Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlunya Badan Transportasi Publik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PEKANBARU saat ini terus tumbuh cepat menuju ke arah kota metropolitan. Posisinya yang sangat strategis dengan tofografi daerah yang datar sangat mendukung sebagai kota pusat perdagangan dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini terus kejar mengejar dengan pembangunan insfrastruktur pendukungnya. Tetapi dalam beberapa tahun belakang ini pembangunan sarana pendukung dan pengelolaannya seakan kehilangan langkah dalam mengejar ketertinggalannya. Di antaranya terlihat dari masih lambatnya kemajuan pengembangan transportasi perkotaan dan lalu lintasnya.

Jumlah kendaraan pribadi yang semakin banyak menjadikan jalan raya semakin padat. Pemakaian transportasi umum yang diharapkan dapat mengurai kepadatan jalan raya justru semakin jarang terlihat di Kota Pekanbaru. Untung saja masih ada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang masih setia melayani meski terdapat 20 unit kendaraannya terparkir karena sudah lama rusak.

Kondisi ini bertambah berat dengan adanya permasalahan lain yang mesti diselesaikan, seperti, pengelolaan perparkiran, lalu lintas, pengoptimalan angkutan air dan lain sebagainya.  Pemerintah Kota dengan dinas terkaitnya terlihat terus berupaya mengatasi masalah transportasi dan lalu lintas ini. Meskipun demikian, penanganan tersebut selalu kalah cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Penanganan terkadang bersifat parsial, isidentil dan terfokus pada orientasi jangka pendek.

Dengan keterbatasan personel, dinas terkait terkadang disibukan pada permasalahan rutinitas tanpa sempat lagi memikirkan pengembangan sistem transportasi yang komprehensif. Sementara para pengambil kebijakan sangat memerlukan ide-ide segar dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Jadi adalah sesuatu yang wajar ketika permasalahan transportasi di suatu kota sudah semakin kompleks, diperlukan perkuatan organisasi pengelolanya.

Perkuatan Organisasi
Perkuatan organisasi pengelola transportasi publik telah banyak dilakukan berbagai negara maju, demi mendukung percepatan kemajuan perekonomiannya. Seperti negara jiran Singapura yang telah melakukan perkuatan sistem pengelolaannya sejak tahun 1995. Pemerintah Singapura memperkuat badan pengelola transportasi dengan membentuk Land Transport Authority (LTA), yang sebelumnya hanya dikelola oleh unit kecil dari Departemen Pekerjaan Umum. LTA ini merupakan gabungan empat sektor publik, yakni unit pendaftaran kendaraan, unit Mass Rapid Transit (MRT), divisi jalan dan transportasi dari Departemen Pekerjaan Umum dan divisi transportasi darat dari Kementerian Komunikasi. LTA ini lah yang selanjutnya merencanakan dan mengembangkan transportasi di Singapura. Sehingga saat ini sistem transportasi publik dan lalu lintas negara tersebut telah menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang.

Meskipun sistem yang dilaksanakan di Singapura belum tentu sesuai jika dilaksanakan secara utuh di Indonesia, tetapi clue yang dapat diambil dari Singapura dan negara yang telah maju sistem transportasinya adalah perkuatan organisasi pengelola dapat meningkatkan kinerja dalam tugas pelayanan publik.

Aspek Masyarakat
Peningkatan kinerja dalam pelayanan publik pada sistem transportasi dan lalu lintas tidak hanya terkait pada masalah teknis dan anggaran. Aspek sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi keperluan dasar pada sebuah masyarakat patut dipertimbangkan. Keperluan dasar masyarakat tersebut mestinya diketahui pasti oleh pengambil kebijakan. Hal ini demi menghindari ketika kebijakan dikeluarkan dengan anggaran yang tidak sedikit, menjadi tidak terpakai atau sia-sia.

Aspek sosial, ekonomi dan budaya didapatkan dari hasil survei dan saran/masukan  masyarakat di lapangan. Aspek tersebut ditampung oleh perencana sebagai masukan dalam perencanaannya. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pelayan publik diarahkan tidak lagi sebagai penyedia melainkan dituntut sebagai fasilitator yang terbuka terhadap kontribusi berbagai pihak, khususnya kalangan swasta yang turut menyelenggarakan pelayanan publik.  

Karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, di sinilah diperlukan badan publik yang independen untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah dalam bidang transportasi dan lalu lintas, baik diminta atau tidak diminta. Unsurnya meliputi, perguruan tinggi, pakar transportasi, pemerhati, dinas perhubungan, kepolisian, pengusaha angkutan, LSM yang bergerak di bidang transportasi, awak angkutan, masyarakat pengguna jasa transportasi dan media.
Badan Transportasi Publik
Unsur publik tersebut akan tergabung dalam bentuk badan transportasi publik yang salah satu tugasnya adalah menerima dan menganalisa masukan masyarakat, yang selanjutnya diwujudkan ke dalam usulan teknis. Usulan teknis ini akan menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menata sebuah sistem transportasi dan lalu lintas yang berkelanjutan.

Pembentukan badan transportasi publik ini bukan berarti mengambil kaplingan tugas dari dinas terkait, tetapi lebih pada pengumpulan potensi yang ada dan peningkatan koordinasi dari berbagai komponen demi terwujudnya perencanaan sistem transportasi yang saling terintegrasi.

Badan transportasi publik dapat menjadi alternatif bagi Pemerintahan Kota Pekanbaru ketika dihadapkan pada semakin ruwetnya permasalahan penanganan transportasi dan lalu lintasnya. Badan transportasi publik tidak saja bertugas mengawasi jalannya program, tetapi ikut mencari pemecahan masalah transportasi dan lalu lintas tersebut secara komprehensif.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer