Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
TIDAK menjadi rahasia umum lagi bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU, bukan didaftarkan begitu saja. Namun sebelumnya ada deal antara partai pengusung dengan calon yang diusung. Pasangan yang diusung membeli “perahu” atau bayar “mahar” dulu. Atau bakal calon kepala daerah itu berani bayar berapa kepada partai politik yang bersangkutan. Bukan sekadar satu atau dua miliar. Terlebih lagi bagi bakal calon yang tidak begitu populer. Bisa jadi ATM mereka.
Di samping “mahar” yang begitu besar dikeluarkan, kedekatan dengan sang ketua umum sangat berpengaruh juga dalam hal ini. Oligarki pun tak terelakkan. Siapa yang dekat dengan sang ketua umum, potensi untuk diusung oleh partai jauh lebih besar. Maka tak mengherankan misalkan ketika seorang ketua dewan pimpinan daerah atau apapun namanya dari sebuah partai politik, namun tidak diusung sebagai calon kepala daerah oleh partainya. Malahan partainya mendukung kader yang lain.
Oleh karenanya, wajar kalau kemudian pilkada selama ini tidak melahirkan kepala daerah yang pro dengan kepentingan rakyat. Kepala daerah yang dekat dengan korupsi. Sebab partai politik tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya pencalonan kepala daerah menjadi milik sepenuhnya dari partai politik. Dan itulah yang dipilih oleh rakyat.
Mirisnya, pola yang seperti inipun terus berlanjut sampai hari ini kendatipun sudah ada UU yang terbaru, UU 8/2015 Tentang Perubahan Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan Perppu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
Dulu Ada Harapan
Sebenarnya, kita pernah memiliki pola pencalonan kepala daerah yang lebih baik, kendatipun belum sempat diterapkan. Yaitu melalui UU 1/2015 Tentang Penetapan Perppu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Di mana ada uji publik di sana sebelum pendaftaran calon. Sayangnya, UU 8/2015 pun mencabutnya.
Merujuk UU 1/2015 yang diilihami dari Perppu itu, sebelum direvisi, di dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa uji publik itu bertujuan untuk menciptakan kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, serta memenuhi unsur akseptabilitas.
Uji publik ini bermanfaat untuk perkembangan demokrasi di negeri ini. Pertama, dengan uji publik pencalonan kepala daerah tidak menjadi milik sepenuhnya dari partai politik. Kedua, tentunya ada keterlibatan panitia mandiri yang dibentuk oleh KPU. Akan jauh lebih baik kalau panitia bentukan KPU itu punya hak untuk menyatakan mana yang lulus uji publik dan mana yang tidak. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan yang bermanfaat bagi KPU untuk menggugurkan pasangan itu. Jadi tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formal semata seperti selama ini, misalkan dukungan minimal partai politik ataupun foto kopi KTP. Ketiga, tentunya ada partisipasi masyarakat di sana.
Saya yakin pola seperti ini andaikata diterapkan, pilkada tidak hanya sekadar pilkada. Potensi untuk menghasilkan kepala daerah yang punya kompetensi, kredibiltas, dan akseptabilitas jauh lebih besar dibandingkan dengan pola selama ini. Tapi apala daya, pembuat kebijakan di negeri ini sepertinya senang betul melihat negeri selalu dalam masalah. Pola yang baik dibuang. Pola yang tak baik didatangkan kembali.
Maka kita tak perlu heran kalau pada masa yang akan datang masih saja banyak kepala daerah yang dikunjungi oleh KPK. Sebab pola yang kita gunakan pada waktu pencalonan mereka adalah pola yang mentakdirkan mereka untuk itu. Masih pola yang lama kita gunakan. Bukankah dari dulu sampai sekarang 1+1=2?***
Wira Atma Hajri
Dosen dan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Di samping “mahar” yang begitu besar dikeluarkan, kedekatan dengan sang ketua umum sangat berpengaruh juga dalam hal ini. Oligarki pun tak terelakkan. Siapa yang dekat dengan sang ketua umum, potensi untuk diusung oleh partai jauh lebih besar. Maka tak mengherankan misalkan ketika seorang ketua dewan pimpinan daerah atau apapun namanya dari sebuah partai politik, namun tidak diusung sebagai calon kepala daerah oleh partainya. Malahan partainya mendukung kader yang lain.
Oleh karenanya, wajar kalau kemudian pilkada selama ini tidak melahirkan kepala daerah yang pro dengan kepentingan rakyat. Kepala daerah yang dekat dengan korupsi. Sebab partai politik tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya pencalonan kepala daerah menjadi milik sepenuhnya dari partai politik. Dan itulah yang dipilih oleh rakyat.
Mirisnya, pola yang seperti inipun terus berlanjut sampai hari ini kendatipun sudah ada UU yang terbaru, UU 8/2015 Tentang Perubahan Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan Perppu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
Dulu Ada Harapan
Sebenarnya, kita pernah memiliki pola pencalonan kepala daerah yang lebih baik, kendatipun belum sempat diterapkan. Yaitu melalui UU 1/2015 Tentang Penetapan Perppu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Di mana ada uji publik di sana sebelum pendaftaran calon. Sayangnya, UU 8/2015 pun mencabutnya.
Merujuk UU 1/2015 yang diilihami dari Perppu itu, sebelum direvisi, di dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa uji publik itu bertujuan untuk menciptakan kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, serta memenuhi unsur akseptabilitas.
Uji publik ini bermanfaat untuk perkembangan demokrasi di negeri ini. Pertama, dengan uji publik pencalonan kepala daerah tidak menjadi milik sepenuhnya dari partai politik. Kedua, tentunya ada keterlibatan panitia mandiri yang dibentuk oleh KPU. Akan jauh lebih baik kalau panitia bentukan KPU itu punya hak untuk menyatakan mana yang lulus uji publik dan mana yang tidak. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan yang bermanfaat bagi KPU untuk menggugurkan pasangan itu. Jadi tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formal semata seperti selama ini, misalkan dukungan minimal partai politik ataupun foto kopi KTP. Ketiga, tentunya ada partisipasi masyarakat di sana.
Saya yakin pola seperti ini andaikata diterapkan, pilkada tidak hanya sekadar pilkada. Potensi untuk menghasilkan kepala daerah yang punya kompetensi, kredibiltas, dan akseptabilitas jauh lebih besar dibandingkan dengan pola selama ini. Tapi apala daya, pembuat kebijakan di negeri ini sepertinya senang betul melihat negeri selalu dalam masalah. Pola yang baik dibuang. Pola yang tak baik didatangkan kembali.
Maka kita tak perlu heran kalau pada masa yang akan datang masih saja banyak kepala daerah yang dikunjungi oleh KPK. Sebab pola yang kita gunakan pada waktu pencalonan mereka adalah pola yang mentakdirkan mereka untuk itu. Masih pola yang lama kita gunakan. Bukankah dari dulu sampai sekarang 1+1=2?***
Wira Atma Hajri
Dosen dan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

