Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KEBIJAKAN yang berhasil belum tentu tepat. Kebijakan yang tepat bisa jadi menjadi salah di mata penegak hukum. Begitulah godaan penegakan hukum di republik ini. Maka serta mertalah pemerintahan Jokowi mengancang Intruksi Presiden supaya kebijakan yang dikeluarkan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dalam sejumlah proyek tidak menjadi komoditas penegak hukum. Ekstrim lagi, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrianof Chaniago, agar pejabat tidak dikriminalisasi maka penerbitan Inpres menjadi penting.
Rencana penerbitan Inpres dan statemen agar pejabat tidak dikriminalisasi itu serta merta disampaikan tidak beberapa lama setelah mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Inpres itu memang sudah lama disiapkan sebab pemerintah segera menggesa penggunaan anggaran infrastuktur yang nilainya ratusan triliun. Atau bisa jadi pasca penetapan Dahlan sebagai tersangka, para pejabat ketakutan. Takut bakal jadi tersangka walau kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dirasakan langsung rakyat.
Tapi bisa jadi juga, ada skenario untuk menyukseskan penggesaan proyek infrastruktur itu tanpa hambatan sama sekali. Dahlan Iskan menjadi model sebagai warning bagi aparat penegak hukum agar jangan mengganggu yang kemudian diterbitkanlah Inpres itu. Bisa iya, bisa tidak. Biarlah rakyat yang menilainya. Proyek infrastruktur yang nilainya Rp90 triliun lebih besar ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI itu memang sangat penting bagi Jokowi-JK. Pada banyak kesempatan, Jusuf Kalla sesumbar percepatan proyek infrastruktur itu akan segera memulihkan perekonomian Indonesia. Dan itu juga akan mengukur keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK. Toh kesempatan menjadi presiden sesuai konstitusi bisa dua kali.
Terlepas dari itu semua, cara penegakan hukum Indonesia harus dibenahi. Indonesia memang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan oleh penjajahan Belanda. Yang artinya, hukum adalah bukti tertulis dan kesaksian. Siapa yang menandatangani, siap-siap saja bisa jadi tersangka. Maka semua pejabat di negeri ini, dalam segala aspek kegiatannya akan takut terhadap penegak hukum. Hukum Indonesia tidak akan melihat secara substansi. Berhasil atau tidak. Tidak seperti model hukum Anglo Saxon yang dianut Amerika Serikat. Substansi menjadi pertimbangan penting di samping ada alat bukti yang disajikan. Tapi bukan berarti tidak ada hakim yang menjatuhkan hukum dengan melihat substansinya di Indonesia. Tapi sangat sedikit dan itu dilakoni oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang memejahijaukan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kita bukan apriori dengan penegakan hukum dengan mensangkakan kepada setiap yang menandatangani. Banyak memang di negeri ini, korupsi dilakukan berantai, siapa yang menandatangani dia akan kecipratan uang atau suap bentuk lain. Biasanya model korupsi berjamaah ini, dipastikan kegiatan proyeknya amburadul sampai tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat efeknya. Sebab uang sudah habis bagi-bagi untuk mata rantai itu. Sisanya, setelah diambil keuntungan oleh kontraktor, barulah dikerjakan. Sudah pasti mark up dilakukan, spek dilanggar dan hasil kerjanya rapuh tak bisa diperta nggungjawabkan.
Tapi tidak semua proyek dikerjakan seperti itu. Ada orang yang memang tulus untuk mengabdikan dirinya tanpa mau mengambil keuntungan sama sekali. Ia tidak meminta dan menerima cipratan uang pelicin. Mungkin orang itu berada di level paling atas, bisa juga di tengah, berjenjang menandatanganinya. Niatnya hanya satu, proyek dikerjakan semestinya, kalau tidak ditandatangani dipastikan tidak akan jalan.
Untuk menilai ini, aparat tentu harus jeli menyidiknya. Sekusut apapun benang, jika sabar dan teliti mengurutnya, akan bisa juga diluruskan dan tahu di mana simpul penyebab kusutnya itu. Jangan karena niat baik proyek sukses dan memang hasilnya sukses, lantas dugaan ketidak jujuran atas dokumen pembebasan lahan menjadi dalil sangkaan. Dan sekali lagi, lihat substansinya. Jeratlah yang patut untuk dijerat. Semoga hukum Indonesia segera berbenah.***
Rencana penerbitan Inpres dan statemen agar pejabat tidak dikriminalisasi itu serta merta disampaikan tidak beberapa lama setelah mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Inpres itu memang sudah lama disiapkan sebab pemerintah segera menggesa penggunaan anggaran infrastuktur yang nilainya ratusan triliun. Atau bisa jadi pasca penetapan Dahlan sebagai tersangka, para pejabat ketakutan. Takut bakal jadi tersangka walau kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dirasakan langsung rakyat.
Tapi bisa jadi juga, ada skenario untuk menyukseskan penggesaan proyek infrastruktur itu tanpa hambatan sama sekali. Dahlan Iskan menjadi model sebagai warning bagi aparat penegak hukum agar jangan mengganggu yang kemudian diterbitkanlah Inpres itu. Bisa iya, bisa tidak. Biarlah rakyat yang menilainya. Proyek infrastruktur yang nilainya Rp90 triliun lebih besar ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI itu memang sangat penting bagi Jokowi-JK. Pada banyak kesempatan, Jusuf Kalla sesumbar percepatan proyek infrastruktur itu akan segera memulihkan perekonomian Indonesia. Dan itu juga akan mengukur keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK. Toh kesempatan menjadi presiden sesuai konstitusi bisa dua kali.
Terlepas dari itu semua, cara penegakan hukum Indonesia harus dibenahi. Indonesia memang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan oleh penjajahan Belanda. Yang artinya, hukum adalah bukti tertulis dan kesaksian. Siapa yang menandatangani, siap-siap saja bisa jadi tersangka. Maka semua pejabat di negeri ini, dalam segala aspek kegiatannya akan takut terhadap penegak hukum. Hukum Indonesia tidak akan melihat secara substansi. Berhasil atau tidak. Tidak seperti model hukum Anglo Saxon yang dianut Amerika Serikat. Substansi menjadi pertimbangan penting di samping ada alat bukti yang disajikan. Tapi bukan berarti tidak ada hakim yang menjatuhkan hukum dengan melihat substansinya di Indonesia. Tapi sangat sedikit dan itu dilakoni oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang memejahijaukan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kita bukan apriori dengan penegakan hukum dengan mensangkakan kepada setiap yang menandatangani. Banyak memang di negeri ini, korupsi dilakukan berantai, siapa yang menandatangani dia akan kecipratan uang atau suap bentuk lain. Biasanya model korupsi berjamaah ini, dipastikan kegiatan proyeknya amburadul sampai tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat efeknya. Sebab uang sudah habis bagi-bagi untuk mata rantai itu. Sisanya, setelah diambil keuntungan oleh kontraktor, barulah dikerjakan. Sudah pasti mark up dilakukan, spek dilanggar dan hasil kerjanya rapuh tak bisa diperta nggungjawabkan.
Tapi tidak semua proyek dikerjakan seperti itu. Ada orang yang memang tulus untuk mengabdikan dirinya tanpa mau mengambil keuntungan sama sekali. Ia tidak meminta dan menerima cipratan uang pelicin. Mungkin orang itu berada di level paling atas, bisa juga di tengah, berjenjang menandatanganinya. Niatnya hanya satu, proyek dikerjakan semestinya, kalau tidak ditandatangani dipastikan tidak akan jalan.
Untuk menilai ini, aparat tentu harus jeli menyidiknya. Sekusut apapun benang, jika sabar dan teliti mengurutnya, akan bisa juga diluruskan dan tahu di mana simpul penyebab kusutnya itu. Jangan karena niat baik proyek sukses dan memang hasilnya sukses, lantas dugaan ketidak jujuran atas dokumen pembebasan lahan menjadi dalil sangkaan. Dan sekali lagi, lihat substansinya. Jeratlah yang patut untuk dijerat. Semoga hukum Indonesia segera berbenah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

