Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hikmah Calon Tunggal untuk Pilpres 2019

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - KITA tidak menyangka ketika hadirnya calon tunggal kepala daerah dan     wakil kepala daerah di sejumlah daerah. Bahkan ada satu daerah sama sekali tanpa calon sebelum KPU membuka pendaftaran kali kedua, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Padahal di pilkada-pilkada sebelumnya, orang berbondong-bondong untuk mendaftar.  

Realitas politik ini pun membuat kita saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan MK. Sebab selama ini banyak anggota DPRD yang ikut pilkada. Dengan adanya Putusan MK Nomor 33/PUU/XIII-2015 tentang pengujian UU 8/2015 Tentang Perubahan Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan Perppu 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU, anggota DPRD menjadi “takut” untuk mencalon. MK memutuskan bahwa angota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, wajib mengundurkan diri semenjak ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Dengan demikian tentu saja anggota DPR, DPD, dan DPRD berpikir panjang untuk maju. Sebab kalau tak terpilih, keanggotaan mereka di DPR, DPD, dan DPRD pun melayang.

Ada yang pula yang menyalahkan partai politik. Bagi mereka, tidak akan mungkin sepi calon kepala daerah andai kata pendidikan politik, rekrutmen politik, dan kaderisasi di internal partai politik berjalan dengan baik.

Bahkan ada pula yang menyalahkan presiden. Alasan mereka adalah karena presiden telah mengelurkan Perppu yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala derah dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagi mereka, andai kata Perppu itu tidak ada, artinya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka sepinya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah itu  tidak akan terjadi.

Terlepas itu semua, sadar atau tidaknya kita, sesungguhnya calon kepala daerah tunggal ini ada hikmahnya. Kendatipun masih lama, sungguh ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pilpres kita tahun 2019 mendatang jika calon tunggal itu terjadi.

Kekosongan Hukum

Pengalaman kita berpilpres menunjukkan bahwa republik ini hampir saja mengalami apa yang dinamakan dengan calon tunggal ini. Tepatnya pilpres 2009 lalu.

Di pilpres 2009 itu, ada 3 pasang calon, yaitu SBY-Budiono, JK-Wiranto, dan Megawati-Prabowo. Di tengah perjalanan, JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri bilamana carut marut persoalan daftar pemilih tetap (DPT) tidak diselesaikan oleh KPU.

Mereka menyatakan bahwa banyak para pendukung mereka yang tidak terdaftar di DPT. Karena itu, mereka merasa dirugikan. Sebab Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1) UU 42/2008 tentang Pilpres menyebutkan bahwa seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT.

Untuk mengatasi hal ini, sejumlah kalangan mengusulkan agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu. Namun Presiden SBY menolaknya. Situasi perpolitikanpun semakin memanas.

Untung saja ketika itu Refly Harun dan Maheswara mengajukan gugatan ke MK perihal  pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Ayat (1) UU 42/2008 tersebut. MK pun memberikan jalan keluarnya. Melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009, MK menegaskan bahwa: “Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri; warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga (KK) atau nama sejenisnya...”.

Andai kata MK menolak gugatan tersebut atau Refly Harun dan Maheswara tidak mengajukan gugatan ke MK, tentu saja calon tunggal yang muncul ketika itu, SBY-Budiono. Bisa dalam keadaan bahaya negara ini. Sebab UUD 1945 sama sekali tidak mengatur perihal calon tunggal presiden dan wakil presiden. Artinya ada kekosongan hukum bilamana hal ini terjadi.

Untuk itu, maka petinggi-petinggi republik ini, terutama MPR, mestilah mengisi kekosongan hukum itu melalui amandemen Pasal 6A UUD 1945, tidak bisa hanya dengan UU/Perppu.

Hal ini berbeda dengan pilkada bilamana jalur mengisi kekosongan hukum itu melalui Perppu/UU. Sebab Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 perihal pilkada tidak mengatur minimal pasangan calon. Sedangkan Pasal 6A UUD 1945 sudah menentukan secara khusus minimal dua pasang peserta pilpres. Bahkan untuk putaran keduanyapun juga diatur bilamana tidak ada satu pasangpun meraih suara mayoritas biasa, 50+1.

Oleh karenanya, sekecil apapun potensi itu, kita harus mewaspadainya sedini mungkin dan sebelum hal itu terjadi. Lebih cepat tentunya lebih baik. Terlebih lagi ini juga menyangkut perihal amandemen UUD 1945. Bak pepatah, sediakan payung sebelum hujan.***

Wira Atma Hajri, Dosen dan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer