Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - TOLONG dihitung lagi. Kalimat Presiden Jokowi meminta Kementerian ESDM bersama Pertamina menghitung kemungkinan bisa atau tidaknya premium diturunkan. Kepada Kementerian BUMN, juga diminta menurunkan suku bunga. Itu rencana paket ekonomi Jilid III yang diharapkan memiliki efek jangka pendek. Herannya, sebagai Presiden, kok masih bertindak secara politik di saat situasi ekonomi makin pelik. Kenapa tidak langsung sampaikan ke publik berupa keputusan. Turunkan atau jangan disampaikan dulu ke publik jika hanya membuat wacana. Kenapa yang disampaikan ke publik statement meminta hitung-hitungan lagi kementerian terkait. Politik nan rumit.
Sesuai dengan konteksnya, rakyat Indonesia memang sangat butuh kebijakan yang berefek jangka pendek. Menurunkan BBM salah satunya. Rakyat bisa senang walau sudah terlanjur didahului kenaikan harga barang dan harga komoditi perkebunan anjlok. Setidaknya bisa membangun optimis di saat paceklik sebab APBD sebagai salah satu pendorong ekonomi masih rendah serapannya. Tapi Presiden Jokowi harus berpikir hebat selayaknya Habibie menjadi Presiden saat krisis 1998 di mana rupiah berhasil ditekan tidak begitu lama. Kuncinya, kebijakan harus berani dan spontan. Tapi heran juga kalau hanya menurunkan BBM, kenapa mesti ragu.
Apakah begitu juga terkait persoalan asap? Pertama soal janji-janji. Asap di Riau sebulan lalu dijanjikan Kepala BNPB Willem Rampangilei akan tuntas dalam dua pekan. Sudah dua kali waktu terlewati, tapi kabut asap makin manjadi-jadi. Kamis (1/10), sesumbar lagi kabut asap akan tuntas sebulan lagi. Di Pekanbaru sekitarnya, hujan turun cukup deras, Jumat (2/10). Cukuplah membuat langit biru pagi jelang siang. Sore hari, kabut asap menutupi lagi. Selama api di Sumatera tidak dipadamkan, maka Riau akan berkepanjangan dirudung asap.
Kedua, soal asap ini, adalah politik wacana masih belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Sesuai Undang-undang katanya. Jumlah korban, mungkin dihitung atas yang mati, cakupan wilayah, belum terkategori bencana nasional. Kalau ditetapkan bencana nasional, pemerintah daerah ditakutkan berpangku tangan dan menyerahkan urusannya ke pusat. Apakah ini murni ketidaksuaian kategori bencana nasional itu atau takut dilema pusat disalahkan jika, toh, karhutla tak bisa juga diatasi.
Maka dari itu, perlu kejujuran pusat dalam melihat situasi ekonomi dan malapetaka kabut asap yang sama-sama gawatnya. Kondisi saat ini rasanya tidak tepat melebihkan porsi politik. Kini saatnya bicara kongkret. Jika memang memerlukan bantuan negara lain, apa salahnya jujur. Ditanggulangi bersama. Lintas negara, sekarang ini sudah melingkupi ekonomi dan lingkungan. Jika ditanggulangi bersama, jika target satu bulan, mungkin bisa tuntas separuhnya. Kalau soal harga diri bangsa, tidak ada yang dikurangi. Karena ini bukan soal penguasaan wilayah. Tapi dampak asap yang diakibatkan oleh pelaku pembakar yang bukan hanya korporasi Indonesia, tapi bisa pula negara tetangga dalam hal kepemilikan perusahaan.***
Sesuai dengan konteksnya, rakyat Indonesia memang sangat butuh kebijakan yang berefek jangka pendek. Menurunkan BBM salah satunya. Rakyat bisa senang walau sudah terlanjur didahului kenaikan harga barang dan harga komoditi perkebunan anjlok. Setidaknya bisa membangun optimis di saat paceklik sebab APBD sebagai salah satu pendorong ekonomi masih rendah serapannya. Tapi Presiden Jokowi harus berpikir hebat selayaknya Habibie menjadi Presiden saat krisis 1998 di mana rupiah berhasil ditekan tidak begitu lama. Kuncinya, kebijakan harus berani dan spontan. Tapi heran juga kalau hanya menurunkan BBM, kenapa mesti ragu.
Apakah begitu juga terkait persoalan asap? Pertama soal janji-janji. Asap di Riau sebulan lalu dijanjikan Kepala BNPB Willem Rampangilei akan tuntas dalam dua pekan. Sudah dua kali waktu terlewati, tapi kabut asap makin manjadi-jadi. Kamis (1/10), sesumbar lagi kabut asap akan tuntas sebulan lagi. Di Pekanbaru sekitarnya, hujan turun cukup deras, Jumat (2/10). Cukuplah membuat langit biru pagi jelang siang. Sore hari, kabut asap menutupi lagi. Selama api di Sumatera tidak dipadamkan, maka Riau akan berkepanjangan dirudung asap.
Kedua, soal asap ini, adalah politik wacana masih belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Sesuai Undang-undang katanya. Jumlah korban, mungkin dihitung atas yang mati, cakupan wilayah, belum terkategori bencana nasional. Kalau ditetapkan bencana nasional, pemerintah daerah ditakutkan berpangku tangan dan menyerahkan urusannya ke pusat. Apakah ini murni ketidaksuaian kategori bencana nasional itu atau takut dilema pusat disalahkan jika, toh, karhutla tak bisa juga diatasi.
Maka dari itu, perlu kejujuran pusat dalam melihat situasi ekonomi dan malapetaka kabut asap yang sama-sama gawatnya. Kondisi saat ini rasanya tidak tepat melebihkan porsi politik. Kini saatnya bicara kongkret. Jika memang memerlukan bantuan negara lain, apa salahnya jujur. Ditanggulangi bersama. Lintas negara, sekarang ini sudah melingkupi ekonomi dan lingkungan. Jika ditanggulangi bersama, jika target satu bulan, mungkin bisa tuntas separuhnya. Kalau soal harga diri bangsa, tidak ada yang dikurangi. Karena ini bukan soal penguasaan wilayah. Tapi dampak asap yang diakibatkan oleh pelaku pembakar yang bukan hanya korporasi Indonesia, tapi bisa pula negara tetangga dalam hal kepemilikan perusahaan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

