Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SUDAH jelas-jelas Peraturan Menteri (Permen) PAN RB Nomor 8 tahun 2005 mengatur soal larangan penggunaan mobil dinas (mobdin). Tapi justru Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi juga yang membolehkan mobil dinas dipakai buat mudik Idul Fitri tahun ini. Kata dia, hal itu akan dapat membantu meringankan beban PNS yang ingin mudik ke kampung halaman.
Kebijakan/aturan ini mendapat tentangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan, tidak sepakat dengan aturan mobil dinas yang bisa dipakai saat mudik. Pasalnya kendaraan dinas merupakan aset milik negara bukan milik pribadi. Sehingga, penggunaannya seharusnya hanya untuk kepentingan tugas. Johan juga menyentil, bahwa apa yang disampaikan Menteri PAN RB Yuddy tidak mencerminkan sebagai pejabat publik, di mana seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat. Pengamat transportasi Darmaningtyas juga angkat bicara. ‘’Kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas, pada jam kerja dan dalam kota,’’ katanya, sambil merujuk kepada Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2005.
Nah, dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, tentu muncul tanda tanya, apakah ia lupa dengan aturan yang dibuat oleh institusinya sendiri? Mungkin bisa jadi. Soalnya aturan itu tidak dibuat di era Yuddy menjabat. Tapi, apa iya seperti itu? Sebab, aturan yang dikeluarkan seorang menteri tentulah atas nama institusi, bukan pribadi. Jadi, siapapun menterinya, otomatis tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.
Mestinya, sebagai pejabat negara dan pejabat publik Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi cek dan ricek dulu, sebelum mengeluarkan statement atau membuat aturan dan kebijakan. Supaya tidak terjadi misunderstanding publik terhadap apa yang disampaikan. Di samping itu, juga untuk menjaga kewibawaan institusinya sendiri. Otomatis dengan kejadian ini publik bisa menilai, kok menteri bisa-bisanya melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
Atau, jangan-jangan, dalam konteks mobil dinas pejabat/PNS yang boleh dipakai untuk mudik Idul Fitri, Menteri Yuddy lebih mengedepankan asas kemanusiaan dan sedikit mengenyampingkan asas aturan/regulasi. Pejabat, kan juga manusia biasa. Karena dari statement Yuddy di media, ia menyamakan aturan mobdin dibolehkan buat mudik ini dengan aktivitas pejabat/PNS yang menggunakan mobdin untuk mengantar anggota keluarga sakit atau berobat. Juga mobdin buat mengantar anak ke sekolah. Tapi, apa iya benar seperti itu, tentu Menteri Yuddy lah yang paling tepat untuk menjawabnya.
Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa sebagai manusia biasa mestinya pejabat/PNS juga punya malu. Dari namanya saja sudah jelas, kendaraan/mobil dinas. Tentulah dipakai untuk kedinasan, yang aturannya sudah sangat jelas dan terukur. Kalau sudah disalahgunakan, seperti mobil dinas untuk keperluan-keperluan pribadi, berarti pejabat/PNS itu sendiri yang menabrak aturan yang sudah ada. Bila kondisi ini benar-benar terjadi, apa masih mungkin publik bisa percaya.
Oleh karena itu, pejabat/PNS semestinya mengerti, mereka berada di posisi itu juga karena kepercayaan publik. Makanya diberi nama PNS atau pejabat publik, yang bertugas melayani/mengayomi kepentingan publik. Jangan malah terbalik. Pejabat/PNS malah minta dilayani dengan fasilitas publik, seperti kendaraan dinas yang mereka pakai. Apa mereka tidak tahu kalau mobil-mobil dinas itu dibeli dengan uang rakyat? Sadarlah! Sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.***
Kebijakan/aturan ini mendapat tentangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan, tidak sepakat dengan aturan mobil dinas yang bisa dipakai saat mudik. Pasalnya kendaraan dinas merupakan aset milik negara bukan milik pribadi. Sehingga, penggunaannya seharusnya hanya untuk kepentingan tugas. Johan juga menyentil, bahwa apa yang disampaikan Menteri PAN RB Yuddy tidak mencerminkan sebagai pejabat publik, di mana seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat. Pengamat transportasi Darmaningtyas juga angkat bicara. ‘’Kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas, pada jam kerja dan dalam kota,’’ katanya, sambil merujuk kepada Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2005.
Nah, dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, tentu muncul tanda tanya, apakah ia lupa dengan aturan yang dibuat oleh institusinya sendiri? Mungkin bisa jadi. Soalnya aturan itu tidak dibuat di era Yuddy menjabat. Tapi, apa iya seperti itu? Sebab, aturan yang dikeluarkan seorang menteri tentulah atas nama institusi, bukan pribadi. Jadi, siapapun menterinya, otomatis tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.
Mestinya, sebagai pejabat negara dan pejabat publik Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi cek dan ricek dulu, sebelum mengeluarkan statement atau membuat aturan dan kebijakan. Supaya tidak terjadi misunderstanding publik terhadap apa yang disampaikan. Di samping itu, juga untuk menjaga kewibawaan institusinya sendiri. Otomatis dengan kejadian ini publik bisa menilai, kok menteri bisa-bisanya melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
Atau, jangan-jangan, dalam konteks mobil dinas pejabat/PNS yang boleh dipakai untuk mudik Idul Fitri, Menteri Yuddy lebih mengedepankan asas kemanusiaan dan sedikit mengenyampingkan asas aturan/regulasi. Pejabat, kan juga manusia biasa. Karena dari statement Yuddy di media, ia menyamakan aturan mobdin dibolehkan buat mudik ini dengan aktivitas pejabat/PNS yang menggunakan mobdin untuk mengantar anggota keluarga sakit atau berobat. Juga mobdin buat mengantar anak ke sekolah. Tapi, apa iya benar seperti itu, tentu Menteri Yuddy lah yang paling tepat untuk menjawabnya.
Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa sebagai manusia biasa mestinya pejabat/PNS juga punya malu. Dari namanya saja sudah jelas, kendaraan/mobil dinas. Tentulah dipakai untuk kedinasan, yang aturannya sudah sangat jelas dan terukur. Kalau sudah disalahgunakan, seperti mobil dinas untuk keperluan-keperluan pribadi, berarti pejabat/PNS itu sendiri yang menabrak aturan yang sudah ada. Bila kondisi ini benar-benar terjadi, apa masih mungkin publik bisa percaya.
Oleh karena itu, pejabat/PNS semestinya mengerti, mereka berada di posisi itu juga karena kepercayaan publik. Makanya diberi nama PNS atau pejabat publik, yang bertugas melayani/mengayomi kepentingan publik. Jangan malah terbalik. Pejabat/PNS malah minta dilayani dengan fasilitas publik, seperti kendaraan dinas yang mereka pakai. Apa mereka tidak tahu kalau mobil-mobil dinas itu dibeli dengan uang rakyat? Sadarlah! Sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

