Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SORAK-SORAI semangat pemban gunan kembali terdengar menggembirakan bilamana kita simak Pidato Plt Gubernur Riau pada Hari Jadi ke-58 Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Riau Pos pun merangkum pidato itu di halaman pertamanya dengan judul “Menuju Riau Maju” pada hari terbitan edisi Senin (10/8). Berbicara soal kemajuan Riau tentu pemerintah daerah tidak bisa lepas dari cita-cita pembangunan yang telah dicetuskan dalam Visi Misi Riau 2020. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Inilah mimpi yang telah menjadi komitmen kita, mimpi para pendahulu negeri ini yang harus diperjuangankan oleh para penerus pemangku kepentingan.
Mimpi Punya Jalan Tol
Mimpi masyarakat Riau sejak 2008 silam sepertinya mulai menjadi kenyataan. Kala itu berkobar-kobar semangat gubernur terdahulu HM Rusli Zainal yang ingin menjemput mimpi orang Dumai yang ingin ke Pekanbaru dengan menempuh jalan tol berdurasi 120 menit (2 jam) mudah-mudahan akan segera terbangun. Namun tentunya bukan hanya masyarakat Dumai yang bermimpi, seluruh masyarakat Riau sangat menanti-nantikan mimpi itu menjadi kenyataan. Rasa optimistis disertai apresiasi menjadi patut kita haturkan kepada seluruh stake holder, dari para pelopor terdahulu hingga sekarang. Baik itu yang terstruktur dalam pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota. Karena sebuah rencana besar tidak akan dapat terlaksana bilamana tidak didukung oleh semua elemen yang ada termasuk masyarakat itu sendiri.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lahir sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan Presiden ini membagi tahapan pekerjaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi empat tahap yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
Pekerjaan dalam tahap persiapan dimulai sejak diterimanya dokumen perencanaan dan surat permohonan penetapan lokasi oleh gubernur. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah. Pekerjaan-pekerjaan dalam tahap persiapan dilakukan oleh gubernur dan gubernur dapat mendelegasikan kepada bupati/wali kota sesuai letak lokasi tanah dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. Rentetan kegiatan mulai dari pembentukan tim persiapan oleh gubernur/bupati/wali kota, pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, konsultasi publik ulang, pembentukan tim keberatan (bila ada keberatan), penetapan lokasi dan pengumuman penetapan lokasi. Output pekerjaan pada tahap persiapan adalah surat keputusan penetapan lokasi disertai peta berskala yang berusia selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang selama 2 tahun berikutnya. Perpanjangan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dilakukan minimal 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir.
Pekerjaan dalam tahap pelaksanaan dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) provinsi disertai dengan surat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi/lembaga yang memerlukan tanah. Atas dasar itu pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan letak lokasi tanah sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah.
Pada tahap akhir yaitu tahap penyerahan hasil, di mana ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi/lembaga yang memerlukan tanah. Penyerahan ini dituangkan dalam berita acara penyerahan selanjutnya akan dipergunakan instansi yang memerlukan tanah sebagai dasar pensertifikatan tanah. Pensertifikatan tanah tersebut dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam jangka waktu paling 30 hari sejak dilakukannya penyerahan hasil oleh ketua panitia pelaksana pengadaan tanah. Rentetan pekerjaan dalam tahap penyerahan hasil dimulai dari berita acara penyerahan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi.
Semangat efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termaktub pula dalam pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan skala kecil. Awalnya batas skala kecil pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah yang luasnya tidak lebih dari satu hektare dalam satu hamparan. Namun selanjutnya dilakukanlah perubahan batas skala kecil pengadaan tanah kepentingan umum adalah yang luasnya tidak lebih dari lima dalam satu hamparan berdasarkan Peraturan Presiden No 40/ 2014. Keperluan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan skala kecil ini dapat dilakukan langsung oleh instansi/lembaga dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Mimpi Baru Naik Kereta Api
Di tengah-tengah buaian harapan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tiba-tiba datang mimpi baru akan dibangunnya jalur kereta api rute Dumai–Bukit Kayu Kapur. Rencana jalur kereta api yang melintasi Kota Dumai ini merupakan Jalur Timur Kereta Api Pulau Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, dan Provinsi Aceh.
Namun lagi-lagi semangat kebersamaan dan kesungguhan kita untuk mewujudkan mimpi itu ditantang. Ketersediaan tanah merupakan syarat utama pembangunan jalur kereta api ini. Sementara, perkembangan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih belum mampu menjawab semua hambatan yang ada.
Salah satu potensi hambatan bilamana lokasi yang akan menjadi jalur kereta api ini masuk dalam kawasan hutan. Terutama kawasan hutan yang secara fisik di atas tanah telah ada aktivitas penguasaan masyarakat, lebih-lebih lagi bila sudah dilengkapi dengan surat kepemilikannya. Keadaan seperti ini tentu sangat menyulitkan penyelenggara dalam hal pembebasan tanahnya. Di mana kawasan hutan merupakan tanah milik negara yang secara ketentuannya tidak dapat diganti kerugian. Namun pada kenyataannya di atas tanah telah ada aktivitas penguasaan manusia, rumah, tanaman bahkan muncul surat kepemilikannya yang secara kemanusiaan harus pula dipertimbangkan ganti kerugiannya. Potensi hambatan ini juga dapat terjadi pada pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum untuk lokasi lainnya.
Solusi
Terhadap kawasan hutan yang di atasnya telah ada aktivitas penguasaan masyarakat (rumah, tanaman, dan surat kepemilikan) solusi yang selama ini sering didiskusi adalah melakukan upaya pinjam pakai. Namun upaya pinjam pakai ini menurut hemat penulis hanya sebatas memberikan legalitas pakai pada suatu lokasi yang sifatnya berjangka waktu. Kelemahannya kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena tidak memberi landasan untuk memberi ganti kerugian kepada masyarakat yang menguasai tanah.
Pertimbangan aspek kemanusian diperlukan untuk menghindari konflik terlepas itu kesalahan masyarakat sendiri yang melakukan pengolahan tanah kawasan hutan. Solusi yang mempertimbangkan aspek kemanusian salah satunya adalah mengeluarkan lokasi rencana pembangunan dari status kawasan hutan sehingga penguasaan masyarakat dapat diakui dan upaya ganti kerugian dapat dilakukan. Namun solusi ini tentunya memerlukan komitmen lintas kementerian. Semoga saja kementerian-kementerian terkait mewujudkan mimpi ini sebagai kado Hari Jadi ke-58 Provinsi Riau.***
Mimpi Punya Jalan Tol
Mimpi masyarakat Riau sejak 2008 silam sepertinya mulai menjadi kenyataan. Kala itu berkobar-kobar semangat gubernur terdahulu HM Rusli Zainal yang ingin menjemput mimpi orang Dumai yang ingin ke Pekanbaru dengan menempuh jalan tol berdurasi 120 menit (2 jam) mudah-mudahan akan segera terbangun. Namun tentunya bukan hanya masyarakat Dumai yang bermimpi, seluruh masyarakat Riau sangat menanti-nantikan mimpi itu menjadi kenyataan. Rasa optimistis disertai apresiasi menjadi patut kita haturkan kepada seluruh stake holder, dari para pelopor terdahulu hingga sekarang. Baik itu yang terstruktur dalam pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota. Karena sebuah rencana besar tidak akan dapat terlaksana bilamana tidak didukung oleh semua elemen yang ada termasuk masyarakat itu sendiri.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lahir sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan Presiden ini membagi tahapan pekerjaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi empat tahap yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
Pekerjaan dalam tahap persiapan dimulai sejak diterimanya dokumen perencanaan dan surat permohonan penetapan lokasi oleh gubernur. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah. Pekerjaan-pekerjaan dalam tahap persiapan dilakukan oleh gubernur dan gubernur dapat mendelegasikan kepada bupati/wali kota sesuai letak lokasi tanah dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. Rentetan kegiatan mulai dari pembentukan tim persiapan oleh gubernur/bupati/wali kota, pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, konsultasi publik ulang, pembentukan tim keberatan (bila ada keberatan), penetapan lokasi dan pengumuman penetapan lokasi. Output pekerjaan pada tahap persiapan adalah surat keputusan penetapan lokasi disertai peta berskala yang berusia selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang selama 2 tahun berikutnya. Perpanjangan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dilakukan minimal 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir.
Pekerjaan dalam tahap pelaksanaan dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) provinsi disertai dengan surat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi/lembaga yang memerlukan tanah. Atas dasar itu pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan letak lokasi tanah sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah.
Pada tahap akhir yaitu tahap penyerahan hasil, di mana ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi/lembaga yang memerlukan tanah. Penyerahan ini dituangkan dalam berita acara penyerahan selanjutnya akan dipergunakan instansi yang memerlukan tanah sebagai dasar pensertifikatan tanah. Pensertifikatan tanah tersebut dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam jangka waktu paling 30 hari sejak dilakukannya penyerahan hasil oleh ketua panitia pelaksana pengadaan tanah. Rentetan pekerjaan dalam tahap penyerahan hasil dimulai dari berita acara penyerahan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi.
Semangat efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termaktub pula dalam pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan skala kecil. Awalnya batas skala kecil pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah yang luasnya tidak lebih dari satu hektare dalam satu hamparan. Namun selanjutnya dilakukanlah perubahan batas skala kecil pengadaan tanah kepentingan umum adalah yang luasnya tidak lebih dari lima dalam satu hamparan berdasarkan Peraturan Presiden No 40/ 2014. Keperluan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan skala kecil ini dapat dilakukan langsung oleh instansi/lembaga dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Mimpi Baru Naik Kereta Api
Di tengah-tengah buaian harapan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tiba-tiba datang mimpi baru akan dibangunnya jalur kereta api rute Dumai–Bukit Kayu Kapur. Rencana jalur kereta api yang melintasi Kota Dumai ini merupakan Jalur Timur Kereta Api Pulau Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, dan Provinsi Aceh.
Namun lagi-lagi semangat kebersamaan dan kesungguhan kita untuk mewujudkan mimpi itu ditantang. Ketersediaan tanah merupakan syarat utama pembangunan jalur kereta api ini. Sementara, perkembangan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih belum mampu menjawab semua hambatan yang ada.
Salah satu potensi hambatan bilamana lokasi yang akan menjadi jalur kereta api ini masuk dalam kawasan hutan. Terutama kawasan hutan yang secara fisik di atas tanah telah ada aktivitas penguasaan masyarakat, lebih-lebih lagi bila sudah dilengkapi dengan surat kepemilikannya. Keadaan seperti ini tentu sangat menyulitkan penyelenggara dalam hal pembebasan tanahnya. Di mana kawasan hutan merupakan tanah milik negara yang secara ketentuannya tidak dapat diganti kerugian. Namun pada kenyataannya di atas tanah telah ada aktivitas penguasaan manusia, rumah, tanaman bahkan muncul surat kepemilikannya yang secara kemanusiaan harus pula dipertimbangkan ganti kerugiannya. Potensi hambatan ini juga dapat terjadi pada pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum untuk lokasi lainnya.
Solusi
Terhadap kawasan hutan yang di atasnya telah ada aktivitas penguasaan masyarakat (rumah, tanaman, dan surat kepemilikan) solusi yang selama ini sering didiskusi adalah melakukan upaya pinjam pakai. Namun upaya pinjam pakai ini menurut hemat penulis hanya sebatas memberikan legalitas pakai pada suatu lokasi yang sifatnya berjangka waktu. Kelemahannya kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena tidak memberi landasan untuk memberi ganti kerugian kepada masyarakat yang menguasai tanah.
Pertimbangan aspek kemanusian diperlukan untuk menghindari konflik terlepas itu kesalahan masyarakat sendiri yang melakukan pengolahan tanah kawasan hutan. Solusi yang mempertimbangkan aspek kemanusian salah satunya adalah mengeluarkan lokasi rencana pembangunan dari status kawasan hutan sehingga penguasaan masyarakat dapat diakui dan upaya ganti kerugian dapat dilakukan. Namun solusi ini tentunya memerlukan komitmen lintas kementerian. Semoga saja kementerian-kementerian terkait mewujudkan mimpi ini sebagai kado Hari Jadi ke-58 Provinsi Riau.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

