Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - DIJADWALKAN, besok 23 September Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Riau. Untuk melihat bagaimana kondisi asap di Riau. Sebenarnya kehadiran presiden sudah dinanti-nantikan, terutama ketika beberapa hari lalu, di mana asap benar-benar mengisi paru-paru penduduk Riau.
Ahad lalu kondisi asap mulai bersih dari bumi Melayu ini, dan kebetulan saat itu hadir Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Asap seakan-akan tahu, jika pejabat tinggi dari pusat (Jakarta) yang turun meninjau asap, maka ia pun menghilang. Tapi ketika tak ada pejabat, asap itu muncul lagi.
Jangan-jangan ketika Presiden Jokowi datang ke Riau, ingin meninjau asap, asap itu hilang pula. Entahlah, yang jelas presiden harus paham kondisi orang Riau yang saat ini tersalai asap karhutla.
Jokowi harus turun langsung ke Riau, memimpin operasi tanggap darurat yang luar biasa. Menyusul semakin hebat, luas dan kompleksnya dampak yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Kita mengapresiasinya, termasuk semua upaya yang dilakukan tim terpadu sebelum dan setelah Jokowi turun langsung ke Riau. Sebab sudah lebih sebulan, masyarakat, tak hanya di Riau, kembali merasakan langsung parahnya dampak karhutla. Terutama ruang udara yang terkontaminasi kabut asap pada level sangat berbahaya dan melumpuhkan nyaris semua segi kehidupan di wilayah terdampak yang begitu luas.
Kedatangan presiden dan upaya melawan karhutla sebagai langkah serius yang patut didukung, yakni memadamkan secara tuntas karhutla, memberikan pelayanan kesehatan gratis ke masyarakat terdampak kabut asap. Serta satu hal yang juga tak kalah penting, lakukan penegakan hukum kepada seluruh yang terlibat.
Dengan tidak mengenyampingkan aspek lainnya yang begitu penting, kita memberi penekanan pada aspek penegakan hukum. Artinya, siapa pun pelaku, perorangan atau korporasi, yang menjadi penyebab bencana ini terjadi, harus ditindak tegas dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kita semua perlu menggiring dan mengawal prosesnya agar aparat penegak hukum berada di garis terdepan untuk menegakkannya.
Kita juga kini menunggu presiden mengeluarkan kebijakan penting terkait karhutla. Kita berharap, ada penegasan yang benar-benar tegas, terutama kebijakan yang sasarannya terfokus ke arah penghentian perambahan hutan, pembalakan liar, serta eksploitasi tak terkendali hutan dan lahan gambut. Juga ada penekanan agar semua level, terutama pimpinan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk sama bertanggung jawab terhadap kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan, terutama mencegahnya.
Di atas itu semua, kita begitu berharap agar bencana yang kini tercipta karena ulah manusia itu, menjadi catatan sangat penting bagi para pengambil kebijakan hingga ke penegak hukum untuk betul-betul tegas dan serius dalam mencegah, mengusut, menindak dan menghukum para perambah serta pembakar hutan dan lahan tanpa pandang bulu. Cukup sudah penderitaan dan kerugian yang ditimbulkannya. Tindakan merugikan ini harus dihentikan. Jika tidak, serbuan kabut asap dan juga bencana lainnya jika musim berganti, akan selalu terjadi.
Dengan demikian kedatangan Presiden Jokowi ke Riau bukan hanya blusukan, tetapi membuahkan sikap tegas, sebab kapolri, jaksa agung, menteri kehutanan dan pemberi izin-izin muaranya adalah presiden.***
Ahad lalu kondisi asap mulai bersih dari bumi Melayu ini, dan kebetulan saat itu hadir Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Asap seakan-akan tahu, jika pejabat tinggi dari pusat (Jakarta) yang turun meninjau asap, maka ia pun menghilang. Tapi ketika tak ada pejabat, asap itu muncul lagi.
Jangan-jangan ketika Presiden Jokowi datang ke Riau, ingin meninjau asap, asap itu hilang pula. Entahlah, yang jelas presiden harus paham kondisi orang Riau yang saat ini tersalai asap karhutla.
Jokowi harus turun langsung ke Riau, memimpin operasi tanggap darurat yang luar biasa. Menyusul semakin hebat, luas dan kompleksnya dampak yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Kita mengapresiasinya, termasuk semua upaya yang dilakukan tim terpadu sebelum dan setelah Jokowi turun langsung ke Riau. Sebab sudah lebih sebulan, masyarakat, tak hanya di Riau, kembali merasakan langsung parahnya dampak karhutla. Terutama ruang udara yang terkontaminasi kabut asap pada level sangat berbahaya dan melumpuhkan nyaris semua segi kehidupan di wilayah terdampak yang begitu luas.
Kedatangan presiden dan upaya melawan karhutla sebagai langkah serius yang patut didukung, yakni memadamkan secara tuntas karhutla, memberikan pelayanan kesehatan gratis ke masyarakat terdampak kabut asap. Serta satu hal yang juga tak kalah penting, lakukan penegakan hukum kepada seluruh yang terlibat.
Dengan tidak mengenyampingkan aspek lainnya yang begitu penting, kita memberi penekanan pada aspek penegakan hukum. Artinya, siapa pun pelaku, perorangan atau korporasi, yang menjadi penyebab bencana ini terjadi, harus ditindak tegas dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kita semua perlu menggiring dan mengawal prosesnya agar aparat penegak hukum berada di garis terdepan untuk menegakkannya.
Kita juga kini menunggu presiden mengeluarkan kebijakan penting terkait karhutla. Kita berharap, ada penegasan yang benar-benar tegas, terutama kebijakan yang sasarannya terfokus ke arah penghentian perambahan hutan, pembalakan liar, serta eksploitasi tak terkendali hutan dan lahan gambut. Juga ada penekanan agar semua level, terutama pimpinan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk sama bertanggung jawab terhadap kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan, terutama mencegahnya.
Di atas itu semua, kita begitu berharap agar bencana yang kini tercipta karena ulah manusia itu, menjadi catatan sangat penting bagi para pengambil kebijakan hingga ke penegak hukum untuk betul-betul tegas dan serius dalam mencegah, mengusut, menindak dan menghukum para perambah serta pembakar hutan dan lahan tanpa pandang bulu. Cukup sudah penderitaan dan kerugian yang ditimbulkannya. Tindakan merugikan ini harus dihentikan. Jika tidak, serbuan kabut asap dan juga bencana lainnya jika musim berganti, akan selalu terjadi.
Dengan demikian kedatangan Presiden Jokowi ke Riau bukan hanya blusukan, tetapi membuahkan sikap tegas, sebab kapolri, jaksa agung, menteri kehutanan dan pemberi izin-izin muaranya adalah presiden.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

