Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk dalam kategori lima besar dunia, yaitu mencapai lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak lepas dari problem tindak pidana narkotika. Dalam konteks transnational organized crime Indonesia bisa menjadi transit-state maupun point of market-state. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau dalam hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2010 pernah menemukan bahwa perputaran uang terkait dengan narkotika di Indonesia mencapai Rp23 triliun per tahun yang meliputi biaya rehabilitasi dan kerugian uang untuk membeli barang narkoba tersebut. Masih menurut penelitian yang sama, saat ini setiap hari 40 orang di Indonesia meninggal dunia akibat mengkonsumsi narkoba. Ini berarti setiap tahun rata-rata 15.000 orang tewas. Padahal mereka yang meninggal akibat narkotika ini tergolong dalam usia produktif.
Provinsi Riau pada tahun 2015 berpenduduk lebih kurang 6 juta jiwa dengan ibu kotanya Pekanbaru berpenduduk sebanyak 1,1 juta jiwa memiliki batas batas wilayah dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Sebagai provinsi di wilayah perbatasan, Riau menduduki rangking ketujuh kasus penyalahguna narkoba di seluruh wilayah di Indonesia. Mengapa hal ini sampai terjadi? Inilah hal yang perlu diwaspadai bersama. Ternyata jalan lintas darat dan laut yang selama ini kurang mendapat perhatian justru menjadi jalur para sindikat narkoba masuk ke Provinsi Riau membawa barang haram ini.
Riau yang notabene merupakan daerah kepulauan di mana penduduknya lebih senang bermukim di pusat kota. Sedangkan di daerah pinggiran yang lebih banyak berbatasan dengan laut dan sungai menjadi sepi dikarenakan pada umumnya masyarakat kurang senang bermukim di sana. Hal inilah yang memberi kesempatan bagi para pengedar, kurir dan bandar memanfaatkan jalur transportasi air membawa barang haram ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang kurang terperhatikan menuju ke provinsi ini.
Bila dicermati faktor lain yang menyebabkan Riau rawan dari penyalahgunaan narkoba adalah bahwa sesungguhnya masyarakat Riau masih kurang memiliki pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Di samping itu bujuk rayu dari pengedar kepada korbannya di wilayah kerja mereka seperti di kebun-kebun kelapa sawit, di pabrik-pabrik yang memerlukan tenaga kerja dengan fisik yang harus prima seharian membuat barang haram ini yang semula bisa didapat dengan gratis dari pengedar kepada si korban menjadi sangat mahal dengan paket Rp300 ribu hingga jutaan rupiah pun akhirnya harus disiapkan oleh korban demi mendapatkan barang haram ini. Karena sesungguhnya penyalahgunaan narkoba itu dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu keinginan orang itu sendiri untuk coba-coba, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan narkoba.
Tiga Daerah Tertinggi
Ada tiga daerah di wilayah Riau yang memiliki angka pengguna narkoba tertinggi. Yakni Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Ketiga daerah ini di samping ibu kota provinsi, dua daerah lainnya merupakan daerah yang dekat dengan jalur transportasi air dan berbatasan dengan dua negara tetangga.
Bagaimana menyikapi angka prevalensi penyalahguna narkoba dan kasus tindak pidana narkotika yang terus meningkat di Provinsi Riau?
Pertama, dengan melaksanakan pencegahan. Perlu melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba agar masyarakat bertambah pemahamannya tentang hal itu. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan advokasi, dan diseminasi informasi kepada seluruh elemen masyarakat merupakan wujud dari ketidakmungkinan BNN bergerak sendiri dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Keterlibatan seluruh stake holders dalam bersinergi melaksanakan P4GN adalah mutlak sangat diperlukan.
Dalam upaya pencegahan ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dengan wujud terbentuknya kader dan satgas anti narkoba sebagai salah satu bentuk komitmen bersama. Di samping itu yang tak kalah pentingnya advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan juga untuk meningkatkan komitmen para penentu kebijakan terhadap pelaksanaan program P4GN di lingkungan masing-masing dengan kegiatan yang mendorong tersedianya kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat untuk mendukung setiap upaya P4GN di masyarakat.
Kedua, dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu. Prinsip ini mengubah paradigma dalam penanggulangan penyalah gunaan narkoba dari pemberian pelayanan kepada sasaran tertentu di masyarakat sebagai objek, menjadi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sendiri sebagai subyek.
Oleh karena itu, masyarakat perlu digerakkan agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Badan Narkotika Nasional adalah sebagai fasilitator, yang mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem dan mekanisme kerja, menyusun pedoman, melatih dan mendidik sumber daya manusia, serta membina masyarakat agar mampu menyusun dan melaksanakan program yang sesuai dengan keperluan masyarakat itu sendiri.
Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat dan wilayah-wilayah merah lainnya harus dibina dan diberi keterampilan agar masyarakatnya tidak menjadikan jual beli narkoba sebagai mata pencarian yang dihalalkan di wilayah ini.
Pembentukan dan pembinaan satgas bagi setiap kampus, sekolah, instansi pemerintah dan instansi swasta serta elemen masyarakat sangat diperlukan. Dengan peran serta masyarakat dan kesadaran yang timbul dari masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba secara otomatis mengurangi tingkat permintaan terhadap barang haram tersebut dan jika sudah demikian dengan sendirinya bandar narkoba akan hengkang dari bumi Riau ini.
Ketiga, dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jumlah korban penyalahguna narkoba di Provinsi Riau tahun 2015 tercatat lebih dari 100 ribu orang. Sedangkan di Indonesia tercatat 5,1 juta jiwa. Ini merupakan angka yang terdeteksi. Sedangkan yang tidak terdeteksi mungkin lebih banyak lagi. Diketahui prinsip para penyalahguna narkoba adalah mereka tidak mau sendirian menjadi korban, biasanya mereka mengajak temannya untuk ikut. Dan rata rata penghuni lapas di Provinsi Riau 60 sampai dengan 80 persen adalah karena kasus penyalahgunaan narkoba. Akankah ini dibiarkan terus?
Orang yang sakit harus diobati, namun kendala yang dialami Provinsi Riau belum memiliki balai rehabilitasi yang memadai.
Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau yang baru memisahkan diri telah memiliki Balai Rehabilitasi Narkoba berstandard Nasional. Namun demikian semangat kita pantang surut. BNN Provinsi Riau akan terus berupaya bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk dapat mewujudkan tersedianya Balai Rehabilitasi berstandar nasional di Provinsi Riau.
Sinergisitas dan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan instansi-instansi terkait yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba akan terus dilakukan dan akan semakin gencar. Instansi-instansi tersebut antara lain dinas kesehatan, dinas sosial, SPN Polda Riau, BNNK dan BNK serta LSM yang bergerak di bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
Setelah direhabilitasi maka perlu diadakan program pasca-rehabilitasi bagi mantan residen narkoba. Dalam pelaksanaan program pasca-rehabilitasi perlu melibatkan lembaga- lembaga yang menangani program ini. Pentingnya lembaga penyelenggara program pasca-rehabilitasi diikutsertakan dalam program ini adalah agar lembaga-lembaga tersebut terfasilitasi dan terkoordinir dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga program pasca rehabilitasi mampu berjalan secara efisen dan efektif dan tepat sasaran. Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi ini merupakan wadah yang membantu BNN dalam mempertahankan pola hidup sehat tidak kembali menggunakan narkoba (relapse), tidak kembali terlibat tindakan kriminal, serta hidup mandiri dan produktif bagi diri mantan pecandu juga bagi lingkungannya.
Tujuan pelaksanaan program pasca-rehabilitasi ini adalah untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada mantan penyalahguna narkoba guna meningkatkan kualitas hidup agar dapat kembali hidup normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat.
Keempat, melakukan pemberantasan terhadap jaringan sindikat narkoba. Pengungkapan sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bertujuan untuk menangkal peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika baik yang berasal dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun yg telah berada di Indonesia.
Tanggung Jawab Bersama
Semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam pemberantasan masalah narkoba. Ada enam langkah yang bisa dilakukan terhadap target ini. Pertama, mengungkap jaringan sindikat. Baik yang dilakukan melalui darat (kultivasi, pabrik, distribusi, dan penjualan), maupun yang melalui perairan.
Kedua, dapat dicegah masuknya barang dari luar negeri, baik melalui airport, seaport, dan borderlines. Ketiga, tidak terjadi penyimpangan jalur distribusi legal yang meliputi bahan obat, obat jadi, dan precursor. Yang mencakup, importir, pedagang besar, pedagang farmasi, pabrik obat, distributor obat, rumah sakit/apotik, puskesmas.
Keempat, alternative development. Melalui pengembangan alternatif di wilayah tertentu, sehingga kegiatan yang semula mengarah pada potensi bisnis narkoba ilegal, menjadi berkembangnya peluang bisnis lainnya.
Kelima, melakukan peningkatan akan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi.
Keenam, melakukan kerja sama dalam instansi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri. Meningkatnya pelaksanaan kerja sama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pengedar, bandar dalam menjalankan roda peredaran gelap narkotika di dunia internasional terkhusus Indonesia tanah air tercinta.***
Provinsi Riau pada tahun 2015 berpenduduk lebih kurang 6 juta jiwa dengan ibu kotanya Pekanbaru berpenduduk sebanyak 1,1 juta jiwa memiliki batas batas wilayah dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Sebagai provinsi di wilayah perbatasan, Riau menduduki rangking ketujuh kasus penyalahguna narkoba di seluruh wilayah di Indonesia. Mengapa hal ini sampai terjadi? Inilah hal yang perlu diwaspadai bersama. Ternyata jalan lintas darat dan laut yang selama ini kurang mendapat perhatian justru menjadi jalur para sindikat narkoba masuk ke Provinsi Riau membawa barang haram ini.
Riau yang notabene merupakan daerah kepulauan di mana penduduknya lebih senang bermukim di pusat kota. Sedangkan di daerah pinggiran yang lebih banyak berbatasan dengan laut dan sungai menjadi sepi dikarenakan pada umumnya masyarakat kurang senang bermukim di sana. Hal inilah yang memberi kesempatan bagi para pengedar, kurir dan bandar memanfaatkan jalur transportasi air membawa barang haram ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang kurang terperhatikan menuju ke provinsi ini.
Bila dicermati faktor lain yang menyebabkan Riau rawan dari penyalahgunaan narkoba adalah bahwa sesungguhnya masyarakat Riau masih kurang memiliki pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Di samping itu bujuk rayu dari pengedar kepada korbannya di wilayah kerja mereka seperti di kebun-kebun kelapa sawit, di pabrik-pabrik yang memerlukan tenaga kerja dengan fisik yang harus prima seharian membuat barang haram ini yang semula bisa didapat dengan gratis dari pengedar kepada si korban menjadi sangat mahal dengan paket Rp300 ribu hingga jutaan rupiah pun akhirnya harus disiapkan oleh korban demi mendapatkan barang haram ini. Karena sesungguhnya penyalahgunaan narkoba itu dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu keinginan orang itu sendiri untuk coba-coba, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan narkoba.
Tiga Daerah Tertinggi
Ada tiga daerah di wilayah Riau yang memiliki angka pengguna narkoba tertinggi. Yakni Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Ketiga daerah ini di samping ibu kota provinsi, dua daerah lainnya merupakan daerah yang dekat dengan jalur transportasi air dan berbatasan dengan dua negara tetangga.
Bagaimana menyikapi angka prevalensi penyalahguna narkoba dan kasus tindak pidana narkotika yang terus meningkat di Provinsi Riau?
Pertama, dengan melaksanakan pencegahan. Perlu melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba agar masyarakat bertambah pemahamannya tentang hal itu. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan advokasi, dan diseminasi informasi kepada seluruh elemen masyarakat merupakan wujud dari ketidakmungkinan BNN bergerak sendiri dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Keterlibatan seluruh stake holders dalam bersinergi melaksanakan P4GN adalah mutlak sangat diperlukan.
Dalam upaya pencegahan ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dengan wujud terbentuknya kader dan satgas anti narkoba sebagai salah satu bentuk komitmen bersama. Di samping itu yang tak kalah pentingnya advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan juga untuk meningkatkan komitmen para penentu kebijakan terhadap pelaksanaan program P4GN di lingkungan masing-masing dengan kegiatan yang mendorong tersedianya kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat untuk mendukung setiap upaya P4GN di masyarakat.
Kedua, dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu. Prinsip ini mengubah paradigma dalam penanggulangan penyalah gunaan narkoba dari pemberian pelayanan kepada sasaran tertentu di masyarakat sebagai objek, menjadi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sendiri sebagai subyek.
Oleh karena itu, masyarakat perlu digerakkan agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Badan Narkotika Nasional adalah sebagai fasilitator, yang mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem dan mekanisme kerja, menyusun pedoman, melatih dan mendidik sumber daya manusia, serta membina masyarakat agar mampu menyusun dan melaksanakan program yang sesuai dengan keperluan masyarakat itu sendiri.
Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat dan wilayah-wilayah merah lainnya harus dibina dan diberi keterampilan agar masyarakatnya tidak menjadikan jual beli narkoba sebagai mata pencarian yang dihalalkan di wilayah ini.
Pembentukan dan pembinaan satgas bagi setiap kampus, sekolah, instansi pemerintah dan instansi swasta serta elemen masyarakat sangat diperlukan. Dengan peran serta masyarakat dan kesadaran yang timbul dari masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba secara otomatis mengurangi tingkat permintaan terhadap barang haram tersebut dan jika sudah demikian dengan sendirinya bandar narkoba akan hengkang dari bumi Riau ini.
Ketiga, dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jumlah korban penyalahguna narkoba di Provinsi Riau tahun 2015 tercatat lebih dari 100 ribu orang. Sedangkan di Indonesia tercatat 5,1 juta jiwa. Ini merupakan angka yang terdeteksi. Sedangkan yang tidak terdeteksi mungkin lebih banyak lagi. Diketahui prinsip para penyalahguna narkoba adalah mereka tidak mau sendirian menjadi korban, biasanya mereka mengajak temannya untuk ikut. Dan rata rata penghuni lapas di Provinsi Riau 60 sampai dengan 80 persen adalah karena kasus penyalahgunaan narkoba. Akankah ini dibiarkan terus?
Orang yang sakit harus diobati, namun kendala yang dialami Provinsi Riau belum memiliki balai rehabilitasi yang memadai.
Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau yang baru memisahkan diri telah memiliki Balai Rehabilitasi Narkoba berstandard Nasional. Namun demikian semangat kita pantang surut. BNN Provinsi Riau akan terus berupaya bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk dapat mewujudkan tersedianya Balai Rehabilitasi berstandar nasional di Provinsi Riau.
Sinergisitas dan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan instansi-instansi terkait yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba akan terus dilakukan dan akan semakin gencar. Instansi-instansi tersebut antara lain dinas kesehatan, dinas sosial, SPN Polda Riau, BNNK dan BNK serta LSM yang bergerak di bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
Setelah direhabilitasi maka perlu diadakan program pasca-rehabilitasi bagi mantan residen narkoba. Dalam pelaksanaan program pasca-rehabilitasi perlu melibatkan lembaga- lembaga yang menangani program ini. Pentingnya lembaga penyelenggara program pasca-rehabilitasi diikutsertakan dalam program ini adalah agar lembaga-lembaga tersebut terfasilitasi dan terkoordinir dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga program pasca rehabilitasi mampu berjalan secara efisen dan efektif dan tepat sasaran. Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi ini merupakan wadah yang membantu BNN dalam mempertahankan pola hidup sehat tidak kembali menggunakan narkoba (relapse), tidak kembali terlibat tindakan kriminal, serta hidup mandiri dan produktif bagi diri mantan pecandu juga bagi lingkungannya.
Tujuan pelaksanaan program pasca-rehabilitasi ini adalah untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada mantan penyalahguna narkoba guna meningkatkan kualitas hidup agar dapat kembali hidup normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat.
Keempat, melakukan pemberantasan terhadap jaringan sindikat narkoba. Pengungkapan sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bertujuan untuk menangkal peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika baik yang berasal dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun yg telah berada di Indonesia.
Tanggung Jawab Bersama
Semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam pemberantasan masalah narkoba. Ada enam langkah yang bisa dilakukan terhadap target ini. Pertama, mengungkap jaringan sindikat. Baik yang dilakukan melalui darat (kultivasi, pabrik, distribusi, dan penjualan), maupun yang melalui perairan.
Kedua, dapat dicegah masuknya barang dari luar negeri, baik melalui airport, seaport, dan borderlines. Ketiga, tidak terjadi penyimpangan jalur distribusi legal yang meliputi bahan obat, obat jadi, dan precursor. Yang mencakup, importir, pedagang besar, pedagang farmasi, pabrik obat, distributor obat, rumah sakit/apotik, puskesmas.
Keempat, alternative development. Melalui pengembangan alternatif di wilayah tertentu, sehingga kegiatan yang semula mengarah pada potensi bisnis narkoba ilegal, menjadi berkembangnya peluang bisnis lainnya.
Kelima, melakukan peningkatan akan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi.
Keenam, melakukan kerja sama dalam instansi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri. Meningkatnya pelaksanaan kerja sama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pengedar, bandar dalam menjalankan roda peredaran gelap narkotika di dunia internasional terkhusus Indonesia tanah air tercinta.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

