Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Permasalahan narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang selalu menjadi perhatian serius negara-negara di seluruh dunia karena kondisinya yang sampai saat ini belum mampu ditangani dengan baik bahkan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Dalam konteks internasional terdapat sekitar 162 juta sampai 324 juta orang yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun (produktif) yang mengkonsumsi narkotika dan tak kurang dari 183 ribu orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam konteks nasional permasalahan narkotika telah memasuki fase darurat.
Kondisi darurat narkoba bukan hanya retorika atau isu belaka, melainkan merupakan ancaman faktual yang pada kenyataannya masih dipandang sebelah mata oleh bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari proyeksi prevalensi 5,2 juta orang jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan pada tahun 2015. Dan kurang lebih 15 ribu orang meninggal dunia setiap tahunnya atau sekitar 40-50 orang perhari meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Mereka bukan hanya dari kalangan usia dewasa, namun dari kalangan remaja bahkan anak- anak, mereka juga bukan hanya dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah melainkan juga telah masuk pada masyarakat dari kalangan berpendidikan tinggi bahkan cendikiawan.
Jaringan sindikat kejahatan narkotika tak henti-hentinya mengembangkan dan menyamarkan narkoba ke dalam ragam bentuk dan jenis termasuk memodifikasi modus operandi peredarannya. Pada tahun 2013 UNODC berhasil mengidentifikasi sebanyak 348 jenis narkotika baru yang beredar di dunia, sedangkan yang masuk ke peredaran gelap narkoba di Indonesia mencapai 29 jenis narkotika baru yang masuk kategori New Psychoactive Substances (NPS).
Kondisi permasalahan narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan ini memerlukan penanganan secara cepat dan tepat yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata tanpa melibatkan seluruh elemen bangsa dan segala lapisan masyarakat. Sinergitas diharapkan dapat mengatasi kondisi darurat narkoba, selain melalui langkah-langkah yang tegas dalam menindak jaringan sindikat kejahatan narkoba melainkan juga sekaligus memberikan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia dari pengaruh buruk narkoba.
Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang mampu mengendalikan permasalahan narkoba ternyata mereka melakukan strategi turn around atau putar haluan. Pendekatan penanganan permasalahan narkoba yang semula berorientasi hanya pada pemberantasan sindikat kejahatan narkoba termasuk penyalahguna narkoba, beralih pada pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan pencegahan terhadap masyarakat yang belum tersentuh narkoba dengan menggaungkan ”hidup sehat tanpa narkoba” dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.
Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi harus berjalan berbarengan, ibarat trisula ketiga ujungnya harus sama tajam. Dengan tipe pendekatan seperti ini diharapkan penanganan terhadap permasalahan narkoba dapat dirasakan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Hal ini juga termaktub dalam UU No35/2009 tentang Narkotika.
Sebagai sebuah paradigma dan pendekatan baru dalam penanganan permasalahan narkoba, tentunya dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dan dukungan dari seluruh stakeholder dalam suksesi penanganan permasalahan narkoba ini. Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam upaya penanganan permasalahan narkoba dengan pendekatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi ini.
Pertama, adanya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan hal penting dan utama karena menyangkut keselamatan seluruh warga negara dari pengaruh buruk narkotika. Faktor dan aktor utama dalam pencegahan terhadap penyalaggunaan narkotika adalah keluarga. Keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang serta mampu menanamkan nilai-nilai agama dan mendudukkan masalah narkotika sebagai virus mematikan yang mengancam dan membahayakan kesehatan merupakan benteng paling kokoh dalam mencegah terjadinya tindakan tindakan destruktif.
Keyakinan akan bahaya narkotika ilegal merusak masa depan keluarga sekaligus masa depan bangsa perlu ditanamkan secara terus menerus. Dengan demikian, kepada seluruh masyarakat bangunlah selalu keluarga yang hidup sehat tanpa narkoba, keluarga yang kuat yang pandai memanfaatkan potensi keluarga yang ada di jalan yang positif, dan mampu menciptakan keharmonisan sebagai budaya dalam menjalankan kehidupan keluarga yang berketahanan. Hal ini merupakan modal pokok bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional sekaligus landasan bagi pelaksanaan agenda-agenda pembangunan bangsa.
Kedua, adanya pemberantasan terhadap sindikat kejahatan narkotika hanya dapat dihentikan dengan pemberian hukuman yang setimpal termasuk hukuman mati. Pemberian hukuman mati terhadap penjahat narkotika merupakan hukuman yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Hukuman mati pada penjahat narkotika harus tetap ditegakkan dalam rangka menyelamatkan dan melindungi rakyat Insonesia dari ancaman bahaya narkotika. Selain Hukuman mati, kepada penjahat narkotika harus dilakukan perampasan aset hasil tindak kejahatan narkotika. Perampasan aset merupakan langkah pelemahan kekuatan material dan finansial yang selama ini menjadi penopang dan penggerak utama kejahatan narkotika.
Bagi aparat penegak hukum yang menangani kejahatan narkotika sungguhlah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Selain harus mampu menghadapi sindikat narkotika secara fisik juga harus mampu menjaga diri dari godaan material dan finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, spirit nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga kedaulatan hukum negara dengan tetap menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat menjauhkan diri dari keterlibatan terhadap kejahatan narkotika bahkan menjadi bagian dari kejahatan narkotika itu sendiri, adalah harga mati karena sanksinya sangat berat.
Ketiga, upaya rehabilitasi dalam rangka penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika adalah dalah satu jalan yang juga dianggap paling efektif dalam menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jumlah penyalahguna narkoba yang terus meningkat belum diimbangi dengan ketersediaan layanan rehabilitasi yang memadai. Fasilitas rehabilitasi ketergantungan narkotika saat ini hanya mampu memberikan layanan kepada 18 ribu orang.
Keterbatasan layanan rehabilitasi narkotika ini menuntut keterlibatan semua pihak pemerintah, baik dinas kesehatan dan dinas sosial juga pihak swasta maupun masyarakat.
Dalam upaya rehabilitasi yang sangat diperlukan adalah kesadaran dan keteguhan hati dari pecandu narkoba untuk pulih dari ketergantungannya serta motivasi keluarga, penegak hukum dan masyarakat untuk mendorong para penyalahgunaan dan pecandu narkotika agar bersedia melapor diri secara sukarela kepada institusi yang sudah ditunjuk guna memperoleh hak perawatan baik medis maupun sosial. Seluruh upaya rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk kepulihan mantan pengguna narkoba dan kesiapan secara fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsi sebagai “manusia normal” lainnya. Transformasi Indonesia menjadi negara maju di dunia yang sedang berlangsung sesungguhnya sangat terkait dengan permasalahan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
Bagaimana tidak, pada tahun 2045 Indonesia bercita-cita menjadi negara yang kuat secara ekonomi, berkeasilan, demokrasi yang matang dan stabil, peradaban kehidupan masyarakatnya maju dan unggul. Belum lagi dengan adanya momentum bonus demografi di mana pada tahun 2017-2020 sebahagian besar masyarakatnya tergolong pada usia produktif. Hal ini merupakan human capital yang luar biasa, apabila sumber daya manusia tersebut dipadukan dengan sumber daya alam, teknologi dan strategi serta kebijakan yang tepat maka bukan tidak mungkin puluhan ribu bahkan ratusan juta warga negara dalam usia produktif itu akan memberi kontribusi besar dalam perekonomian nasional.
Dengan peningkatan dan pemerataan ekonomi secara nasional maka akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat terwujud apabila generasi produktif ini merupakan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang pasti harus terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba dan colour our life without drugs demi Bumi Lancang Kuning yang kita cintai.***
Ali Pranaka, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Dalam konteks internasional terdapat sekitar 162 juta sampai 324 juta orang yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun (produktif) yang mengkonsumsi narkotika dan tak kurang dari 183 ribu orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkotika. Sedangkan dalam konteks nasional permasalahan narkotika telah memasuki fase darurat.
Kondisi darurat narkoba bukan hanya retorika atau isu belaka, melainkan merupakan ancaman faktual yang pada kenyataannya masih dipandang sebelah mata oleh bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari proyeksi prevalensi 5,2 juta orang jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan pada tahun 2015. Dan kurang lebih 15 ribu orang meninggal dunia setiap tahunnya atau sekitar 40-50 orang perhari meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Mereka bukan hanya dari kalangan usia dewasa, namun dari kalangan remaja bahkan anak- anak, mereka juga bukan hanya dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah melainkan juga telah masuk pada masyarakat dari kalangan berpendidikan tinggi bahkan cendikiawan.
Jaringan sindikat kejahatan narkotika tak henti-hentinya mengembangkan dan menyamarkan narkoba ke dalam ragam bentuk dan jenis termasuk memodifikasi modus operandi peredarannya. Pada tahun 2013 UNODC berhasil mengidentifikasi sebanyak 348 jenis narkotika baru yang beredar di dunia, sedangkan yang masuk ke peredaran gelap narkoba di Indonesia mencapai 29 jenis narkotika baru yang masuk kategori New Psychoactive Substances (NPS).
Kondisi permasalahan narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan ini memerlukan penanganan secara cepat dan tepat yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata tanpa melibatkan seluruh elemen bangsa dan segala lapisan masyarakat. Sinergitas diharapkan dapat mengatasi kondisi darurat narkoba, selain melalui langkah-langkah yang tegas dalam menindak jaringan sindikat kejahatan narkoba melainkan juga sekaligus memberikan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia dari pengaruh buruk narkoba.
Berdasarkan pengalaman sejumlah negara yang mampu mengendalikan permasalahan narkoba ternyata mereka melakukan strategi turn around atau putar haluan. Pendekatan penanganan permasalahan narkoba yang semula berorientasi hanya pada pemberantasan sindikat kejahatan narkoba termasuk penyalahguna narkoba, beralih pada pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan pencegahan terhadap masyarakat yang belum tersentuh narkoba dengan menggaungkan ”hidup sehat tanpa narkoba” dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.
Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi harus berjalan berbarengan, ibarat trisula ketiga ujungnya harus sama tajam. Dengan tipe pendekatan seperti ini diharapkan penanganan terhadap permasalahan narkoba dapat dirasakan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Hal ini juga termaktub dalam UU No35/2009 tentang Narkotika.
Sebagai sebuah paradigma dan pendekatan baru dalam penanganan permasalahan narkoba, tentunya dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dan dukungan dari seluruh stakeholder dalam suksesi penanganan permasalahan narkoba ini. Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam upaya penanganan permasalahan narkoba dengan pendekatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi ini.
Pertama, adanya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan hal penting dan utama karena menyangkut keselamatan seluruh warga negara dari pengaruh buruk narkotika. Faktor dan aktor utama dalam pencegahan terhadap penyalaggunaan narkotika adalah keluarga. Keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang serta mampu menanamkan nilai-nilai agama dan mendudukkan masalah narkotika sebagai virus mematikan yang mengancam dan membahayakan kesehatan merupakan benteng paling kokoh dalam mencegah terjadinya tindakan tindakan destruktif.
Keyakinan akan bahaya narkotika ilegal merusak masa depan keluarga sekaligus masa depan bangsa perlu ditanamkan secara terus menerus. Dengan demikian, kepada seluruh masyarakat bangunlah selalu keluarga yang hidup sehat tanpa narkoba, keluarga yang kuat yang pandai memanfaatkan potensi keluarga yang ada di jalan yang positif, dan mampu menciptakan keharmonisan sebagai budaya dalam menjalankan kehidupan keluarga yang berketahanan. Hal ini merupakan modal pokok bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional sekaligus landasan bagi pelaksanaan agenda-agenda pembangunan bangsa.
Kedua, adanya pemberantasan terhadap sindikat kejahatan narkotika hanya dapat dihentikan dengan pemberian hukuman yang setimpal termasuk hukuman mati. Pemberian hukuman mati terhadap penjahat narkotika merupakan hukuman yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Hukuman mati pada penjahat narkotika harus tetap ditegakkan dalam rangka menyelamatkan dan melindungi rakyat Insonesia dari ancaman bahaya narkotika. Selain Hukuman mati, kepada penjahat narkotika harus dilakukan perampasan aset hasil tindak kejahatan narkotika. Perampasan aset merupakan langkah pelemahan kekuatan material dan finansial yang selama ini menjadi penopang dan penggerak utama kejahatan narkotika.
Bagi aparat penegak hukum yang menangani kejahatan narkotika sungguhlah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Selain harus mampu menghadapi sindikat narkotika secara fisik juga harus mampu menjaga diri dari godaan material dan finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, spirit nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga kedaulatan hukum negara dengan tetap menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat menjauhkan diri dari keterlibatan terhadap kejahatan narkotika bahkan menjadi bagian dari kejahatan narkotika itu sendiri, adalah harga mati karena sanksinya sangat berat.
Ketiga, upaya rehabilitasi dalam rangka penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika adalah dalah satu jalan yang juga dianggap paling efektif dalam menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jumlah penyalahguna narkoba yang terus meningkat belum diimbangi dengan ketersediaan layanan rehabilitasi yang memadai. Fasilitas rehabilitasi ketergantungan narkotika saat ini hanya mampu memberikan layanan kepada 18 ribu orang.
Keterbatasan layanan rehabilitasi narkotika ini menuntut keterlibatan semua pihak pemerintah, baik dinas kesehatan dan dinas sosial juga pihak swasta maupun masyarakat.
Dalam upaya rehabilitasi yang sangat diperlukan adalah kesadaran dan keteguhan hati dari pecandu narkoba untuk pulih dari ketergantungannya serta motivasi keluarga, penegak hukum dan masyarakat untuk mendorong para penyalahgunaan dan pecandu narkotika agar bersedia melapor diri secara sukarela kepada institusi yang sudah ditunjuk guna memperoleh hak perawatan baik medis maupun sosial. Seluruh upaya rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk kepulihan mantan pengguna narkoba dan kesiapan secara fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsi sebagai “manusia normal” lainnya. Transformasi Indonesia menjadi negara maju di dunia yang sedang berlangsung sesungguhnya sangat terkait dengan permasalahan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
Bagaimana tidak, pada tahun 2045 Indonesia bercita-cita menjadi negara yang kuat secara ekonomi, berkeasilan, demokrasi yang matang dan stabil, peradaban kehidupan masyarakatnya maju dan unggul. Belum lagi dengan adanya momentum bonus demografi di mana pada tahun 2017-2020 sebahagian besar masyarakatnya tergolong pada usia produktif. Hal ini merupakan human capital yang luar biasa, apabila sumber daya manusia tersebut dipadukan dengan sumber daya alam, teknologi dan strategi serta kebijakan yang tepat maka bukan tidak mungkin puluhan ribu bahkan ratusan juta warga negara dalam usia produktif itu akan memberi kontribusi besar dalam perekonomian nasional.
Dengan peningkatan dan pemerataan ekonomi secara nasional maka akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat terwujud apabila generasi produktif ini merupakan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang pasti harus terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba dan colour our life without drugs demi Bumi Lancang Kuning yang kita cintai.***
Ali Pranaka, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

