Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
MUNGKINKAH pejuang atau veteran
bisa bersedih? Tentu saja sangat mungkin. Ini bisa terjadi ketika di
usia yang kian senja, masih ada impian-impian pejuang itu yang belum
dikabulkan. Padahal, impian itu boleh jadi terkait sesuatu yang
didambakan sebagai kenang-kenangan sejarah agar generasi sesudahnya
dapat mengingatnya. Apalagi bila pihak pemerintah yang semestinya peduli
namun ternyata bagai membiarkan kesediahan itu berlalu begitu saja.
Inilah yang terjadi saat pertemuan silaturahim antara BPC Perhumas Riau dengan pihak Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 di Gedung Juang, Pekanbaru di pertengahan bulan Juni 2015. Ketua Harian DHD, Letkol Purn H Himron Saheman berbicara dengan suara terbata-bata dengan wajah sedih mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau untuk merealisasikan Monumen Gelora Perjuangan Rakyat Riau (MGPRR) yang sudah diusulkan oleh DHD Angkatan ’45 sejak lima tahun terakhir.
Monumen dinilai sangat penting dan strategis dalam mengenang sejarah dan jasa para pejuang kemerdekaan bangsa khususnya di Provinsi Riau. Melalui monumen itu pula dapat dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan dan mewariskan nilai-nilai perjuangan bagi generasi muda. Apalagi, di Indonesia ternyata satu-satunya provinsi yang tidak memiliki monumen tersebut hanya Provinsi Riau.
Suasana pertemuan silaturahim dan diskusi antara DHD Angkatan 45 Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian, Letkol Purn Himron Saheman dengan BPC Perhumas Riau yang diketuai oleh Ian Machyar itu benar-benar menjadi arena curhat antara para pengurus DHD Angkatan 45 yang rata-rata sudah sepuh terhadap angkatan muda yang kini berkiprah dalam organisasi kehumasan.
Pertemuan itu tampak dihadiri kalangan pengurus DHD Angkatan 45 di antaranya Sekretaris Umum H Rustam Effendy, Kol Purn AW Pohan, Abuimin, Haryanto dan beberapa orang lagi. Sedangkan dari kalangan BPC Perhumas turut hadir, dua Wakil Ketua Fakhrunnas MA Jabbar dan Thulus, Sekum Chatrawaldi Tamsin dan Sekretariat Fawaid.
Luahan hati H Himron Saheman yang juga pejuang kemerdekaan Riau menuturkan arti penting keberadaan Monumen Gelora Perjuangan Rakyat Riau itu dalam mengenang sejarah perjuangan masa silam dan sekaligus mewariskan nilai-nilai kejuangan dan sejarah bagi generasi muda di Provinsi Riau.
“Saya di usia 87 tahun sekarang dan tingga satu-satunya pejuang kemerdekaan Riau yang masih hidup, sangat berharap monumen itu dapat terwujud secepatnya. Inilah nanti yang akan menjadi salah satu saksi sejarah yang menghimpun berbagai peninggalan sejarah masa lalu dan informasi seputar nilai perjuangan rakyat Riau di masa penjajahan dan kemerdekaan dahulu,” ucap Himron dengan suara yang terbata-bata.
Dalam pertemuan itu, pihak DHD ternyata sudah bertahun-tahun mengajukan proposal pembangunan monumen tersebut yang pernah diajukan kepada Plt Gubri Prof Djoehermansyah, Gubri (non aktif) H Annas Maamun hingga Plt Arsjadjuliandi Rachman dan Ketua DPRD Riau–masa itu-H Djohar Firdaus. Ironisnya, permohonan itu bagai tak bersambut dan dibiarkan berlalu begitu saja.
Sekretaris DHD Angkatan 45 Riau, H Rustam Effendy mengungkapkan lebih rinci terkait berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pihaknya agar rencana mulia itu dapat terealisasi. Berulang kali, pengurus DHD mendatangi dan mempresentasikan rencana pembangunan monumen tersebut baik kepada Gubernur Riau beserta jajaran eksekutif lain maupun ke lembaga legislatif seperti DPRD Riau.
Anehnya, meski semua pihak dari kalangan eksekutif dan legislatif penting di Provinsi Riau sudah menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan monument itu. Namun setelah lebih lima tahun tetap saja belum ada perubahan yang nyata. Bahkan lokasi monumen yang pernah disebut-sebut disediakan di beberapa tempat yakni di bekas Kantor Dinas PU Provinsi Riau yang di masa la kemerdekaan pernah menjadi lokasi pengibaran bendera merah putih. Masih menurut Rustam, Cadangan lokasi kedua bakal ditempatkan di dekat kawasan Stadion Utama Riau kira-kira seluas 6-9 hektare.
Kegelisahan para pengurus DHD Angkatan 45 Riau ternyata tidak hanya sebatas tak adanya monument perjuangan itu. Pasalnya, pengaruh glo balisasi yang memunginkan segala aliran dan ajaran bebas masuk ke dalam negara Indonesia. Semua ajaran itu secara leluasa dapat masuk melalui peralatan komunikasi dan internet sampai ke kamar tidur generasi masa kini.
Keberadaan sebuah monumen dalam menyimpan nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai perjuangan tak perlu diragukan lagi. Banyak daerah yang sudah memiliki monumen perjuangan yang dikelola dengan manajemen yang baik justru mampu memberikan nilai wisata sejarah bagi pengunjung sekaligus bisa mandiri. Bahkan bila hasil pengelolaan itu dapat memberikan nilai surplus secara ekonomis, justru kian memberikan nilai tambah bagi keluarga pejuang atau veteran tersebut.
Keputusasaan para pengurus DHD Angkatan 45 Riau itu diluahkan pada pengurus BPC Perhumas Riau, yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Ian Machyar Ia tak mampu menyembunyikan rasa kesedihan dan keprihatinan yang mendalam. Itulah sebabnya, saat pihak DHD mengajukan rencana kerja sama dengan Perhumas dalam sosialisasi rencana pembangunan monument yang bakal diawali dengan sebuah seminar, Ian Machyar langsung menyambutnya dengan gembira atas terabaikannya rencana pembangunan monumen penting itu.
Sesungguhnya, apalah arti dana puluhan miliar rupiah untuk membangun monumen itu bagi Provinsi Riau dengan dana APBD mencapai Rp10 triliun. Nilai-nilai kesejarahan dan kejuangan yang perlu diwariskan kepada generasi kini dan mendatang dapat disalurkan lewat sebuah monument perjuangan rakyat yang bernilai abadi.***
Inilah yang terjadi saat pertemuan silaturahim antara BPC Perhumas Riau dengan pihak Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 di Gedung Juang, Pekanbaru di pertengahan bulan Juni 2015. Ketua Harian DHD, Letkol Purn H Himron Saheman berbicara dengan suara terbata-bata dengan wajah sedih mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau untuk merealisasikan Monumen Gelora Perjuangan Rakyat Riau (MGPRR) yang sudah diusulkan oleh DHD Angkatan ’45 sejak lima tahun terakhir.
Monumen dinilai sangat penting dan strategis dalam mengenang sejarah dan jasa para pejuang kemerdekaan bangsa khususnya di Provinsi Riau. Melalui monumen itu pula dapat dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan dan mewariskan nilai-nilai perjuangan bagi generasi muda. Apalagi, di Indonesia ternyata satu-satunya provinsi yang tidak memiliki monumen tersebut hanya Provinsi Riau.
Suasana pertemuan silaturahim dan diskusi antara DHD Angkatan 45 Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian, Letkol Purn Himron Saheman dengan BPC Perhumas Riau yang diketuai oleh Ian Machyar itu benar-benar menjadi arena curhat antara para pengurus DHD Angkatan 45 yang rata-rata sudah sepuh terhadap angkatan muda yang kini berkiprah dalam organisasi kehumasan.
Pertemuan itu tampak dihadiri kalangan pengurus DHD Angkatan 45 di antaranya Sekretaris Umum H Rustam Effendy, Kol Purn AW Pohan, Abuimin, Haryanto dan beberapa orang lagi. Sedangkan dari kalangan BPC Perhumas turut hadir, dua Wakil Ketua Fakhrunnas MA Jabbar dan Thulus, Sekum Chatrawaldi Tamsin dan Sekretariat Fawaid.
Luahan hati H Himron Saheman yang juga pejuang kemerdekaan Riau menuturkan arti penting keberadaan Monumen Gelora Perjuangan Rakyat Riau itu dalam mengenang sejarah perjuangan masa silam dan sekaligus mewariskan nilai-nilai kejuangan dan sejarah bagi generasi muda di Provinsi Riau.
“Saya di usia 87 tahun sekarang dan tingga satu-satunya pejuang kemerdekaan Riau yang masih hidup, sangat berharap monumen itu dapat terwujud secepatnya. Inilah nanti yang akan menjadi salah satu saksi sejarah yang menghimpun berbagai peninggalan sejarah masa lalu dan informasi seputar nilai perjuangan rakyat Riau di masa penjajahan dan kemerdekaan dahulu,” ucap Himron dengan suara yang terbata-bata.
Dalam pertemuan itu, pihak DHD ternyata sudah bertahun-tahun mengajukan proposal pembangunan monumen tersebut yang pernah diajukan kepada Plt Gubri Prof Djoehermansyah, Gubri (non aktif) H Annas Maamun hingga Plt Arsjadjuliandi Rachman dan Ketua DPRD Riau–masa itu-H Djohar Firdaus. Ironisnya, permohonan itu bagai tak bersambut dan dibiarkan berlalu begitu saja.
Sekretaris DHD Angkatan 45 Riau, H Rustam Effendy mengungkapkan lebih rinci terkait berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pihaknya agar rencana mulia itu dapat terealisasi. Berulang kali, pengurus DHD mendatangi dan mempresentasikan rencana pembangunan monumen tersebut baik kepada Gubernur Riau beserta jajaran eksekutif lain maupun ke lembaga legislatif seperti DPRD Riau.
Anehnya, meski semua pihak dari kalangan eksekutif dan legislatif penting di Provinsi Riau sudah menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan monument itu. Namun setelah lebih lima tahun tetap saja belum ada perubahan yang nyata. Bahkan lokasi monumen yang pernah disebut-sebut disediakan di beberapa tempat yakni di bekas Kantor Dinas PU Provinsi Riau yang di masa la kemerdekaan pernah menjadi lokasi pengibaran bendera merah putih. Masih menurut Rustam, Cadangan lokasi kedua bakal ditempatkan di dekat kawasan Stadion Utama Riau kira-kira seluas 6-9 hektare.
Kegelisahan para pengurus DHD Angkatan 45 Riau ternyata tidak hanya sebatas tak adanya monument perjuangan itu. Pasalnya, pengaruh glo balisasi yang memunginkan segala aliran dan ajaran bebas masuk ke dalam negara Indonesia. Semua ajaran itu secara leluasa dapat masuk melalui peralatan komunikasi dan internet sampai ke kamar tidur generasi masa kini.
Keberadaan sebuah monumen dalam menyimpan nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai perjuangan tak perlu diragukan lagi. Banyak daerah yang sudah memiliki monumen perjuangan yang dikelola dengan manajemen yang baik justru mampu memberikan nilai wisata sejarah bagi pengunjung sekaligus bisa mandiri. Bahkan bila hasil pengelolaan itu dapat memberikan nilai surplus secara ekonomis, justru kian memberikan nilai tambah bagi keluarga pejuang atau veteran tersebut.
Keputusasaan para pengurus DHD Angkatan 45 Riau itu diluahkan pada pengurus BPC Perhumas Riau, yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Ian Machyar Ia tak mampu menyembunyikan rasa kesedihan dan keprihatinan yang mendalam. Itulah sebabnya, saat pihak DHD mengajukan rencana kerja sama dengan Perhumas dalam sosialisasi rencana pembangunan monument yang bakal diawali dengan sebuah seminar, Ian Machyar langsung menyambutnya dengan gembira atas terabaikannya rencana pembangunan monumen penting itu.
Sesungguhnya, apalah arti dana puluhan miliar rupiah untuk membangun monumen itu bagi Provinsi Riau dengan dana APBD mencapai Rp10 triliun. Nilai-nilai kesejarahan dan kejuangan yang perlu diwariskan kepada generasi kini dan mendatang dapat disalurkan lewat sebuah monument perjuangan rakyat yang bernilai abadi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

