Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekelumit Dana Desa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - PEDESAAN diharapkan sebagai pusat pembangunan sosial ekonomi budaya karena lebih luas wilayah dan relatif sama jumlah dengan penduduk perkotaan. Tak kalah pentingnya sebagai penyedia sumber utama untuk memenuhi keperluan pokok kehidupan manusia berupa karbohidrat, protein dan lemak. Namun yang terjadi belum sesuai dengan harapan, di mana potensi sumberdaya perdesaan belum dikelola optimal. Hal ini dapat digambarkan dari urbanisasi yang meningkat dan jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dari perkotaan.

Perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembangunan desa untuk lebih menyejahterakan penduduk desa masih dirasakan terbatas. Berbagai alasan yang dapat diungkapkan sebagai faktor penyebab masih terbatas perhatian tersebut, terutama perhatian terhadap pemerintah desa. Diawali pada 2015 tidak ada alasan bagi pemerintah untuk  tidak memberikan kewenangan pembangunan desa yang lebih luas, sekaligus penggerak kewenangan dalam bentuk dana desa setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengaturnya pada Pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2.

Regulasi
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada 21 Juli 2014 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Delapan bulan kemudian, beberapa ketentuan PP tersebut dilakukan perubahan menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015, yaitu dilakukan penghapusan 3 pasal, 2 pasal disisipkan dan 10 pasal diubah. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebelum dilakukan penerapan PP tersebut telah memperlihatkan beberapa kelemahan untuk dijabarkan dalam bentuk peraturan menteri, sehingga wajib dilakukan evaluasi.
 
Penetapan PP Nomor 22 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 29 April 2015, di mana pada Pasal 16 ayat 1 butir a. Tahap I penyaluran dana desa pada bulan April sebesar 40 persen. Faktanya penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan tepat tahapan,sedangkan tahap II dan III dilakukan pada Agustus dan Oktober.

Setidaknya ada tiga menteri yang menerbitkan Peraturan Menteri untuk menindak lanjuti PP tersebut. Yaitu, Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014, Kedua, Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015. Ketiga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015.

 Dari ketiga peraturan menteri ini tidak mengacu pada 15 pasal yang dihapus, disisip dan diubah pada PP Nomor 22 Tahun 2015. Semoga saja empat peraturan menteri ini tidak bertolak belakang dengan PP Nomor 22 tahun 2015. 

Percepatan penyaluran penggunaan dana desa ditetapkan keputusan bersama tiga menteri pada butir keempat bahwa paling lambat minggu kedua Oktober 2015 ditetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, serta  Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015. Dari keputusan bersama Kesatu pada butir 1.1 dan keempat sebagai bentuk antisipasi dan upaya pemerintah untuk memacu cepat penyaluran penggunaan dana desa tahun 2015. Apabila peraturan desa tentang APBDesa tersebut tidak memenuhi ketetapan batas waktu sudah jelas keputusannya atau sanksinya, namun tidak jelas tertera jika bupati/wali kota melewati atau tidak tepat batas waktu penetapan dua peraturan dimaksud. 

Apabila bupati/wali kota menetapkan peraturan pada minggu kedua Oktober, maka penetapan APBDesa menjadi tertunda pula atau tidak tepat tahapan. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, tidak dijadikan dasar (memutuskan) dalam penetapan keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, yang ditetapkan pada 15 September 2015. Hal ini merupakan suatu kelemahan dari waktu penetapan keputusan bersama tersebut sebagai tanda bahwa analisis permasalahan dana desa yang terbatas kecepatan pengambilan keputusannya. 

Salah satu kelemahan tersebut dapat diamati dari Keputusan Bersama Tiga Menteri di atas pada bagian memutuskan kesatu butir 1a, ‘’ bupati/wali kota segera menyalurkan dana desa dari rekening kas umum daerah kabupaten/kota ke rekening kas desa, apabila desa sudah menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa. Patut ditegaskan bahwa untuk penetapan peraturan desa ini mengacukan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tersebut.

Dana Desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pagu dana desa yang dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun untuk 74.093 desa, di mana Provinsi Riau memperoleh alokasi dana desa sebanyak Rp445,65 miliar pada 31 Agustus 2015. Selanjutnya pada Oktober 2015 akan ditransfer lagi sebanyak Rp89,23 miliar. Alokasi dana desa per desa tidaklah sama jumlahnya. Di mana dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Permasalahan utama dalam penetapan APBDesa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa adalah penetapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa yang masih terbatas pedoman umum penyusunannya. Penyusunan ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah dalam waktu cepat dapat diselesaikan karena berbagai kendala sumber daya manusia. Tanpa penetapan RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) sebagai dasar utama untuk penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atas usulan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa (BPD). Sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa paling lambat akhir September tahun berjalan dan harus dievaluasi oleh camat paling lama 20 hari kerja. 

Permasalahan yang akan dialami pemerintah desa dalam penyusunan dan implikasi perencanaan pembangunan desa haruslah diantisipasi, tidak ada alasan karena waktu terbatas sehingga terlambat. Setidaknya sangat perlu diantisipasi untukrencana pembangunan desa tahun 2016, yang dapat diawali perubahan untuk penyempurnaan RPJMDesa. Ada kesan bahwa pemerintah desa lebih banyak mengalokasikan waktu kerja untuk tahun 2015 saja, dan mengabaikan rencana pembangunan desa tahun 2016 untuk perancangan Peraturan Desa tentang APBDesa pada Oktober.Alokasi dana desa tahun 2016 bersumber dari APBN meningkat menjadi Rp46,9 triliun untuk 74.754 desa. Artinya mengalami peningkatan 126,57 persen dari dana desa tahun 2015 (Rp20,77 triliun).

Karena itu percepatan penyediaan tenaga pendamping desa dan optimasi tenaga pendamping desa serta pengelolaan keuangan desa, tidaklah dapat diabaikan karena sangatlah penting. Pemberdayaan pemerintah desa janganlah tergantung pada pemerintah saja, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar berkaitan dengan memacu cepat pembangunan desa, yang mensyaratkan kepedulian berkreatifitas, inisiatif dan lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. 
Penetapan belanja desa dalam APBDesa berdasarkan empat bidang utama. Yaitu, penyelenggaran pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, jika mengacu pada keputusan bersama tiga menteri yang hanya berlaku untuk tahun 2015 saja bahwa prioritas penggunaan dana desa pada: pembangunan sarana prasarana desa, pemenuhan keperluan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

Alokasi dana desa  bersumber dari APBN merupakan langkah awal sangat penting sekaligus sebagai upaya strategis untuk memacu cepat pembangunan ekonomi nasional. Upaya ini berkaitan erat dan langsung dengan optimasi pengelolaan sumberdaya desa untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan mandiri. Peranan perangkatpemerintah kabupaten/kota adalah sangat penting sebagai kunci untuk meraih sukses pemanfaatan dalam pengelolaan dana desa secara benar dan tepat melalui pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer