Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Pasar Cik tanpa Puan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KEBAKARAN di Pasar Cik Puan Rabu (6/7), menambah duka panjang terhadap tragedi kecerobohan pihak pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan Pasar Cik Puan, yang sampai sekarang masih mencari siapa sebenarnya, yang menjadi tuan alias pemilik pasar tersebut. Seharusnya kejadian ini menjadi perhatian kita semua, terutama oleh dewan yang terhormat, mempertanyakan kepada eksekutif “ada apa dengan Pasar Cik Puan” sehingga begitu sulitnya persoalan yang melilit proses pembangunan pasar tersebut. Sementara bagaimana nasib para pedagang yang dulunya berjualan di sana tanpa ada kepastian sampai saat ini, terjadinya kejadian kebakaran yang kesembilan kalinya terjadi di pasar yang sama, aneh bin ajaib jika dibandingkan dengan sapi yang tak mau masuk dua kali ke lobang yang sama.

Kenapa Bung Firdaus MT Sang Wali Kota Pekanbaru saat ini, tidak berani melanjutkan pembangunan pasar ini? Kenapa begitu gampangnya percaya dan pasrah, menerima keputusan Pemprov, bahwa Pasar Cik Puan adalah milik Pemerintah Provinsi Riau?. Tentunya Bung Firdaus secara tidak langsung setuju bahwa Bung Herman Abdullah telah salah menganggarkan pembangunan pada tempat dan lokasi yang salah. Kalaulah demikian adanya, alangkah cerobohnya Herman Abdullah, membangun di tempat yang salah, dan itu terjadi bertahun tahun anggaran (TA), yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011.
 
Lantas di mana fungsi dewan sewaktu pengesahan APBD 2009 dan 2010. Di mana pula manfaat musyawarah pembangunan (musrenbang) waktu itu? Apakah tidak ada musrenbang kota, provinsi, sehingga lewat begitu saja tanpa kontrol dewan. Lucunya lagi, APBD tersebut selama dua tahun anggaran, disetujui pula oleh sang gubernur, karena tanpa persetujuan pemerintah provinsi mustahil APBD kota dapat diimplementasikan di lapangan, tentunya termasuk APBD tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 tersebut.

Menariknya lagi, apakah selama pembagunan tiga tahun anggaran tersebut (2009, 2010 dan 2011), Sang Gubernur Riau tak pernah lewat di Jalan Tuanku Tambusai? Persisnya depan Pasar Cik Puan yang sedang dibangun, sehingga tak tahu lahannya (pemprov) sedang dibangun oleh orang lain (pemko).

Anehnya lagi sang gubernur baru sadar setelah tahun ke empat mau dibangun, lantas menyetop dan dan melarang melanjutkan pembangunannya, karena lahan Pasar Cik Puan yang dibangun adalah milik pemprov. Kok bisa salah bangun Wali Kota Herman Abdullah waktu itu.

Cik Puan Dibangun Pemko Pekanbaru
Sebenarnya lokasi pembangunan Pasar Cik Puan yang sekarang, adalah murni hak milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Seharusnya kepemilikan ini tak perlu diragukan lagi, terutama lokasi bekas eks Pasar Cik Puan lama, yang sudah terbakar sampai sembilan kali, semenjak berdirinya pasar tradisonal tersebut. Seharusnya yang menjadi persoalan tersebut, justru hanya bagian lokasi eks Terminal Mayang Terurai, yang sekarang tempat penampungan para pedagang yang menghuni Pasar Cik Puan lama. Dan ini hanya dimanfaatkan sampai Pasar Cik Puan selesai dibangun. Penempatan para pedagang Pasar Cik Puan, di lokasi eks Terminal Mayang Terurai, berdasarkan kesepakatan antara pemprov dan pemko, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan atau Surat Keputusan Gubernur Riau nomor kpts.1923/XI/2008 tertanggal 11 Nopember 2008.

Berdasarkan SK Gubernur tentang penyerahan hak pengelolaan/pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Tradisional Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, maka berdasarkan SK Gubernur Riau di atas, Pemerintah Kota memindahkan para pedagang Pasar Cik Puan, selama masa pengerjaan pembangunan, ke lahan terminal angkot, sebagai tempat penampungan sementara, dengan membangun kios kios penampungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, yang dananya dialokasikan melalui melalui APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.250.000.000.  

Selanjutnya tahun anggaran 2010, pembangunan Pasar Cik Puan dilaksanakan oleh PT Gusnita Nanda dengan nomor kontrak 06/KTR-APBD/DPU-CKP/2010. Nilai kontrak tahap pertama sebesar Rp9,3 miliar. Waktu pelaksanaan 130 hari kalender. Sedangkan konsultan pengawas CV Panca Mandiri Konsultan. Pada tahun 2011 pemko kembali mengucurkan dana sebesar Rp10 miliar. Setelah dana terkucurkan sekitar sebesar Rp21,5 miliar, akhirnya terhenti sampai saat ini, yang nampak cuma rumah talakar (setengah jadi) yang terbengkalai menua dan busuk bersama dengan waktu.  

Berdasarkan data data di atas, saya rasa tak ada yang salah dalam proses pembangunan pasar tersebut. Sehingga semua sepakat pada tahun 2009, 2010 dan 2011, pembangunan pasar tetap dilakukan, dan tentunya telah melalui proses dan mekanisme pengesahan APBD Kota Pekanbaru, sebagai mana dalam aturan perundang undangan. Nah di sinilah saya katakan ada apa dengan Wali Kota Pekanbaru saat ini, tidak mempunyai nyali melanjutkan Pembagunan Pasar Cik Puan yang sedang terbengkalai, terkatung-katung, seolah-olah tak mempunyai tuan sama sekali.

Untuk itu kita mengimbau, mari kita dudukkan lagi persoalan sebenarnya. Marilah kita jujur kepada rakyat ada apa dengan semua ini. Kembalikanlah pembangunan kepada koridor yang sebenarnya mengacu kepada instrumen hukum yang berlaku, sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Antara Gubernur Riau (Wan Abu Bakar) dengan Wali Kota Pekanbaru (Herman Abdullah) yang telah disepakati bersama jika pembangunannya dengan menggunakan biaya APBD Kota atau APBN. Tetapi pada poin lain pada perjanjian tersebut, dicantumkan jika diserah pada pihak ketiga otomatis surat perjanjian terebut harus dikaji ulang lagi.

Makanya aneh saja Wali Kota Firdaus saat ini, ingin merubuhkan (kutipan dari beberapa media lokal) lantas diserahkan pada pihak ke tiga. Namun di sisi lain Bung Firdaus mengakui lahan tersebut milik pemprov, sehingga tak melanjutkan pembangunan Cik Puan, tetapi kok masih mempunyai wewenang untuk menyerahkan kepada pihak ketiga, seakan melanjutkan pembangunan merasa tak berhak, tetapi menyerahkan pada pihak ketiga berhak.

Sekarang marilah kita berpikir jernih, kita cari di manakah benang merahnya, sehingga pembangunan pasar ini tidak berlarut-larut. Kalau dibiarkan berlama-lama begini, sama saja kita mempertontonkan perencanaan yang dibuat pemko dan provinsi sangat amburadul, kenapa? Karena secara normatif, bersebab usulan dan ketok palu dewanlah APBD kota untuk pembangunan Pasar Cik Puan tiga periode tahun anggaran tersebut dapat disyahkan, dan dengan persetujuan gubernurlah APBD kota tersebut, dapat dipergunakan untuk membangun Pasar Cik Puan yang telah terjadi.

Tentunya dengan cepat membangun dan merapikan kabel mengabel listrik dapat dihindari dari tragedi kebakaran yang kesepuluh kalinya, mari kita buat kontrol yang baik tentang pemasangan PLN sesuai dengan SOP yang telah dibuat, dengan harapan kebakaran bakal tak akan terjadi lagi, entahlah pak wali. Maaf lahir bathin mumpung kini kito bulan puaso.***  


Mardianto Manan
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer