Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterlibatan PNS saat Pilkada

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - KETERLIBATAN PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam ajang pilkada, 9 Desember mendatang dipastikan sulit dicegah, meskipun sudah ada aturan dan sanksi yang tegas bagi PNS yang terlibat politik praktis. Keterlibatan mereka, ada yang terselubung dengan melakukan gerakan bawah tanah, ataupun dengan terang-terangan menjadi tim sukses.  Menteri PAN RB sudah mengeluarkan surat edaran larangan PNS berpolitik praktis dan diteruskan kepada pemerintah daerah yang akan menggelar pilkada. Inti suratnya melarang PNS  terlibat sebagai pelaksana kampanye, mengerahkan PNS untuk berpihak pada seseorang kandidat, dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan calon. Larangan PNS berpolitik praktis juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelanggar dapat dikenai sanski teguran hingga pemecatan.
Jangan Ada Intimidasi

Agar PNS bisa profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka harus didukung sikap netral, loyal, dan dedikasi yang tinggi serta terbebas dari segala macam bentuk intervensi dari pihak manapun.  PNS tidak terlibat dalam politik praktis, PNS harus netral dari semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasangan calon yang akan maju dalam pilkada dilarang melibatkan PNS. Bagi PNS yang akan terjun pada dunia politik, harus terlebih dahulu mendapatkan izin atasan yang berwenang. Jika diizinkan maka yang bersangkutan harus melepas jabatannya sebagai pegawai negeri sipil. Namun dalam praktiknya, siapa yang mampu menjamin PNS bersifat netral dalam pilkada? Mungkinkah sanksi tegas sesuai dengan peraturan bisa diberlakukan? Dan lembaga mana yang bisa mendeteksi serta mengawasi netral atau tidaknya PNS dalam pilkada. Mungkin perlu penjabaran lebih konkret, kriteria netralitas sehingga tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat.

Dari pengalaman pilkada pada beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, belum ada PNS yang tertangkap dan diberikan sanksi tegas misalnya pemecatan karena tidak netral. Padahal jelas-jelas banyak PNS yang menjadi tim sukses. Fenomena yang selama ini teramati, PNS yang ikut berjuang melibatkan diri sebagai tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung akan diberi imbalan jabatan, dan bagi yang berjuang mendukung calon lain dan kalah, maka cepat atau lambat akan mendapatkan sanksi mutasi atau non job. Praktik intimidasi kepada PNS untuk berpihak pada calon tertentu sering dilakukan oleh penguasa yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terlebih lagi jika petahana yang semula bersatu pecah kongsi dan masing-masing mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.  

Suasana dilematis akan dirasakan PNS, mau pilih siapa dan akan berpihak pada siapa? Keduanya pernah menjadi atasannya, dan jika salah pilih masa depan dirinya akan terancam, misalnya dimutasi atau di-non job-kan.  Secara tak langsung mereka mendapat isyarat ancaman dan intimidasi, dan dari pengalaman masa lalu sudah banyak bukti PNS yang ikut berjuang dan menang, maka yang bersangkutan tinggal menunggu waktu  mendapat kursi jabatan. Sebaliknya seorang PNS yang gagal dalam perjuangan menjadi tim sukses, hanya tinggal menunggu waktu dimatikan karirnya. Banyak di antara mereka yang gagal dalam perjuangan, langsung undur diri minta pindah ke daerah lain sebelum sanksi mutasi atau non job diberikan kepadanya.

Kini kondisi sudah berubah, Menteri PAN RB memberi rasa aman bagi PNS agar tidak dibayangi rasa takut kariernya dihambat karena tidak mendukung calon tertentu. PNS dilarang untuk ikut berpolitik, dan kepala daerahpun dilarang untuk mengambil keputusan merotasi pejabat sesuka hatinya. Untuk itu kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, mari bersama-sama bekerja maksimal dan professional sesuai dengan lingkup bidang kerja masing-masing. Persoalan pemilihan kepala daerah, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan penilaian kita masing-masing. Anda berhak memilih calon pemimpin yang professional sesuai dengan konsep pemikiran yang cerdas? Tapi sebagai aparatur sipil negara, Anda dibatasi dengan peraturan untuk tidak ikut politik praktis dalam penyelenggaraan pilkada. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilukada serentak melalui perubahan paradigma berfikir yang rasional.

Jangan biarkan diri kita hidup dalam alam kemunafikan dan alam yang materialistik sebagai akibat dari ketamakan seorang penguasa yang tidak amanah. Kita sering melihat betapa orang sangat menghargai pemimpin sampai merunduk–runduk kepada orang yang sedang memegang kekuasaan. Jangan biarkan diri Anda bekerja tanpa didasarkan pada panduan kompas yang benar. Jangan sekali-kali berpikir untuk melakukan pembelokan fakta kebenaran hanya karena Anda ingin mendapatkan kekuasaan. Jangan ciptakan diri Anda salah melangkah, yang hitam bisa menjadi putih, yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa tampak benar atau menciptakan kondisi semuanya dibuat abu-abu. Hal-hal seperti ini yang membuat Anda celaka karena Anda lupa dengan jati diri tentang makna sejati hidup dan kehidupan di dunia ini. Apa gunanya kaya kalau tidak memiliki komitmen dan integritas diri, untuk apa menjadi penguasa yang katanya akan berjuang mensejahterakan rakyat, namun faktanya justru menyengsarakan rakyat.

Persoalan Kritis
Persoalan kritis yang dihadapi negeri kita sungguh sangat rumit dan kompleks, seperti misalnya persoalan: asap, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kemacetan lalu lintas, banjir, infrastruktur tidak memadai, lingkungan hidup, disiplin warga, sampai dengan premanisme dan  perampokan. Di samping itu isu yang berkait dengan kondisi internal birokrasi pemerintah; seperti kurangnya kualitas SDM, kuantitas SDM yang cenderung berlebihan dan tidak merata, kesejahteraan rendah, struktur organisasi cenderung tidak efektif dan tak efisien, anggaran yang tidak propublik, penyimpangan jabatan, serta masih banyak persoalan  birokrasi lainnya. Lebih lanjut masih banyak isu strategis lain, seperti isu perdagangan, isu pariwisata, isu energi dan listrik, isu keamanan, isu air bersih, dan isu perumahan.

Sebagai seorang PNS, tentunya Anda ikut serta memikirkan bagaimana persoalan kritis yang dihadapi negeri kita ini dapat terselesaikan dengan cepat. Karena itu semestinya semua PNS berada dalam satu perahu besar di bawah satu komando nahkoda sang kepala daerah yang akan berlayar mengarungi samudera. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan, Anda tidak peduli dan apatis tidak memberikan kontribusi apapun ketika kapal menghadapi tantangan arus ombak lautan yang sangat besar, atau menghadapi gelombang laut yang sangat dahsyat.

Jangan sampai Anda sebagai tim yang bertugas membantu arah perjalanan kapal besar justru mencari celah untuk menciptakan kebocoran sehingga kapal menjadi karam. Karena itu bangunlah sinergi antarkaryawan dan pimpinan menuju harmonisasi dalam berorganisasi. Mari kita dukung dan kita pilih kepala daerah yang memiliki sense of entrepreneurship tinggi, sehingga mampu mewujudkan perubahan dengan cepat dan berkualitas. Kepala daerah harus peka terhadap kondisi perekonomian yang terus menggerus rakyat miskin semakin terpuruk. Intinya pilihlah pemimpin yang memahami isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki program sederhana, praktis, realistis dan mencerdaskan dalam upaya melakukan perbaikan dan perubahan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera. Harapan rakyatpun tidaklah terlalu berlebihan, mereka hanya menginginkan kehidupannya berubah menjadi semakin baik. Dalam bahasa yang lebih sederhana, janji yang telah diikrarkan pada saat kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar ditunggu dan dapat direalisasikan. Amin.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer