Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - MULAI dari asap rokok, asap kendaraan sampai asap pabrik. Nyatanya tidaklah sekuku dari asap gambut. Asap gambut langsung mengakibatkan mata tidak lagi melihat, hidung susah bernafas dan tidak lagi bernafas. Bahkan pesawat terbang yang tidak bernafas sekalipun juga tak lagi sanggup terbang karena asap ini. Ironinya, dapur yang biasanya berasap jadi tak lagi berasap karena asap gambut ini. Meskipun demikian keadaannya, namun fatwa yang mengharamkan mengisap asap gambut ini belum ada.
Dari daratan Riau seluas 9 juta hektare, sekitar 46 persen adalah merupakan lahan gambut yang secara umumnya memiliki ketebalan gambut di atas tiga meter.
Pada lahan gambut banyak tersimpan cadangan karbon. Selain itu gambut memiliki fungsi vital sebagai tata kelola air. Dan berdasarkan peraturan ekosistem gambut akan dinyatakan “rusak” apabila, …terdapat drainase buatan dan permukaan air tanah di lahan gambut melebihi 40 cm di bawah dari permukaan gambut (PP No. 71/2014 Pasal 23)….
Bencana asap yang bertahun-tahun telah melanda Riau, sangat erat kaitannya dengan kondisi terjadinya kerusakan ekosistem gambut tersebut.
Akar Masalah
Pelaku (perorangan/perusahaan) bisnis ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, meski dengan melanggar peraturan yang berlaku dan mengorbankan keselamatan masyarakat umum. Pembakaran lahan menjadi tumbuh berkembang subur di bumi Riau karena sangat dimungkinkan oleh beberapa hal penyebab. Pertama, peraturan perundang-undangan tidak ditegakkan dengan tegas dan secara tepat sasaran. Kedua, sanksi pelaku pembakar lahan masih sangat ringan, sehingga tidak memberi dampak “jera” kepada pelaku. Ketiga, rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau yang hingga saat ini belum disetujui, memberi peluang kepada oknum pelaku untuk merambah dan membakar lahan yang notabene berstatus kawasan belum mantap.
Keempat, penyiapan lahan tanam dengan cara membakar berbiaya sangat murah dibanding cara lain. Kelima, keberadaan institusi pemerintah daerah dan BNPB belum mumpuni mengatasi persoalan khusus menyangkut kebakaran lahan dan asap. Keenam, kurangnya pengawalan dan publikasi terhadap proses hukum pelaku pembakar lahan, sehingga memberi uang dan peluang kepada oknum aparat penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi dalam kasus diatanganinya, dan memungkinkan proses hukum hanya jalan di tempat.
Ketujuh, fasilitas dan sarana pemadam kebakaran lahan/hutan dan penanggulangan bencana asap, sangat jauh dari memadai sehingga sulit menanggulangi musibah asap yang terjadi. Kedelapan, moratorium pemanfaatan lahan gambut, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesembilan, kondisi harga sawit yang jatuh saat ini, memungkinkan bagi perusahaan untuk mencari keuntungan dari asuransi investasi kebun yang dilakukannya dengan cara membakar. Kesepuluh, dibangunnya kanal (kanalisasi) dalam pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut memiliki cadangan karbon yang cukup tinggi. Dengan adanya kanal, saat musim kemarau air yang sebelumnya tersimpan di lahan gambut cenderung mengering dan mengalir ke kanal buatan. Kondisi ini lambat laun mengakibatkan lahan gambut kekeringan dan mudah terbakar. Dan karena ada tersimpan deposit karbon di dalam gambut tersebut, maka bilamana gambut terbakar akan terbentuklah bara api yang memproduksi asap secara terus menerus dengan volume yang tak terkirakan dan sulit terhentikan.
Dampak Asap
Ada empat dampak dari bencana kabut asap ini. Pertama, keselamatan hidup manusia komunitas Riau menjadi terancam, bahkan mengakibatkan kematian. Kedua, kerugian ekonomi masyarakat dan perusahaan karena terganggunya aktifitas dan kegiatan usaha. Ketiga, kelangsungan hidup flora dan fauna (termasuk yang langka) terancam. Keempat, terganggunya kenyamanan dan kesehatan masyarakat di negara tetangga (Malaysia dan Singapura).
Potensi hukum bagi para pelaku pembakar lahan. Mulai Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat 3 berbunyi ‘’pidana penjara maksimal lima tahun, denda maksimal Rp1,5 miliar’’. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, ‘’ Pasal 61 Ayat 1, pidana 12 bulan, denda 500 Juta rupiah. Ada juga Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pasal 187 ayat 3 berbunyi, dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 25 tahun. Sementara pasal 479b menyatakan, menyebabkan bahaya lalu lintas udara, pidana penjara paling lama lima tahun.
Selain itu juga ada pasal Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan pasal 49, diwajibkan melakukan ganti kerugian dan kewajiban tertentu lainnya. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2014 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasal 40. penghentian kegiatan dan penyitaan barang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
Upaya Mengatasi Bencana Asap
Untuk mengatasi bencana kabut asap, penulis memberikan tujuh rekomendasi. Pertama, RTRW Provinsi Riau perlu segera mendapat pengesahan dan legitimasi. Sehingga pola dan struktur pemanfaatan ruang Riau selama 20 tahun ke depan memperoleh kepastian hukum lintas sektoral dan instansi tekhnis. RTRW Riau yang telah mendapat pengesahan perlu disosialisasikan ke publik dan ke tingkat wilayah desa demi transparansi kebijakan. Kedua, sebaiknya Provinsi Riau memperkuat dan memperjelas substansi sanksi PP No. 4/2001 dengan menerbitkan Peraturan Daerah, khususnya menyangkut besarnya ganti kerugian dan kewajiban tertentu lainnya yang wajib dipenuhi oleh pelaku pembakar lahan kepada rakyat yang dirugikan. Selain juga kewajiban pelaku membayar biaya pengobatan korban asap sampai korban sehat kembali.
Ketiga, menyosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko yang dari musibah asap mulai usia dini sampai dengan lanjut, antara lain dengan cara menambahkan muatan lokal mulai tingkat SD sederajat sampai tingkat SMTA sederajat mengenai kebakaran lahan dan bahaya yang ditimbulkannya. Selanjutnya, membentuk lembaga khusus untuk mencegah dan mengatasi persoalan kebakaran lahan dan asap sampai ke tingkat desa. Sehingga dalam upaya daerah mengatasi kebakaran lahan dan asap, tidak lagi harus membuat repot lembaga TNI dan Polri. Melakukan penyuluhan dan pelatihan sampai ke tingkat lembaga desa. Memberikan sertifikat penghargaan dan hadiah kepada desa yang aman dari kebakaran lahan dan asap.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

