Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Dikelola Model Abu Nawas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
ABU Nawas bukan hanya tokoh terkenal yang ikut mengatur pemerintahan Baginda Harun Al Rasyid dalam cerita 1001 malam. Abu Nawas merupakan figur yang lihai dan mampu meyakinkan orang-orang sekitar Harun Al Rasyid. Dia merupakan seorang tokoh yang lihai dalam memutuskan permasalahan. Tidak ada persoalan yang tak bisa dipecahkannya, tanpa kemampuannya meyakinkan orang lain.

Dengan demikian meski cuma tokoh dalam kisah 1001 malam, namun namanya tetap dikenang sampai kini. Bahkan kelihaiannya ini dalam mempengaruhi orang lain untuk kepentingan pribadi termasuk luar biasa. Dia berbeda dengan tokoh-tokoh mafia yang menggunakan kekerasan, uang dan kekuasaan dalam menjaga kewibawaannya. Masyarakat Indonesia saat ini mengibaratkan sejumlah anggota legislatif sebagai tokoh Abu Nawas. Hal ini terihat dari pembicaraan yang kini berkembang di lingkungan masyarakat dan kalangan legislatif, mengenai gagasan merumuskan “Dana Aspirasi Daerah (DAD)”. Menurut gagasan tersebut setiap anggota DPR akan menerima DAD masing-masing sebesar Rp20 miliar. Jadi dalam setahun dana yang harus disediakan mencapai Rp11,2 triliun.

Jumlah tersebut jelas tidak kecil dan menganggu keuangan negara, karena DAD tidak jelas keperluannya untuk kepentingan masyarakat. Meski kalangan legislatif mengatakan uang DAD berada di tangan lembaga pemerintah. Namun tidak mudah mengontrol pengeluaran uang tersebut yang tersebar di berbagai daerah. Apalagi jumlahnya sangat fantastis.

Pada awalnya gagasan  model Abu Nawas itu tidak ditentang kalangan legislatif. Sebab kelihatannya dana ini diperlukan masyarakat terutama untuk berbagai kegiatan sosial. Di sinilah model pendekatan Abu Nawas bermain. Meski seolah-olah kegiatan tersebut sangat mustahak, akan tetapi bisa melenceng ke arah lain. Walaupun ada halangan legislatif yang membantah DAD mudah diselewengkan. Alasannya DAD berasal dari pemerintah. Hanya dalam pengelolaannya pihak legislatif bisa campur tangan melalui jalur proposal.

Tentu kita tidak boleh menuduh keseluruhan anggota legislatif ikut menikmati dana bancakan itu dengan sesuka hatinya. Karena secara pelan-pelan tapi pasti sekarang sudah ada dua fraksi yaitu Nasdem dan Hanura yang menolak dana itu. Sebab dikhawatirkan justru mengarah munculnya korupsi. Bahkan kalangan LSM, mahasiswa, intelektual dan pegiat anti korupsi sudah menyatakan ketidak setujuannya atas DAD. Apalagi kalau dipaksakan juga tentu menimbulkan suasana disharmoni.

Para wakil rakyat sekarang  ini betul-betul kebablasan. Gajinya besar, dapat uang cicilan mobil pribadi dan rupa-rupa fasilitas lainya. Pemerintah ditakut-takuti, kalau menolak dana yang mirip gratifikasi, akan muncul hak interpelasi kepada Presiden. Bahkan ada suara-suara lantang yang menyebutkan kalau pemerintah menolak tunggu saja munculnya hak interpelasi yang didukung kelompok-kelompok tertentu di DPR. Padahal banyak persoalan yang belum selesai seperti revisi sejumlah undang-undang.

Sejumlah anggota DPR, meski tidak seluruhnya, acap menyuarakan hal-hal yang “nyeleneh”. Segala pembahasan soal DAD tadinya diawali dengan pendekatan yang rapih. Nampak baik tetapi sudah dikemas dengan kelihaian gaya Abu Nawas, Segala pembahasan juga diawali dengan  pendekatan koalisi sebelum menuju ke final sidang paripurna. Biasanya yang lebih dahulu mengemukakan gagasan, buru-buru mengklaim masalah itu telah melalui pembicaraan di tingkat komisi di DPR.

Dalam upaya menggolkan gagasan DAD ada upaya yang menyebutkan agar tidak masuk ke kantong pribadi. Tetapi timbul pertanyaan, bagaimana mengontrol fulus dengan jumlah yang besar untuk disalurkan seacara terpisah-pisah. Selain itu muncul kecurigaan mengapa DAD disuarakan begitu gencar. Jawabnya karena suasana sekarang sudah semakin dekat dengan pilkada yang akan dilakukan secara serentak. Kalau kita lihat justru waktu semakin pendek Namun dana  harus di salurkan dengan cepat.

Sebaiknya, daripada terlanjur merepotkan, dana aspirasi mirip dana gratifikasi, dibatalkan saja. Rakyat semakin cerdas tidak mungkin dibohongi. Sebab baru saja Revisi Udang-Undang KPK mau dibahas, ternyata ada upaya membelokan agar KPK diperlemah. Tetapi suara yang muncul seperti ingin memperkuat lembaga anti rasuah. Jadi tepat jika Revisi Undang-Undang KPK  ditolak presiden. Meski ada upaya melakukan “rematch” dengan mengatakan isu ini masih “ditangguhkan”. Pembahasannya bisa tahun 2016.

Jika mantan Presiden SBY menyebut tahun 2014 sebagai tahun politik, tahun 2015 merupakan tahun kemunculan “politik Abu Nawas”. Sebab berbagai Prolegnas yang dibahas DPR, harus dicermati. Jangan-jangan diselipkan arah “menggunting dalam lipatan”. Semoga tradisi berpolitik “model Abu Nawas” jangan jadi kebiasaan. Berpura-pura membela rakyat, faktanya membawa “bala”.***  


Mulyadi
Wartawan Senior

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer