Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Riau Bangkit Melawan Narkoba

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PENYALAHGUNAAN dan peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia saat ini telah merambah ke daerah-daerah.  Perkembangan permasalahan kasus ini tidak menutup kemungkinan akan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Riau. Bahaya narkoba dapat berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Tahun 2014 angka prevalensi kasus penyalahguna narkoba di Provinsi Riau menempati urutan ke-7 dari  seluruh provinsi di Indonesia.

Di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, narkoba masuk melalui jasa pengedar gelap.  Berbagai indikasi menunjukkan bahwa di kancah pasar gelap narkoba dunia telah menjadikan Indonesia sebagai target operasi.  Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 260 juta jiwa termasuk sasaran yang sangat ideal bagi pemasaran.
Ditambah lagi adanya sejumlah faktor klasik yang sudah diketahui oleh sindikat narkoba internasional. Menyebabkan tingginya kasus perdagangan gelap narkoba di Indonesia.  Beberapa sebab maraknya peredaran gelap narkoba, yakni motif keuntungan, besarnya jumlah penduduk Indonesia, luasnya wilayah Indonesia dan lemahnya sistem penegakkan hukum di negara ini yang menyangkut perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM), teknologi dan peralatan.

Dalam perkembangannya, kini Indonesia telah menjadi tempat produksi, setelah terlebih dahulu sebagi tempat transit dan sasaran pasar narkoba. Diperkirakan peredaran gelap narkoba di Indonesia mencapai Rp300 triliun per tahun. 

Lalu usaha apa yang dilakukan agar Indonesia khususnya Provinsi Riau bangkit untuk menjadikan negara dan provinsi ini langka dari penyalahgunaan narkoba?
Pertama, melalui pendidikan yang berkualitas, harapan kemampuan menangkal narkoba semakin kuat. Sebelum semakin merajalela ke seluruh pelosok negeri ini, maka semua komponen bangsa harus membangun komitmen yang kuat. Mewaspadai simpul-simpul di kalangan politisi, pemerintah dan bahkan pelaksana hukum.  Sehingga Indonesia sebagai bangsa religius, penuh  toleransi dan demokratis tak akan jatuh terperosok ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Kedua, guna mengoptimalkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mutlak dilakukan koordinasi yang integratif. Pengerahan segenap daya dari pemerintah dan melibatkan unsur-unsur kemasyarakatan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, keagamaan dan potensi masyarakat. 

Fenomena menunjukkan bahwa gelagat kejahatan narkoba memanfaatkan kondisi kemiskinan, kebodohan dan kelemahan di bidang penegakkan hukum yang ada di negeri ini.

Ketiga,   Indonesia maupun Provinsi Riau berupaya membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menempatkan pemuda dan usia produktif dapat bekerja, ekonomi kerakyatan ditingkatkan dengan mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri serta menurunkan masuknya ekspor barang luar yang menggeser produksi dalam negeri.

Membuka tempat tempat yang dijadikan basis/sarang peredaran gelap narkoba menjadi tempat yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis legal lainnya seperti daerah Kampung Dalam, Tanjung Datuk dan Pangeran menjadi kawasan  wisata kuliner terapung di pinggiran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Keempat, menghadapi masalah kejahatan narkoba dituntut kepedulian dari semua komponen bangsa Indonesia, guna membangkitkan komitmen dalam upaya memberantas kejahatan narkoba.  Kebijakan pemerintah melalui pengembangan instansi BNN menjadi sangat relevan dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba.  Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat, bahkan mengancam eksistensi generasi penerus bangsa.

Kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan telah menjadi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan internasional terorganisir. Dalam periode tertentu mereka melakukan tindak kejahatan  serius untuk memperoleh uang atau keuntungan material lainnya.

Korban kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba cenderung bersifat massal,  dari masyarakat hingga menjalar pada kehancuran bangsa. 
Karakteristik kejahatan menimbulkan kerusakan yang dahsyat.  Secara kasuistis yang terjadi di beberapa negara justru para politisi melindungi dan mengamankan kegiatan mafia narkoba demi kepentingan dan tujuan tertentu. Kejahatan narkoba sangat mungkin berkembang dalam tujuan yang bukan saja untuk bisnis demi mendapatkan keuntungan materi semata.  Namun justru untuk digunakan sebagai langkah strategis dalam menghancurkan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian yang bersifat individu, kelompok hingga kejahatan yang merugikan negara, sampai menggerogoti integritas bangsa.  Bila semakin merajalela maka kondisi ketahan nasional suatu bangsa akan semakin terpuruk.

Kelima,  penegakan hukum. Dalam peraturan terkait narkoba perlu diterapkan dengan tegas perbedaan antara pemakai, pengedar, pemasok, produsen dan yang mengetahui tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.

Demikian pula hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan narkoba harus tegas dan berat agar memberkan efek jera kepada mafia-mafia narkoba tersebut. Bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan telah dilakukan dua kali eksekusi, bukan berarti stop sampai di situ.  Tetapi akan terus dilakukan tanpa ada keringanan pada mereka yang telah dijatuhi pidana mati.

Keenam, mengoptimalkan kinerja BNN dengan struktur organisasi baru yang kini memiliki kewenangan dan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).  Ketujuh, melakukan langkah preventif yang bersifat pencegahan.   Langkah preventif ini harus didukung dan dilakukan oleh semua pihak.
 
Misalnya harus ada komitmen yang ditumbuhkan penyelenggara pemerintahan.  Mendorong peningkatan peran orangtua, demi meminimalkan terkena pengaruh lingkungan.   Orang tua dapat melaksanakan peran dan berpartisipasi mendukung lembaga sosial atau lembaga agama secara intens dalam pencegahan dan penyalahgunaan hingga upaya dalam program rehabilitasi korban narkoba.

Kedelapan, peran serta masyarakat dan keluarga sangat utama dalam upaya penanggulangannya.  Ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan sebagai pola pencegahan di berbagai negara. Untuk itu maka mereka dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi. 

PBB  telah mengeluarkan deklarasi terkait dengan garis besar penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba dan deklarasi tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa peredaran narkotika yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Kesembilan, melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba melalui tindak dekriminalisasi dan depinalisasi bagi warga korban yang tertangkap. Apabila memakai di bawah satu gram namun dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi serta penjangkauan di diskotik, panti pijat, perusahaan swasta, sampai kepada tes urine pegawai pemda.

Untuk itu penyediaan balai rehabiltasi segera dilaksanakan di Provinsi Riau agar para korban segera direhabilitasi  sehingga  menurunkan  jumlah  korban yang  bergentayangan mencari teman untuk menjadi korban berikutnya.

Kesepuluh, menjaga daerah perbatasan dengan Malaysia dan Singapore, karena tidak menutup kemungkinan para bandar membawa barang haram narkoba masuk ke bumi Riau lewat laut dan darat yang sampai sekarang laut dan darat di daerah perbatasan ini kurang dijaga ketat.***


Pinondang  Poltak M Tobing
Kabid Pencegahan BNNP Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer