Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SIAPAKAH ilmuan itu? Ada yang menjawab ilmuan adalah orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan melalui pendidikan berjenjang yang dilaluinya. Ilmuan disebut pula orang dengan ilmunya menyiarkan kebenaran dan menjadi pelita bagi manusia. Tatapi secara harfiah, ilmuan dapat diartikan orang berilmu yang menerangkan dunia kepada masyarakatnya. Sebuah dunia yang ideal, yang menjadi cita rasa kemanusiaan petujuk jalan. Jadi seorang ilmuan, dengan ilmunya itu harus dapat memberikan pencerahan, pendidikan umat dalam tanggung jawab sosialnya demi memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di atas panduan akhlak mulia. Dengan tugas luhur begitu rupa, seyogyanya kaum ilmuan yang bernaung pada sebuah universitas dapat melahirkan karya-karya pemikiran autentik untuk turut menyelesaikan problem kemasyarakatan.
Akan tetapi, setelah reformasi bergulir, agaknya kaum intelektual belum memerlihatkan peran sejarahnya secara fundamental, untuk mengisi kemerdekaan. Yang terjadi dewasa ini, justru sebuah sikap yang ambigu antar berada di civil society atau subordinasi penguasa. Tak jarang, para ilmuan hanya memen tingkan karir pribadi plus kemelimpahan materi, kendati kurang sensitif pada nasib negeri. Tergerusnya idealisme dan komitmen moral membela masyarakat begitu rupa, membuat lama-kelamaan para akademisi itu terjerat dalam ”lingkaran setan” masyarakat non ilmiah. Publik dibuat kecewa oleh tiga guru besar kampus ternama, dua menjabat menteri dan satu memimpin SKK Migas ditahan KPK.
Pragmatis-meterialis
Kasus I. Seorang kolega dosen yang diminta universitas untuk me-review penelitian dalam sebuah kegiatan sosialisasi cara menilai online oleh tim dari lembaga penelitian. Bukannya menanyakan teknis atau filosofis penilaian karya ilmiah yang ketat, sang akedemisi bergelar doktor malah mengeluhkan kue dan minuman tidak disediakan panitia. Dan selanjutnya diterangkan bahwa lembaga penelitian bersedia menyediakan tempat dan tenaga teknisi untuk membantu reviewer bekerja, sang dosen malah menyentil makan siang agar disiapkan.
Kasus II. Seorang dosen muda universitas memiliki talenta lumayan. Dia membuat gebrakan kreatif untuk memicu dosen membuat buku teks, dan mengajari guru menulis melalui lembaga besutannya. Merasa “berhasil”, sang dosen muda menceburkan diri pula menjadi konsultan politik. Malangnya, sang dosen muda tidak menghiraukan siapa calon pemimpin (legislatif dan eksekutif) yang mau dijadikan kliennya; ideologi, track record maupun cara berpolitik dewasa ini yang penuh sogok menyogok. Ketika hal itu saya tanyakan, dia menjawab justru ilmu konsultannya itu dapat mengurangi biaya politik sang calon pemimpin. Sang dosen lupa, kekuatan seorang ilmuan terletak di dalam hal dia tidak mempunyai kepentingan langsung, tidak mempunyai interest, apa lagi vested interes di dalam sesuatu berbau politik. Apalagi politik tanpa fatsoen, politik sekuler yang tidak memegang nilai-nilai ideal.
Kasus III. Dalam kegiatan summer school antara universitas di sini dengan universitas di Jerman akan dikirimlah lima mahasiswa sebagai kunjungan balasan. Ketika mahasiswa hendak berangkat, tiba-tiba seorang yang lagi-lagi bergelar doktor meminta “keadilan”. Beliau menuntut untuk ikut serta dalam rombongan dengan tugas sebagai dosen pembimbing. Lebih elok bila sang dosen menulis paper untuk dipresentasikan di forum internasional, dia akan dibiayai full dengan terhormat dan mengharumkan nama universitas.
Kasus IV. Seorang guru besar universitas ternama pernah terlibat perdebatan seru dengan penulis di Bandara Soekarno Hatta. Sang profesor yang menganut pembangunan berkelanjutan, tetap ingin mengeksploitasi hutan alam di Riau, yang penting dalih beliau, ada upaya pemeliharaan lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Beliau, karena itu, rela meninggalkan almamaternya di Kota Bogor demi membuktikan “hujah sakti”-nya itu, lalu bergabung dengan lembaga yang pada hemat penulis justru memansyuhkan timbunan ilmu yang selama ini dipupuknya. Kenyataan lapangan pun memperlihatkan kerusakan lingkungan sudah amat serius, daya dukung (carrying capacity) lingkungan di bumi Melayu tidak memungkinkan lagi untuk menyukseskan resep “pembangunan berkelanjutan” sang profesor Bogor.
Kasus V. Penulis terbaca buku Jerebu di Negeri Kami yang diterbitkan oleh penerbit universitas. Isi dan pesan buku sungguh menggugah. Bagaimana solusi dan fakta miris kebakaran hutan rutin yang terjadi di Riau. Malangnya, setelah melihat penulis buku yang bersifat bunga rampai itu, di dalamnya tertera beberapa nama akademisi yang sering dijumpai “bermesraan” dengan lembaga yang diduga membakar lahan yang dikritik dalam buku tersebut. Jadi, tulisan atau karya yang dibuat, berbanding terbalik dengan filosofi seorang ilmuan yang dibanggakan di hadapan kelas. Bahkan, belum lama ini, tiga fakultas di Riau membuat kerja sama penelitian dengan “lembaga” yang punya sejarah panjang dalam konflik hutan tanah di negeri Melayu. Apakah faktor link and match satu-satunya panglima? Rasanya, para pemegang teraju kampus patutlah meninjau sejarah Riau, bangkit dari “pedih” yang sama, demi memancang misi universitas dambaan umat.
Peran Universitas
Tri Dharma perguruan tinggi mengisyaratkan bahwa sesungguhnya universitas merupakan ujung tombak demokrasi. Sikap kritis objektif para akademisi yang ditopang penelitian bermutu sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang sedang porak poranda. Kerusakan ekosistem, korupsi yang menggurita, pemerintahan yang tertutup dan kleptokratik, apatisme masyarakat bawah sewaktu pilkada, pelemahan sistematis KPK adalah pekerjaan rumah yang menunggu tangan dingin kaum menara gading dari universitas.
Universitas itu dalam mata masyarakat merupakan kubu-kubu, benteng pertahanan untuk mempertahankan sendi-sendi intelek, sendi-sendi kebudayaan, sendi- sendi moral, intellectual standard, culture standart dan moral standard.
Apabila ilmuan sudah dihinggapi penyakit malas, malas berpikir lebih dari sekedar keuntungan pribadi (selfish), maka pilar demokrasi akan goyah. Jika malas pula berjuang membela kebenaran, hati nurani menumpul, maka diri dan negeri kehilangan marwah. Pragmatisme akan menjadi jurus andalan mereka yang membuat perguruan tinggi bisa makna tanpa peran sejarah.
Lebih dari itu, secara internal pun, para ilmuan akan mengalami kemalasan pada pekerjaannya sendiri, temuan plagiasi makin menjadi-jadi. Kalau sudah demikian, obatnya tiup ruh idealisme ke dada para pendidik di perguruan tinggi. Menjadi akademisi tidak sama dengan pengusaha yang berlimpah materi. Ilmuan amoral harus selalu diingatkan bahwa hidup pasti berakhir mati. Berlomba mencari harta bukanlah watak sejati para guru, akademisi, ulama dan pewaris para Nabi. Harta mereka tersimpan dalam amal baik para murid yang kelak memimpin negeri. Itulah bekal hidup sesudah mati. Di akhirat kelak surga kan menanti.***
Elviriadi
Dosen UIN Suska Riau dan Majelis Hikmah Pemuda Muhammadiyah Riau.
Akan tetapi, setelah reformasi bergulir, agaknya kaum intelektual belum memerlihatkan peran sejarahnya secara fundamental, untuk mengisi kemerdekaan. Yang terjadi dewasa ini, justru sebuah sikap yang ambigu antar berada di civil society atau subordinasi penguasa. Tak jarang, para ilmuan hanya memen tingkan karir pribadi plus kemelimpahan materi, kendati kurang sensitif pada nasib negeri. Tergerusnya idealisme dan komitmen moral membela masyarakat begitu rupa, membuat lama-kelamaan para akademisi itu terjerat dalam ”lingkaran setan” masyarakat non ilmiah. Publik dibuat kecewa oleh tiga guru besar kampus ternama, dua menjabat menteri dan satu memimpin SKK Migas ditahan KPK.
Pragmatis-meterialis
Kasus I. Seorang kolega dosen yang diminta universitas untuk me-review penelitian dalam sebuah kegiatan sosialisasi cara menilai online oleh tim dari lembaga penelitian. Bukannya menanyakan teknis atau filosofis penilaian karya ilmiah yang ketat, sang akedemisi bergelar doktor malah mengeluhkan kue dan minuman tidak disediakan panitia. Dan selanjutnya diterangkan bahwa lembaga penelitian bersedia menyediakan tempat dan tenaga teknisi untuk membantu reviewer bekerja, sang dosen malah menyentil makan siang agar disiapkan.
Kasus II. Seorang dosen muda universitas memiliki talenta lumayan. Dia membuat gebrakan kreatif untuk memicu dosen membuat buku teks, dan mengajari guru menulis melalui lembaga besutannya. Merasa “berhasil”, sang dosen muda menceburkan diri pula menjadi konsultan politik. Malangnya, sang dosen muda tidak menghiraukan siapa calon pemimpin (legislatif dan eksekutif) yang mau dijadikan kliennya; ideologi, track record maupun cara berpolitik dewasa ini yang penuh sogok menyogok. Ketika hal itu saya tanyakan, dia menjawab justru ilmu konsultannya itu dapat mengurangi biaya politik sang calon pemimpin. Sang dosen lupa, kekuatan seorang ilmuan terletak di dalam hal dia tidak mempunyai kepentingan langsung, tidak mempunyai interest, apa lagi vested interes di dalam sesuatu berbau politik. Apalagi politik tanpa fatsoen, politik sekuler yang tidak memegang nilai-nilai ideal.
Kasus III. Dalam kegiatan summer school antara universitas di sini dengan universitas di Jerman akan dikirimlah lima mahasiswa sebagai kunjungan balasan. Ketika mahasiswa hendak berangkat, tiba-tiba seorang yang lagi-lagi bergelar doktor meminta “keadilan”. Beliau menuntut untuk ikut serta dalam rombongan dengan tugas sebagai dosen pembimbing. Lebih elok bila sang dosen menulis paper untuk dipresentasikan di forum internasional, dia akan dibiayai full dengan terhormat dan mengharumkan nama universitas.
Kasus IV. Seorang guru besar universitas ternama pernah terlibat perdebatan seru dengan penulis di Bandara Soekarno Hatta. Sang profesor yang menganut pembangunan berkelanjutan, tetap ingin mengeksploitasi hutan alam di Riau, yang penting dalih beliau, ada upaya pemeliharaan lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Beliau, karena itu, rela meninggalkan almamaternya di Kota Bogor demi membuktikan “hujah sakti”-nya itu, lalu bergabung dengan lembaga yang pada hemat penulis justru memansyuhkan timbunan ilmu yang selama ini dipupuknya. Kenyataan lapangan pun memperlihatkan kerusakan lingkungan sudah amat serius, daya dukung (carrying capacity) lingkungan di bumi Melayu tidak memungkinkan lagi untuk menyukseskan resep “pembangunan berkelanjutan” sang profesor Bogor.
Kasus V. Penulis terbaca buku Jerebu di Negeri Kami yang diterbitkan oleh penerbit universitas. Isi dan pesan buku sungguh menggugah. Bagaimana solusi dan fakta miris kebakaran hutan rutin yang terjadi di Riau. Malangnya, setelah melihat penulis buku yang bersifat bunga rampai itu, di dalamnya tertera beberapa nama akademisi yang sering dijumpai “bermesraan” dengan lembaga yang diduga membakar lahan yang dikritik dalam buku tersebut. Jadi, tulisan atau karya yang dibuat, berbanding terbalik dengan filosofi seorang ilmuan yang dibanggakan di hadapan kelas. Bahkan, belum lama ini, tiga fakultas di Riau membuat kerja sama penelitian dengan “lembaga” yang punya sejarah panjang dalam konflik hutan tanah di negeri Melayu. Apakah faktor link and match satu-satunya panglima? Rasanya, para pemegang teraju kampus patutlah meninjau sejarah Riau, bangkit dari “pedih” yang sama, demi memancang misi universitas dambaan umat.
Peran Universitas
Tri Dharma perguruan tinggi mengisyaratkan bahwa sesungguhnya universitas merupakan ujung tombak demokrasi. Sikap kritis objektif para akademisi yang ditopang penelitian bermutu sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang sedang porak poranda. Kerusakan ekosistem, korupsi yang menggurita, pemerintahan yang tertutup dan kleptokratik, apatisme masyarakat bawah sewaktu pilkada, pelemahan sistematis KPK adalah pekerjaan rumah yang menunggu tangan dingin kaum menara gading dari universitas.
Universitas itu dalam mata masyarakat merupakan kubu-kubu, benteng pertahanan untuk mempertahankan sendi-sendi intelek, sendi-sendi kebudayaan, sendi- sendi moral, intellectual standard, culture standart dan moral standard.
Apabila ilmuan sudah dihinggapi penyakit malas, malas berpikir lebih dari sekedar keuntungan pribadi (selfish), maka pilar demokrasi akan goyah. Jika malas pula berjuang membela kebenaran, hati nurani menumpul, maka diri dan negeri kehilangan marwah. Pragmatisme akan menjadi jurus andalan mereka yang membuat perguruan tinggi bisa makna tanpa peran sejarah.
Lebih dari itu, secara internal pun, para ilmuan akan mengalami kemalasan pada pekerjaannya sendiri, temuan plagiasi makin menjadi-jadi. Kalau sudah demikian, obatnya tiup ruh idealisme ke dada para pendidik di perguruan tinggi. Menjadi akademisi tidak sama dengan pengusaha yang berlimpah materi. Ilmuan amoral harus selalu diingatkan bahwa hidup pasti berakhir mati. Berlomba mencari harta bukanlah watak sejati para guru, akademisi, ulama dan pewaris para Nabi. Harta mereka tersimpan dalam amal baik para murid yang kelak memimpin negeri. Itulah bekal hidup sesudah mati. Di akhirat kelak surga kan menanti.***
Elviriadi
Dosen UIN Suska Riau dan Majelis Hikmah Pemuda Muhammadiyah Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

