Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mungkinkah Pilkada tanpa Mahar?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
GEGAP gempita perhelatan akbar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, semakin membahana. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 waktu pendaftaran pasangan calon semakin dekat yakni pada 26-28 Juli mendatang. Dan sudah menjadi rahasia publik bahwa, setiap helat pilkada berlangsung, muncul isu mahar atau maskawin politik guna mendapatkan perahu partai pengusung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Menteri Dalam Negeri era SBY Gamawan Fauzi bahwa untuk mencari partai pengusung, calon kepada daerah harus membayar mahar yang mencapai miliaran rupiah.

Mahar secara leksikal merujuk kepada pemberian tulus ikhlas calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan. Seakan ingin memposisikannya dengan mahar perkawinan, politisi atau partai politik mengaitkan setoran dana yang diberikan kepada partai politik bagian dari persamaan persepsi politik. Sekaligus bentuk kesepakatan dalam menautkan hati dalam politik. Bedanya, dalam perkawinan mahar diberikan secara ikhlas, sedangkan dalam politik, ikhlas hanya lipstik. Mahar menjadi syarat utama dalam menumbuhkan cinta politik. Kalau tidak, jangan harap cinta calon kepala daerah yang sedang menggebu-gebu mendapat tempat di hati partai politik.

Liberalisasi dan kontestasi politik yang berorientasi elektoralis inilah yang menjadi penyebab erosi demokrasi dan penyumbang korupsi. Bahkan dalam The Moral Force of  Indigenous Politics: Critical Liberalism and the Zapatistas, Jung (2008) menyebutnya, sebagai upaya mendegradasi nilai moral dan etika sosial. Atau dalam kalimat yang lebih lugas merupakan indikasi merosotnya integritas sebuah bangsa. Perilaku tersebut berkelindan dengan hasrat calon kepala daerah yang begitu membuncah untuk menjadi pemimpin dan menggunakan segala cara memuaskannya.

Acap kali publik mendengar bahwa, untuk mengumpulkan amunisi dan membayar mahar politik, calon kepala daerah menggunakan dana pihak ketiga dengan janji kalau terpilih memberikan konsesi-konsesi tertentu. Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah dihadapkan kepada pilihan yang sulit dan mau tidak mau harus menepati janjinya. Alhasil, banyak proyek negara yang tidak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seperti, rusaknya jalan, gedung-gedung dan sarana prasarana lain yang notabene baru saja dibangun.

Maraknya mahar politik dalam setiap helat demokrasi di tanah air, memunculkan harapan publik dan sebagian politisi untuk mengimpikan pelaksanaan pilkada tanpa mahar. Harapan itu menjadi harapan semua rakyat, agar pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang sejati dan tidak dihantui dengan jebakan janji-janji politik yang dibangun ketika awal cinta dikomunikasikan dengan partai politik. Pertanyaan yang selalu bergelayut dan bersemayam di benak publik, mungkinkah pilkada tanpa mahar politik? Menjawabnya dalam tataran idealita adalah sangat mudah, yakni, mungkin saja pilkada tanpa mahar. Tapi, dalam realitas politik, jawabannya jelas akan berbeda.

Dalam UU No 8 Tahun 2015 dijelaskan mahar politik adalah tindakan terlarang. Sebagaimana termuat dalam Pasal 47 pada ayat 1, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan. Selanjutnya dipertegas lagi di ayat 4, Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.

 Bahkan, calon kepala daerah terpilihpun dapat dibatalkan bila terbukti memberi mahar politik. Sebagaimana termuat pada ayat 5, dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dibatalkan”.

Terkait aturan dan realitas politik belakangan ini, sesungguhnya inilah momentum tepat bagi partai politik untuk menghilangkan mahar sebagai syarat mendapatkan “cinta” politik. Sebab, penggunaan mahar hanya melahirkan cinta imitasi. Tokoh-tokoh yang terpilih bukan karena kapasitas dan kapabilitas. Tapi lebih dominan karena isi tas dan popularitas. Akibatnya, pemimpin yang berkualitas tapi tidak memiliki cukup mahar dan amunisi, menjadi tokoh pinggiran yang sulit mendapatkan simpati dan cinta dari partai politik.

Publik tentu sangat berharap lahirnya pemimpin yang berkualitas dan terjaga komitmennya untuk membangun daerah dan bangsa. Bukan pemimpin yang melihat jabatan sebagai ajang pemuasan nafsu politik semata. Akan tetapi rakyat, juga harus membuktikan untuk tidak menerima mahar untuk setiap suara yang mereka berikan. Jangan hanya berharap cinta partai politik atau politisi berubah menjadi cinta sejati. Cinta rakyat juga harus berubah menjadi sejati, cinta yang tanpa pamrih. Alhasil, akan bertemu cinta sejati rakyat dan cinta  pemimpin tanpa mahar dalam helat perkawinan yang bernama pilkada. Semoga.***


Suhardi
Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer