Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - MESKI masih belum puas dengan kebijakan yang diambil
pemerintah terhadap bencana asap di Bumi Lancang Kuning, namun kita
cukup lega, akhirnya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan
Menengah Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah dua
pekan, dengan sistem evaluasi tiap pekan. Tentu kebijakan level
kementerian akan berbeda dampaknya dengan setingkat dinas.
Seperti yang ditulis koran ini kemarin, kebijakan krusial untuk generasi penerus masa depan bangsa ini, diambil setelah Menbuddikdasmen Anies Baswedan menetapkan kebijakan libur sekolah karena asap, setelah menggelar video telekonferensi dengan kepala dinas pendidikan se-Provinsi Riau yang menggelar rapat, Selasa (15/9).
Padahal, imbauan dan beribu keluhan sudah disampaikan dari masyarakat terutama yang risau dengan anak-anaknya untuk tetap berangkat ke sekolah di tengah kepungan kabut asap pekat. Bahkan berbagai sisi terungkap di media sosial, betapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang menyumbang banyak devisa untuk negara ini, dicuaikan begitu saja.
Hidup dalam kabut asap yang tidak lagi sehat dari ukuran alat apa pun tercanggih di dunia. Meskipun, di sisi lain banyak juga laporan dari berbagai sisi, bahwa upaya dan tindakan sudah dilakukan.
Puncaknya, TNI sudah diturunkan ke daerah ini untuk operasi memadamkan api yang membakar lahan dan hutan. Tentu ini, merupakan langkah penting, paling tidak untuk mengatasi kabut asap dalam waktu cepat.
Jika dilihat dari cakupan dan beratnya beban bencana asap kali ini, patutlah kita belajar untuk membanding-bandingkan, bagaimana cara menyikapi masalah dengan cepat dan tepat. Patut kita contoh, bagaimana pemerintah Malaysia mampu menetapkan standar keputusan penting yang didukung oleh teknologi.
Misalnya dalam menetapkan siswa sekolah akan diliburkan ketika alat indeks polusi udara melewati angka 200. Sementara, kebijakan lahir setelah mendengar pendapat manusia dengan ukuran pandangan dan pendapat, indek pencemaran udara sudah mencapai 500, kita tenang-tenang saja. Wajar, setelah babak belur dengan bencana, baru datang kebijakan itu.
Perbandingan dengan negeri jiran itu, tentu juga mencakup sikap kita terhadap hal lain, seperti cara kita menghadapi bencana lain. Sangat miris, kadang-kadang kita mendengar apapun alat canggih–apapun akan dibeli untuk mendukung kehidupan di daerah ini. Tapi ketika menghadapi bencana ada masalah, kita seolah-olah gugup dan bingung, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Untuk itu, patut kita renungkan bersama, teknologi memang sudah menjadi hal biasa di tengah-tengah kita, seperti media sosial berbasis online mampu dengan cepat memberikan informasi, tapi kadang kita masih sangat gagap menggunakannya.
Semoga para pengambil kebijakan, semakin akrap dengan teknologi untuk memutuskan sesuatu, agar dapat bertindak cepat dan akurat.***
Seperti yang ditulis koran ini kemarin, kebijakan krusial untuk generasi penerus masa depan bangsa ini, diambil setelah Menbuddikdasmen Anies Baswedan menetapkan kebijakan libur sekolah karena asap, setelah menggelar video telekonferensi dengan kepala dinas pendidikan se-Provinsi Riau yang menggelar rapat, Selasa (15/9).
Padahal, imbauan dan beribu keluhan sudah disampaikan dari masyarakat terutama yang risau dengan anak-anaknya untuk tetap berangkat ke sekolah di tengah kepungan kabut asap pekat. Bahkan berbagai sisi terungkap di media sosial, betapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang menyumbang banyak devisa untuk negara ini, dicuaikan begitu saja.
Hidup dalam kabut asap yang tidak lagi sehat dari ukuran alat apa pun tercanggih di dunia. Meskipun, di sisi lain banyak juga laporan dari berbagai sisi, bahwa upaya dan tindakan sudah dilakukan.
Puncaknya, TNI sudah diturunkan ke daerah ini untuk operasi memadamkan api yang membakar lahan dan hutan. Tentu ini, merupakan langkah penting, paling tidak untuk mengatasi kabut asap dalam waktu cepat.
Jika dilihat dari cakupan dan beratnya beban bencana asap kali ini, patutlah kita belajar untuk membanding-bandingkan, bagaimana cara menyikapi masalah dengan cepat dan tepat. Patut kita contoh, bagaimana pemerintah Malaysia mampu menetapkan standar keputusan penting yang didukung oleh teknologi.
Misalnya dalam menetapkan siswa sekolah akan diliburkan ketika alat indeks polusi udara melewati angka 200. Sementara, kebijakan lahir setelah mendengar pendapat manusia dengan ukuran pandangan dan pendapat, indek pencemaran udara sudah mencapai 500, kita tenang-tenang saja. Wajar, setelah babak belur dengan bencana, baru datang kebijakan itu.
Perbandingan dengan negeri jiran itu, tentu juga mencakup sikap kita terhadap hal lain, seperti cara kita menghadapi bencana lain. Sangat miris, kadang-kadang kita mendengar apapun alat canggih–apapun akan dibeli untuk mendukung kehidupan di daerah ini. Tapi ketika menghadapi bencana ada masalah, kita seolah-olah gugup dan bingung, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Untuk itu, patut kita renungkan bersama, teknologi memang sudah menjadi hal biasa di tengah-tengah kita, seperti media sosial berbasis online mampu dengan cepat memberikan informasi, tapi kadang kita masih sangat gagap menggunakannya.
Semoga para pengambil kebijakan, semakin akrap dengan teknologi untuk memutuskan sesuatu, agar dapat bertindak cepat dan akurat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

