makan, dan masalah klasik lainnya soal menjamurnya jumlah pengemis.
Sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi anehnya selalu saja terjadi kecolongan. Bahkan yang sangat menyengsarakan adalah soal kenaikan harga barang, apalagi dalam waktu dekat PNS akan panen rapel dan gaji ke-13.
Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya keperluan pokok, seperti gula, minyak makan dan keperluan lainnya. Kita akui, jangankan di saat Ramadan, di bulan-bulan biasa saja harga gas elpiji tak mampu diredam, hingga kini terus naik dan sulit diperoleh.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Kesan yang muncul, selama ini yang terjadi pemerintah lengah, sehingga tatkala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah sibuk turun ke lapangan (operasi pasar). Akibatnya operasi pasar itu sendiri tidak ada artinya terhadap perubahan harga barang.
Sementara jauh-jauh hari para spekulan sudah menimbun barang, yang gunanya untuk dilepas di saat harga sudah melambung. Nah, andai saja pemerintah juga melakukan jauh-jauh hari antisipasi, tentu spekulan itu dapat diatasi. Hukum pasar bahwa harga tergantung pada ketersedian barang —stok cukup harga normal, stok terbatas maka harga naik—, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensi kenaikan harga ini, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka terbatas, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Di sini peranan pemerintah sebagai stabilisator harga —itu pun jika masih memiliki peranan— diperlukan. Sepertinya peran pemerintah dalam menyetabilkan harga, pemerintah sangat lemah. Yang terjadi selama ini, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga, yang bisa hanya menaikan harga.
Masalah lainnya menjelang Ramadan ini, perlu juga disosialisasikan bagaikana aturan atau etika pengusaha hiburan dalam menjalankan usahanya. Sebab, sering terjadi bentrokan antara pengusaha hiburan dengan masyarakat sekitar, karena pihak pengusaha tidak mengindahkan bulan suci Ramadan.
Untuk itu, Ramadan tahun lalu hendaknya menjadi pelajaran bersama, apa-apa saja kelemahan kita saat itu. Baik bagi pengusaha, pemerintah maupun umat Islam sendiri. Semoga memasuki Ramadan tahun ini segala permasalahan itu dapat diatasi hendaknya. Terutama diri kita sendiri.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

