Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden, Akhiri Asap Selamanya

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - AKHIRNYA Presiden RI Joko Widodo bersama menteri terkait berkunjung ke Riau. Sudah dua kali ia datang ke Riau ini sejak dilantik. Kedatangannya tetap bertema asap. Juga datang di saat asap tidak ada atau tidak sepekat dua hari sebelumnya. “Dear Presiden, apalagi guna engkau datang tanpa bisa tidak di saat kami menderita. Cobalah engkau datang di saat ISPU berbahaya mencapai 1.600 Psi, dan setidaknya bermalam sehari saja, pastilah engkau bertekad tidak akan ada asap lagi selamanya. Karena begitu deritanya asap (racun) kami hirup sambil tidur dalam kamar-kamar kami,” begitu ucapan seorang warga Pekanbaru di media sosial.

Tapi, walau bagaimanapun, tetap hadirnya Presiden RI ketujuh itu ke Riau, setidaknya bisa memberi harapan. Walaupun kecil, walaupun skeptis dan pesimis. Sebab tahun lalu saat datang ke Riau ini, Jokowi yang melihat lokasi bekas terbakar di Meranti, ia bertekad tidak akan ada lagi malapetaka asap. Tapi, skeptis itu wajar adanya, sebab tahun ini, bukan malah tidak ada lagi bencana, tapi sebaliknya lebih hebat dan berlangsung lama. Harapan yang kecil dan skeptis itu, presiden hendaknya mampu memetakan secara ril penyebab lahan dan hutan terbakar lalu mengambil tindakan antipatif saat musim panas akan tiba.

Rakyat Riau tidak perlu janji berupa omongan. Sejauh ini, tahapan penyelidikan korporasi pembakar lahan tak juga dipercepat. Begitu sulitnya menjerat korporasi yang nyata-nyata dan jelas di kawasan perizinannya terbakar. Bukankah Undang-undang Lingkungan Hidup mengharuskan perusahaan pemegang perizinan menjaga lahannya. Menjaga bukan hanya dari masyarakat yang ingin menyerobot saja. Tapi dari api yang mudah meluas terbakar saat musim panas. Bukankah kalau tetap terbakar bisa dianggap kelalaian perusahaan dan itu bisa dijerat hukum. Bukankah perizinan lahan yang luas itu dikeluarkan di Jakarta. Maka Presidenlah yang bisa menekan dan menyeriuskan menindak segala kelalaian itu. Riau, sebagai daerah tak begitu berdaya.

Langkah kerja sistematis agar malapetaka asap ini harus dibuat. Tidak cukup hanya pembuatan kanal block atau ancang-ancang penegakan hukum. Benahi juga sistem tata guna lahan dan peruntukannya. Tegaskan dalam penegasan aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kenapa terlalu sulit mengesahkan yang namanya RTRW bagi Riau. Bukankah hanya perlu keseriusan dari jajaran kementerian saja. Jika perlu, Presiden memerintahkan menuntaskan pembahasan dan penetapan RTRW dengan skala waktu. Perintahkan kementerian terkait untuk berkantor di Riau. Tidak seperti selama ini, menunjuk dan menyalahkan dari kantor Jakarta sana.

Jika tahun ini area karhutla penyebab asap lebih luas melingkupi Riau, Sumsel dan Jambi, maka road map harus diperluas pula. Gejala dan model karhutla itu kalau dilihat tetap sama. Lahan terbakar skala luas di area perizinan yang tak tergunakan dan terjadi di musim panas akan tiba serta mayoritas lahannya gambut. Jika anggaran bencana asap tahun ini sudah habis mencapai Rp350 miliar, tidak apa dianggarkan lagi. Tapi, fokuskan untuk mencegah. Inventarisirlah lahan korporasi yang belum dimanfaatkan lalu diberi alternatif; tetap dijaga perusahaan bersangkutan dengan komitmen hukum atau diambil alih negara. Sudahlah, presiden, akhirilah kabut asap ini sampai kapanpun. Ini negara berdaulat dan merdeka maka merdekakankah dari petaka itu. Kalau tidak, kemerdekaan bukan tidak mungkin direbut oleh rakyat yang lelah berpasrah diri.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer