Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - PENGATURAN penganggaran hibah dalam APBD bermula dari penjelasan pasal 16 ayat 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa belanja daerah menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hibah dan bantuan sosial. Pengaturan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 27 ayat 7 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarakan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Pengaturan hibah daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan hibah lebih diperketat di mana pada pasal 298 ayat 4 dan 5 diatur bahwa belanja hibah dianggarakan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Penerima hibah sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang tersebut sesungguhnya telah lebih dahulu diatur dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Agustus 2015 menerbitkan surat edaran Nomor 900/4627/SJ guna mempertajam apa yang dimaksud badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Yaitu, badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada awal tulisan disebutkan bahwa hibah dapat berbentuk uang, barang dan atau jasa. Definisi hibah secara jelas dalam PP 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Penyerahan barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam APBD dan telah digariskan dalam RKPD dan RPJMD bahkan program nasional apakah penganggarannya harus menggunakan mekanisme hibah? Sebagai contoh penyerahan sarana produksi padi (saprodi) dari dinas pertanian (hasil proses pengadaan dalam DPA) kepada kelompok tani dalam rangka mencapai swasembada pangan secara nasional dalam tahun 2017, apakah penyerahan saprodi tersebut harus menggunakan mekanis hibah? Jika penyerahan saprodi tersebut harus menggunakan mekanisme hibah maka kelompok tani tersebut harus berbadan hukum Indonesia, membuat proposal disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya diverifikasi oleh SKPD teknis, dimasukan dalam PPAS oleh TAPD dan dicantumkan dalam lampiran 3 penjabaran APBD serta penyalurannya terlebih dahulu dibuatkan NPHD.
Kecil kemungkinan syarat-syarat tersebut bisa terpenuhi lalu apakah inisitif dan target swasembada pangan adanya dari penerima barang? Adakah kelompok tani yang berbadan hukum di Indonesia ini? Siapakah yang berkepentingan dengan penyerahan saprodi tersebut?
Permendagri 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 pada poin pembahasan anggaran belanja barang dan jasa mengatur bahwa penganggaran uang (diterjemahkan termasuk barang) untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
Pada contoh penyerahan saprodi kepada kelompok tani, prestasi tersebut belum dicapai justru dalam rangka mencapai prestasi yaitu swasembada pangan. Hal inilah yang membuat galau para pengguna anggaran dalam menjalankan kegiatan terkait dengan eksekusi DPA yang di dalamnya mencantumkan kode rekening barang yang akan diserahkan kepada masyarakat di mana pada contoh kasus di atas syarat penyerahan saprodi tersebut harus ada prestasi yang diraih oleh calon penerima saprodi. Sedangkan penyerahan barang tersebut justru dimaksudkan untuk meraih prestasi (swasembada pangan).
Kegalauan tersebut tentunya dapat dihilangkan dengan membuat diskresi tafsiran prestasi di atas bahwa bagaimana supaya prestasi (swasembada pangan) dari kinerja kelompok tani tersebut dapat dicapai yaitu dengan cara menetapkan prestasi yang lebih kecil terlebih dahulu berupa prestasi dari proses seleksi kepada kelompok tani.
Hanya kelompok tani yang lulus seleksi yang diberikan bantuan saprodi dan kelulusan seleksi tersebut sebagai prestasi, sehingga tidak semua kelompok tani dapat diberikan saprodi. Proses seleksi dan penyalurannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (termasuk kriteria calon dan seleksi) dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas, didokumentasikan dengan tertib sehingga auditable, hindari kepentingan pribadi ataupun golongan serta hindari terjadinya tindak pidana korupsi.
Dapat disimpulkan bahwa perlu dibedakan antara hibah barang yang penganggarannya harus menggunakan mekanisme hibah dengan penyerahan barang kepada pihak ketiga dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD. Hibah barang sejatinya inisiatif dari calon penerima hibah (berbadan hukum Indonesia) sehingga diperlukan proposal sedangkan penyerahan barang dalam rangka melaksanakan RKPD inisiatifnya dari pemerintah daerah sehingga diperlukan juklak dan juknis yang jelas. Keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya proses pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan adanya pengalihan atas barang tersebut dari pemda kepada penerima barang.***
Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan hibah lebih diperketat di mana pada pasal 298 ayat 4 dan 5 diatur bahwa belanja hibah dianggarakan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Penerima hibah sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang tersebut sesungguhnya telah lebih dahulu diatur dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Agustus 2015 menerbitkan surat edaran Nomor 900/4627/SJ guna mempertajam apa yang dimaksud badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Yaitu, badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada awal tulisan disebutkan bahwa hibah dapat berbentuk uang, barang dan atau jasa. Definisi hibah secara jelas dalam PP 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Penyerahan barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam APBD dan telah digariskan dalam RKPD dan RPJMD bahkan program nasional apakah penganggarannya harus menggunakan mekanisme hibah? Sebagai contoh penyerahan sarana produksi padi (saprodi) dari dinas pertanian (hasil proses pengadaan dalam DPA) kepada kelompok tani dalam rangka mencapai swasembada pangan secara nasional dalam tahun 2017, apakah penyerahan saprodi tersebut harus menggunakan mekanis hibah? Jika penyerahan saprodi tersebut harus menggunakan mekanisme hibah maka kelompok tani tersebut harus berbadan hukum Indonesia, membuat proposal disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya diverifikasi oleh SKPD teknis, dimasukan dalam PPAS oleh TAPD dan dicantumkan dalam lampiran 3 penjabaran APBD serta penyalurannya terlebih dahulu dibuatkan NPHD.
Kecil kemungkinan syarat-syarat tersebut bisa terpenuhi lalu apakah inisitif dan target swasembada pangan adanya dari penerima barang? Adakah kelompok tani yang berbadan hukum di Indonesia ini? Siapakah yang berkepentingan dengan penyerahan saprodi tersebut?
Permendagri 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 pada poin pembahasan anggaran belanja barang dan jasa mengatur bahwa penganggaran uang (diterjemahkan termasuk barang) untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
Pada contoh penyerahan saprodi kepada kelompok tani, prestasi tersebut belum dicapai justru dalam rangka mencapai prestasi yaitu swasembada pangan. Hal inilah yang membuat galau para pengguna anggaran dalam menjalankan kegiatan terkait dengan eksekusi DPA yang di dalamnya mencantumkan kode rekening barang yang akan diserahkan kepada masyarakat di mana pada contoh kasus di atas syarat penyerahan saprodi tersebut harus ada prestasi yang diraih oleh calon penerima saprodi. Sedangkan penyerahan barang tersebut justru dimaksudkan untuk meraih prestasi (swasembada pangan).
Kegalauan tersebut tentunya dapat dihilangkan dengan membuat diskresi tafsiran prestasi di atas bahwa bagaimana supaya prestasi (swasembada pangan) dari kinerja kelompok tani tersebut dapat dicapai yaitu dengan cara menetapkan prestasi yang lebih kecil terlebih dahulu berupa prestasi dari proses seleksi kepada kelompok tani.
Hanya kelompok tani yang lulus seleksi yang diberikan bantuan saprodi dan kelulusan seleksi tersebut sebagai prestasi, sehingga tidak semua kelompok tani dapat diberikan saprodi. Proses seleksi dan penyalurannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (termasuk kriteria calon dan seleksi) dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas, didokumentasikan dengan tertib sehingga auditable, hindari kepentingan pribadi ataupun golongan serta hindari terjadinya tindak pidana korupsi.
Dapat disimpulkan bahwa perlu dibedakan antara hibah barang yang penganggarannya harus menggunakan mekanisme hibah dengan penyerahan barang kepada pihak ketiga dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD. Hibah barang sejatinya inisiatif dari calon penerima hibah (berbadan hukum Indonesia) sehingga diperlukan proposal sedangkan penyerahan barang dalam rangka melaksanakan RKPD inisiatifnya dari pemerintah daerah sehingga diperlukan juklak dan juknis yang jelas. Keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya proses pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan adanya pengalihan atas barang tersebut dari pemda kepada penerima barang.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

