Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BENCANA asap ini adalah malapetaka lingkungan. Namun sekaligus “hadiah” agar kita menjadi pintar mengurai masalah dan mencari solusinya. Jika tidak, maka jangan salahkan kalau banyak kalangan menyabut kita lebih bodoh dari keledai. Sudah delapan belas tahun, lokasi “lahan itu” yang terbakar. Areal konsesi itu yang dibakar. Kalau tidak percaya buka peta, bentang citra landsat, lihat foto udara. Trend yang menjadi sumber malapetaka asap lokasinya tidak jauh bergeser dari tahun ke tahun.
Owner korporatnya? Ya itu-itu juga. Pejabatnya sebagian gonta ganti, tapi langkah-langkahnya bagaimana? Ya tidak jauh dari itu-itu juga. Solusinya? Ternyata ya itu-itu juga. Apa jadinya, malapetaka lingkungan yang berdampak masif ini akan terus menerus menjadi hidangan rutin tiap tahun dua kali. Ingat! tiap tahun dua kali kita kesulitan bernafas. Periode Februari-April dan Agustus-Oktober.
Lho kok solusinya itu-itu juga sih? Bukankah sudah menghabiskan ratusan miliar untuk operasional pemadaman darat dan udara. Ribuan serdadu dikerahkan. Ribuan ton garam disebar, berharap hujan buatan. Sementara “orang-orang jahat” pembakar hutan dan lahan terus berkeliaran. Apa buktinya mereka terus berkeliaran? Bukankah sudah ada yang ditangkap, diadili bahkan dipenjara? Ya, tapi tidak signifikan. Tidak ada efek jera. Karena yang ditangkap bukan owner dan master mind-nya.
Seperti kapal yang hendak tenggelam akibat ulah seorang penumpang yang melobangi dinding kapal besar itu. Sekelompok penumpang “asyik” Salat Tahajud dan Salat Hajat berdoa pada Tuhan agar kapal tak tenggelam. Penumpang yang lain melakukan diklat dan sosialisasi teknik pencegahan kapal tenggelam. Nahkoda kapal sibuk memimpin rapat kordinasi dengan awak kapal dan securiti membahas dampak bahaya kapal tenggelam. Mereka berdebat persoalan jumlah pelampung yang terbatas.
Sekelompok pemuda aktivis membentang spanduk di luar ruangan rapat sang nahkoda. Meminta sang nahkoda mengundurkan diri. Sementara penjahat yang melubangi kapal tatap leluasa memainkan bornya. Apa yang akan terjadi? Kapal akan tenggelam. Seluruh penumpangnya akan tenggelam. Yang sedang berdoa, yang sedang diklat, yang sedang rapat, yang sedang tidur, bahkan nahkodanya juga akan mati tenggelam.
Bukankah titik api terus bermunculan? Para pembakar itu main kucing-kucingan. Strateginya burn and run. Namun tak sesulit menangkap teroris konvensional saya kira. Kalau polisi sunggung-sungguh, pasti akan ketangkap para pembakar beserta mastermind nya, juga penyandang dananya. Kenapa tidak diturunkan densus 88? Bukankah dampak penjahat lingkungan ini sangat massif? Sepakat saya dengan Prof Suparto Wijoyo, sindikat pembakaran lahan dan hutan harus diperlakukan seperti teroris.
Mengurai Masalah
Bagi yang menggunakan akal budi, malapetaka ini sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Bahkan 40 tahun yang lalu semenjak hutan alam dibabat dan dikonversi. Hutan alam dirubah menjadi kebun kayu atau kebun kelapa sawit. Pembabatan terus membabi buta dilakukan baik legal maupun illegal. Bahkan di lahan-lahan gambut yang ketebalannya tiga meter hingga puluhan meter. Gambut itupun dikanalisasi. Berjuta-juta meter kubik air gambut mengalir ke laut. Keringlah kubah-kubah gambut bermiliar ton. Jadilah lahan gambut mudah terbakar.
Kebakaran terjadi bila bertemu antara tiga unsur. Panas, oksigen dan bahan Bakar. Itulah segitiga api. Namun ketiga unsur itu biasanya dipertemukan oleh manusia. Manusia yang bijak akan memanfaatkan pertemuan ketiga unsur ini secara terkendali dan bertanggung jawab. Misalnya, Ibu rumah tangga memanfaatkannya untuk memasak. Namun ketika manusia yang jahat mempertemukan ketiga unsur tadi jadilah malapetaka. Untuk sekadar contoh, ada kasus pasar tradisional dibakar manusia jahat karena ada motif proyek pasar modern.
Manusia yang jahat juga membakar lahan dan hutan untuk persiapan lahan hutan tanaman atau perkebunan. Sebelum tahun 1997 persiapan lahan dengan cara membakar dianggap legal karena di lahan mineral dan terkendali. Namun Bencana asap besar-besaran terjadi tahun 1997. Muncullah larangan persiapan lahan dengan cara membakar. Tak ada asap kalau tak ada api. Gambut sekering apapun tak akan terbakar sendiri, kecuali beberapa hari sebelumnya sudah ada bara di dalamnya. Itupun asal muasalnya akibat dibakar oleh manusia.
Mengapa bencana asap terus terjadi? Karena gambut kering terus dibakar. Apakah di lahan mineral tak ada kebakaran? Banyak, hanya saja dampak kabut asapnya tidak sedahsyat bila gambut yang terbakar. Siapa yang membakar? Bukankah ada larangan membakar? Sebetulnya kaidah peraturan hukumnya jelas. Para pemangku kawasan, pemilik kebun, siapapun dia, individu atau badan hukum merekalah yang bertanggung jawab. Bukankah naif kalau mereka yang membakar? Memang belum tentu mereka. Akan tetapi mereka harus mampu menjaga hutan, lahan dan kebun yang mereka usahakan. Siapa yang kerap dituduh sebagai para pembakar? Petani kecil atau perambah hutan. Betulkah mereka? Hasil riset menunjukkan di belakang mereka ada cukong yang rakus lahan.
Problematika kebakaran lahan, hutan dan kebun ternyata bukan semata persoalan teknis. Namun banyak didominasi persoalan ketidakadilan tenurial. Segelintir kapitalis menguasai jutaan hektare lahan, kebun dan hutan. Sementara jutaan rakyat hanya jadi buruh atau bahkan jadi penonton saja. Terjadilah konflik tenurial di mana-mana. Kebakaran (mungkin lebih tepat pembakaran) lahan, hutan dan kebun terjadi di mana-mana pula. Menurut saya, adanya ketidakadilan ini pulalah yang mengakibatkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Baik saat pencegahan maupun pemadaman.
Suatu hari saya bertanya kepada warga masyarakat yang desanya rawan karhutla, “Pak, apa bapak berkenan membantu memadamkan api jika hutan di sebelah kampung bapak ini terbakar lagi?” Beliau menjawab sambil terkekeh,” Wani piro pak?”.” “Lho, kok begitu pak?” tanya saya. Jawab beliau,” Ya, ini kampung kami, tapi entah dari mana orang-orang atas nama ijin ini dan itu membabat hutan kami, diganti dengan tanaman akasia. Nah, di saat terbakar, kenapa kami pula yang diminta memadamkan?”
Alternatif Solusi
Secara teknis, pembuatan sekat kanal (canal blocking) memang bisa mengurangi titik api. Dengan harapan gambut jadi basah, sehingga sulit terbakar. Namun kanal di sepanjang pantai timur sumatera itu jumlahnya ribuan. Desas-desus di kalangan para pejabat, mereka saling lempar tanggung jawab siapa yang berkewajiban membangun sekat kanal ini. Padahal persoalannya sangat sederhana. Kanal itu ada di Kebun siapa? Ada di IUPHHK-nya siapa? Merekalah yang berkewajiban membuat sekat kanal, mengatur water level agar gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar. Kalau areal yang tidak dibebani hak ijin usaha? Pemerintah desalah yang semestinya membuat sekat kanal. Sanggupkah masyarakat desa? Mengapa tidak? Asal ada pendampingan dari instansi teknis dan pembiayaan yang memadai.
Secara teknis pula beragam upaya pencegahan harus dilakukan. Dari sosialisasi, persiapan SDM pemadam yang kompeten, sarana prasarana pemadaman yang memadai hingga deteksi dini titik panas (hot spot). Setiap perusahaan kebun kayu (IUPHHK) atau kebun kelapa sawit harus punya SDM dan sarana prasarana memadai. Desa-desa rawan karhutla juga harus punya kelompok masyarakat tersadarkan dan terlatih yang peduli dengan bencana karhutla. Mereka diharapkan berupaya sekuat tenaga mencegah dan segera merespon jika ada titik api.
Namun, hal yang sangat urgen adalah penegakan hukum dan wujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat. Para pembakar, penyandang dana dan owner perusahaan pembakar harus diseret ke pengadilan dan dibuat jera. Disamping itu penguasaan lahan dan sumberdaya alam harus lebih adil. Jangan sampai lahan, tambang, kebun, hutan dan kekayaan negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Kapitalis asing lagi. Sementara jutaan rakyat hanya jadi penonton di kampung halamannya sendiri. Akibatnya angka pengangguran dan kemiskinan terus meroket. Ketimpangan ekonomi ini bisa menjadi pemicu perambahan dan pembakaran hutan. Oleh karena itu perlu redistribusi kekayaan sumberdaya alam di negeri ini agar tidak beredar di segelintir kalangan pemodal saja. Sehingga kesejahteraan lebih merata dan berkeadilan. Jika keadilan tenurial ini terwujud, jika ada pendampingan, edukasi dan fasilitasi maka masyarakat benar-benar akan ada rasa memiliki lingkungannya. Mereka akan menjaga desa dan lingkungannya dari beragam mara bahaya, termasuk ancaman karhutla. Model pengendalian kebakaran lahan dan hutan partisipatif akan terwujud nyata. Para pembakar akan berpikir panjang karena musuhnya adalah rakyat semesta.
Jika model pengendalian kebakaran hutan dan lahan partisipatif ini tidak terwujud, maka model pemadaman struktural dan penuh suasana ego sektoral seperti yang kita saksikan saat ini akan terus mengalami kegagalan. Hanya menunggu hujan dari langit. Karena, kalaupun beragam aturan dikeluarkan, beragam teknik pemadaman dilakukan. Beragam pengorbanan dikerahkan. Jika para pembakar masih bebas bergentayangan, janji negeri bebas asap hanya isapan jempol belaka.***
Owner korporatnya? Ya itu-itu juga. Pejabatnya sebagian gonta ganti, tapi langkah-langkahnya bagaimana? Ya tidak jauh dari itu-itu juga. Solusinya? Ternyata ya itu-itu juga. Apa jadinya, malapetaka lingkungan yang berdampak masif ini akan terus menerus menjadi hidangan rutin tiap tahun dua kali. Ingat! tiap tahun dua kali kita kesulitan bernafas. Periode Februari-April dan Agustus-Oktober.
Lho kok solusinya itu-itu juga sih? Bukankah sudah menghabiskan ratusan miliar untuk operasional pemadaman darat dan udara. Ribuan serdadu dikerahkan. Ribuan ton garam disebar, berharap hujan buatan. Sementara “orang-orang jahat” pembakar hutan dan lahan terus berkeliaran. Apa buktinya mereka terus berkeliaran? Bukankah sudah ada yang ditangkap, diadili bahkan dipenjara? Ya, tapi tidak signifikan. Tidak ada efek jera. Karena yang ditangkap bukan owner dan master mind-nya.
Seperti kapal yang hendak tenggelam akibat ulah seorang penumpang yang melobangi dinding kapal besar itu. Sekelompok penumpang “asyik” Salat Tahajud dan Salat Hajat berdoa pada Tuhan agar kapal tak tenggelam. Penumpang yang lain melakukan diklat dan sosialisasi teknik pencegahan kapal tenggelam. Nahkoda kapal sibuk memimpin rapat kordinasi dengan awak kapal dan securiti membahas dampak bahaya kapal tenggelam. Mereka berdebat persoalan jumlah pelampung yang terbatas.
Sekelompok pemuda aktivis membentang spanduk di luar ruangan rapat sang nahkoda. Meminta sang nahkoda mengundurkan diri. Sementara penjahat yang melubangi kapal tatap leluasa memainkan bornya. Apa yang akan terjadi? Kapal akan tenggelam. Seluruh penumpangnya akan tenggelam. Yang sedang berdoa, yang sedang diklat, yang sedang rapat, yang sedang tidur, bahkan nahkodanya juga akan mati tenggelam.
Bukankah titik api terus bermunculan? Para pembakar itu main kucing-kucingan. Strateginya burn and run. Namun tak sesulit menangkap teroris konvensional saya kira. Kalau polisi sunggung-sungguh, pasti akan ketangkap para pembakar beserta mastermind nya, juga penyandang dananya. Kenapa tidak diturunkan densus 88? Bukankah dampak penjahat lingkungan ini sangat massif? Sepakat saya dengan Prof Suparto Wijoyo, sindikat pembakaran lahan dan hutan harus diperlakukan seperti teroris.
Mengurai Masalah
Bagi yang menggunakan akal budi, malapetaka ini sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Bahkan 40 tahun yang lalu semenjak hutan alam dibabat dan dikonversi. Hutan alam dirubah menjadi kebun kayu atau kebun kelapa sawit. Pembabatan terus membabi buta dilakukan baik legal maupun illegal. Bahkan di lahan-lahan gambut yang ketebalannya tiga meter hingga puluhan meter. Gambut itupun dikanalisasi. Berjuta-juta meter kubik air gambut mengalir ke laut. Keringlah kubah-kubah gambut bermiliar ton. Jadilah lahan gambut mudah terbakar.
Kebakaran terjadi bila bertemu antara tiga unsur. Panas, oksigen dan bahan Bakar. Itulah segitiga api. Namun ketiga unsur itu biasanya dipertemukan oleh manusia. Manusia yang bijak akan memanfaatkan pertemuan ketiga unsur ini secara terkendali dan bertanggung jawab. Misalnya, Ibu rumah tangga memanfaatkannya untuk memasak. Namun ketika manusia yang jahat mempertemukan ketiga unsur tadi jadilah malapetaka. Untuk sekadar contoh, ada kasus pasar tradisional dibakar manusia jahat karena ada motif proyek pasar modern.
Manusia yang jahat juga membakar lahan dan hutan untuk persiapan lahan hutan tanaman atau perkebunan. Sebelum tahun 1997 persiapan lahan dengan cara membakar dianggap legal karena di lahan mineral dan terkendali. Namun Bencana asap besar-besaran terjadi tahun 1997. Muncullah larangan persiapan lahan dengan cara membakar. Tak ada asap kalau tak ada api. Gambut sekering apapun tak akan terbakar sendiri, kecuali beberapa hari sebelumnya sudah ada bara di dalamnya. Itupun asal muasalnya akibat dibakar oleh manusia.
Mengapa bencana asap terus terjadi? Karena gambut kering terus dibakar. Apakah di lahan mineral tak ada kebakaran? Banyak, hanya saja dampak kabut asapnya tidak sedahsyat bila gambut yang terbakar. Siapa yang membakar? Bukankah ada larangan membakar? Sebetulnya kaidah peraturan hukumnya jelas. Para pemangku kawasan, pemilik kebun, siapapun dia, individu atau badan hukum merekalah yang bertanggung jawab. Bukankah naif kalau mereka yang membakar? Memang belum tentu mereka. Akan tetapi mereka harus mampu menjaga hutan, lahan dan kebun yang mereka usahakan. Siapa yang kerap dituduh sebagai para pembakar? Petani kecil atau perambah hutan. Betulkah mereka? Hasil riset menunjukkan di belakang mereka ada cukong yang rakus lahan.
Problematika kebakaran lahan, hutan dan kebun ternyata bukan semata persoalan teknis. Namun banyak didominasi persoalan ketidakadilan tenurial. Segelintir kapitalis menguasai jutaan hektare lahan, kebun dan hutan. Sementara jutaan rakyat hanya jadi buruh atau bahkan jadi penonton saja. Terjadilah konflik tenurial di mana-mana. Kebakaran (mungkin lebih tepat pembakaran) lahan, hutan dan kebun terjadi di mana-mana pula. Menurut saya, adanya ketidakadilan ini pulalah yang mengakibatkan partisipasi masyarakat sangat rendah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Baik saat pencegahan maupun pemadaman.
Suatu hari saya bertanya kepada warga masyarakat yang desanya rawan karhutla, “Pak, apa bapak berkenan membantu memadamkan api jika hutan di sebelah kampung bapak ini terbakar lagi?” Beliau menjawab sambil terkekeh,” Wani piro pak?”.” “Lho, kok begitu pak?” tanya saya. Jawab beliau,” Ya, ini kampung kami, tapi entah dari mana orang-orang atas nama ijin ini dan itu membabat hutan kami, diganti dengan tanaman akasia. Nah, di saat terbakar, kenapa kami pula yang diminta memadamkan?”
Alternatif Solusi
Secara teknis, pembuatan sekat kanal (canal blocking) memang bisa mengurangi titik api. Dengan harapan gambut jadi basah, sehingga sulit terbakar. Namun kanal di sepanjang pantai timur sumatera itu jumlahnya ribuan. Desas-desus di kalangan para pejabat, mereka saling lempar tanggung jawab siapa yang berkewajiban membangun sekat kanal ini. Padahal persoalannya sangat sederhana. Kanal itu ada di Kebun siapa? Ada di IUPHHK-nya siapa? Merekalah yang berkewajiban membuat sekat kanal, mengatur water level agar gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar. Kalau areal yang tidak dibebani hak ijin usaha? Pemerintah desalah yang semestinya membuat sekat kanal. Sanggupkah masyarakat desa? Mengapa tidak? Asal ada pendampingan dari instansi teknis dan pembiayaan yang memadai.
Secara teknis pula beragam upaya pencegahan harus dilakukan. Dari sosialisasi, persiapan SDM pemadam yang kompeten, sarana prasarana pemadaman yang memadai hingga deteksi dini titik panas (hot spot). Setiap perusahaan kebun kayu (IUPHHK) atau kebun kelapa sawit harus punya SDM dan sarana prasarana memadai. Desa-desa rawan karhutla juga harus punya kelompok masyarakat tersadarkan dan terlatih yang peduli dengan bencana karhutla. Mereka diharapkan berupaya sekuat tenaga mencegah dan segera merespon jika ada titik api.
Namun, hal yang sangat urgen adalah penegakan hukum dan wujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat. Para pembakar, penyandang dana dan owner perusahaan pembakar harus diseret ke pengadilan dan dibuat jera. Disamping itu penguasaan lahan dan sumberdaya alam harus lebih adil. Jangan sampai lahan, tambang, kebun, hutan dan kekayaan negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Kapitalis asing lagi. Sementara jutaan rakyat hanya jadi penonton di kampung halamannya sendiri. Akibatnya angka pengangguran dan kemiskinan terus meroket. Ketimpangan ekonomi ini bisa menjadi pemicu perambahan dan pembakaran hutan. Oleh karena itu perlu redistribusi kekayaan sumberdaya alam di negeri ini agar tidak beredar di segelintir kalangan pemodal saja. Sehingga kesejahteraan lebih merata dan berkeadilan. Jika keadilan tenurial ini terwujud, jika ada pendampingan, edukasi dan fasilitasi maka masyarakat benar-benar akan ada rasa memiliki lingkungannya. Mereka akan menjaga desa dan lingkungannya dari beragam mara bahaya, termasuk ancaman karhutla. Model pengendalian kebakaran lahan dan hutan partisipatif akan terwujud nyata. Para pembakar akan berpikir panjang karena musuhnya adalah rakyat semesta.
Jika model pengendalian kebakaran hutan dan lahan partisipatif ini tidak terwujud, maka model pemadaman struktural dan penuh suasana ego sektoral seperti yang kita saksikan saat ini akan terus mengalami kegagalan. Hanya menunggu hujan dari langit. Karena, kalaupun beragam aturan dikeluarkan, beragam teknik pemadaman dilakukan. Beragam pengorbanan dikerahkan. Jika para pembakar masih bebas bergentayangan, janji negeri bebas asap hanya isapan jempol belaka.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

